Topswara.com -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan lingkungan yang berulang setiap musim kemarau. Bencana ini telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan, keselamatan, dan perekonomian masyarakat. Asap yang menyelimuti permukiman bukan hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan nyawa.
Sementara itu, warga yang menggantungkan penghasilan dari pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pekerjaan informal turut mengalami kerugian. Ironisnya, masyarakat harus menanggung dampak dari buruknya pengelolaan hutan dan lahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
Dampak karhutla terhadap kesehatan tidak bisa dianggap sepele. Berdasarkan laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla. Angka ini menunjukkan besarnya ancaman asap kebakaran terhadap keselamatan masyarakat (Kompas.id, 30/10/2026).
Selain kesehatan, karhutla juga memukul perekonomian warga. Aktivitas masyarakat terganggu karena kabut asap. Di sisi lain, kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi, bahkan sebagian warga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan.
Akibatnya, karhutla menyebabkan beban ekonomi semakin berat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Kompas.id, 28/10/2026).
Berulangnya karhutla menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola hutan dan lahan. Bencana ini tidak cukup dipandang sebagai akibat musim kemarau, tetapi juga harus dikaitkan dengan aktivitas manusia, pembukaan lahan, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang belum optimal.
Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang harus menghasilkan keuntungan. Hutan tidak lagi ditempatkan sebagai amanah yang harus dijaga, tetapi berpotensi menjadi objek eksploitasi demi kepentingan pemilik modal.
Demi menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran dapat dijadikan cara murah untuk membuka lahan. Namun, keuntungan dinikmati pihak tertentu, sedangkan kerusakan lingkungan dan penderitaan justru ditanggung masyarakat luas.
Di sisi lain, peran negara dalam sistem kapitalisme cenderung lebih dominan sebagai pembuat regulasi dan pemberi izin. Ketika kebijakan lebih mengakomodasi kepentingan korporasi daripada keselamatan rakyat, pengawasan dan penegakan hukum berpotensi melemah.
Akibatnya, rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan: menghirup udara beracun, kehilangan penghasilan, dan menghadapi ancaman penyakit.
Negara semestinya bertanggung jawab atas keselamatan rakyat. Lambatnya penanganan dan minimnya mitigasi yang menyebabkan kebakaran meluas merupakan persoalan serius.
Ketika rakyat dibiarkan menghadapi ancaman kesehatan dan ekonomi tanpa perlindungan memadai, negara telah mengabaikan amanah kepemimpinannya.
Permasalahan karhutla dapat teratasi jika kehidupan hari ini diterapkan aturan islam. Dengan penerapan islam secara menyeluruh dalam lini kehidupan maka negara dengan sadar menjalankan tanggung jawabnya secara nyata.
Pertama, negara wajib melakukan mitigasi dan pencegahan karhutla melalui pemetaan wilayah rawan kebakaran, pengawasan kawasan hutan dan lahan gambut, pemantauan titik panas, serta penyediaan sarana pemadaman sejak dini.
Kedua, apabila terjadi kebakaran, negara harus segera mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya, mulai dari aparat pemadam, petugas kehutanan, tenaga kesehatan, infrastruktur, pendanaan, teknologi, hingga bantuan militer sesuai kebutuhan. Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu agar kebakaran tidak meluas dan berlarut-larut.
Ketiga, negara wajib menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat terdampak secara gratis dan mudah diakses. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan ISPA, penanganan gangguan pernapasan dan iritasi mata, serta pemantauan kesehatan jangka panjang harus tersedia, terutama bagi kelompok rentan.
Keempat, negara harus membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Petani, pedagang kecil, buruh, dan warga yang kehilangan penghasilan perlu memperoleh bantuan agar dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup dan menjalankan aktivitas ekonominya.
Kelima, negara wajib menerapkan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran hutan secara melanggar hukum. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk korporasi dan pejabat yang terlibat, tanpa pandang bulu.
Keenam, pengelolaan hutan harus dikembalikan pada prinsip amanah dan kemaslahatan. Pembukaan lahan wajib mempertimbangkan dampak ekologis, sedangkan deforestasi masif yang merusak keseimbangan alam harus dicegah.
Sudah saatnya pengelolaan hutan dikembalikan pada prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan.
Wallahu a’lam bissawab
Oleh: Murni Sari, S.A.B.
Dosen
0 Komentar