Topswara.com -- Konser Andrea Bocelli berhasil digelar di kompleks Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026, namun konser tersebut menyisakan polemik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya meminta konser dibatalkan.
Kehadiran Bocelli di Indonesia ditolak karena rekam jejak Bocelli yang pernah tampil di Los Angeles tahun 2010 pada Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) yang merupakan acara penggalangan dana, serta pernah juga menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.
MUI menilai pemberian panggung kepada figur dengan rekam jejak tersebut tidak sejalan dengan keberpihakan Indonesia kepada Palestina.(mui.or.id/public/28/10/2026)
Namun, faktanya konser tetap berlangsung. Shoemaker Live, promotor yang didirikan oleh Prajna Murdaya, menyebut bahwa pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif sebagai pertimbangan penyelenggaraan.
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata telah bertemu MUI dan menyatakan akan menghormati arahannya serta mengupayakan komunikasi dengan manajemen Bocelli. Akhirnya konser tetap digelar dan MUI menyayangkan keputusan pemerintah serta Polri yang memberikan izin.
Polemik ini menjadi ujian konsistensi keberpihakan negara: mana yang lebih menentukan kebijakan, antara solidaritas Palestina atau kepentingan pariwisata?
Ekonomi Menjadi Kompas Kebijakan
Pariwisata dan ekonomi kreatif memang penting. Konser internasional mampu menggerakkan ekonomi dan memperkenalkan budaya nasional.
Namun, manfaat itu bukan satu-satunya perkara yang menjadi ukuran; kebijakan negara juga harus mempertimbangkan keadilan dan konsistensi sikap terkait politik luar negeri.
Publik berhak mengetahui pertimbangan akhir pemerintah dan Polri dalam memberikan izin serta bagaimana aspirasi MUI dipertimbangkan. Tidak tepat menuduh adanya lobi tanpa bukti, tetapi relasi kepentingan bisnis dan kebijakan publik tetap perlu diawasi.
Negara bukan sekadar regulator dan fasilitator kegiatan ekonomi, karena kekuasaan adalah amanah untuk memastikan kebijakan berpijak pada keadilan dan kemaslahatan.
Peristiwa konser ini jelas memperlihatkan persoalan paradigma. Dalam paradigma sekular-kapitalistik, kebijakan cenderung diukur semata- mata karena materi, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan keuntungan/ kerugian secara materi.
Urusan agama dipisahkan dari pengaturan publik. Akibatnya, nilai moral dan aspirasi umat berisiko menjadi pertimbangan yang dikesampingkan
Solidaritas Bukan Sekadar Pernyataan
Dukungan terhadap Palestina tidak cukup berupa pernyataan diplomatik dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, tetapi harus terlihat serta tercermin dalam kebijakan negara.
Islam telah mengajarkan kewajiban untuk membela kaum tertindas. Allah SWT berfirman:
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
“Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak...” (QS An-Nisa: 75).
Ayat diatas menegaskan kewajiban untuk memperhatikan kaum tertindas.
Di ayat yang lain Allah juga memerintahkan kaum muslim untuk saling tolong - menolong. Allah berfirman :
“Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan” (QS Al-Maidah: 2).
Dengan demikian, umat perlu cermat dalam menilai bentuk dukungan dan kerja sama untuk memastikan agar jangan sampai yang dilakukan ternyata justru ikut menguatkan kezaliman.
Negara harus Berpijak pada Amanah
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah. Allah SWT berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil” (QS An-Nisa: 58).
Kebijakan harus ditimbang bukan hanya dari keuntungan materi, tetapi juga dari keadilan dan tanggung jawab terhadap umat.
Islam tidak melarang pariwisata atau seni,namun semua itu terap harus dalam koridor syariat, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Sehingga permasalahan bukan terletak pada pariwisata maupun seninya, namun perlu mengubah paradigma pengelolaannya.
Ekonomi boleh dikembangkan, namun tanpa harus mengalahkan syariat dan keadilan. Umat perlu membangun kesadaran politik Islam dan mengawal kebijakan. Negara harus menerjemahkan sikap anti-penjajahan ke dalam langkah nyata.
Konser boleh berakhir, tetapi pertanyaan tentang keberpihakan negara tidak boleh ikut selesai. Solidaritas kepada Palestina bukan sekedar slogan ketika sorotan dunia tertuju ke Gaza, melainkan menjadi prinsip yang semestinya menuntun sikap dan kebijakan. Ketika keuntungan ekonomi berhadapan dengan keadilan, negara tidak boleh kehilangan kompas moralnya.
Oleh: Erlis Agustiana
Aktivis Muslimah

0 Komentar