Topswara.com -- BNPB merilis data terkini karhutla di Indonesia: setidaknya 1.430 hektare lahan masih dilalap api.
Menurut Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, pemantauan hingga Minggu (8-11-2026) pukul 17.00 WIB menunjukkan 2.733 titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 928 titik dikonfirmasi sebagai titik api (firespot). Sekitar 1.430 hektare lahan belum berhasil dipadamkan.
Dibanding 5 November, jumlahnya menurun. Saat itu terdeteksi 4.737 hotspot, 1.962 firespot, dan 5.191 hektare belum padam. Papua Selatan menjadi wilayah yang perlu penanganan ekstra dengan 396 hotspot dan 362 hektare masih terbakar.
Kalimantan Tengah mencatat 382 hektare belum padam, dengan 364 hotspot dan 241 firespot. Pengawasan juga diarahkan ke Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah. (news.detik.com, 08-11-2026)
Pola ini bukan kebetulan. Titik api terbanyak selalu terkonsentrasi di wilayah konsesi perkebunan dan proyek pembukaan lahan, bukan di hutan lindung yang tidak digarap.
Karhutla terus berulang secara masif hingga menghanguskan jutaan hektare. Fenomena ini sebagian besar bukan karena faktor alam murni, melainkan ulah manusia. Lebih dari 98% kasus berakar pada pembukaan lahan dengan cara membakar yang sengaja dilakukan demi menekan biaya operasional.
Dampaknya menjalar cepat dalam bentuk kabut asap pekat yang menyelimuti permukiman dan membuat kualitas udara mencapai taraf "Berbahaya". Kondisi ini memicu lonjakan penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sekaligus melumpuhkan aktivitas publik mulai dari pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.
Tidak berhenti di sana, karhutla membawa ancaman jangka panjang bagi ekologis dan struktur sosial. Kerusakan ini menghancurkan ekosistem, mempercepat kepunahan satwa liar, dan merampas hak hidup sehat generasi masa depan.
Akarnya adalah keserakahan ekonomi yang mendahulukan keuntungan jangka pendek di atas kelestarian alam. Pembakaran lahan terus dipilih karena dianggap paling murah dan efisien secara komersial, tanpa memedulikan dampak jangka panjangnya.
Keserakahan ini muncul dari sistem kapitalisme yang menempatkan SDA sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dieksploitasi untuk keuntungan sebesar-besarnya, baik oleh individu maupun korporasi, dengan doktrin kebebasan kepemilikan. Bumi hanya dipandang sebagai objek pengerukan keuntungan.
Padahal dalam Islam, manusia dipercaya sebagai khalifah, pengelola dan penjaga bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ٣
Artinya: "(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'"
Alam adalah amanah titipan Allah SWT. Setiap pemanfaatan maupun perusakannya kelak akan dituntut pertanggungjawabannya di akhirat. Tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada individu, melainkan amanah kolektif.
Dalam kehidupan berbangsa, negara memegang posisi sentral sebagai pemegang kendali utama (ra'in) yang bertanggung jawab atas kemaslahatan rakyat dan kelestarian lingkungannya.
Hanya dalam sistem Islam, alam beserta isinya bukanlah sumber daya yang bebas dieksploitasi, melainkan amanah agung dari Allah SWT. Manusia diciptakan sebagai khalifah untuk merawat dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Kepemimpinan negara adalah sumpah amanah yang amat berat. Di akhirat, setiap kebijakan yang membiarkan alam hancur akan menjadi penyesalan, sementara setiap langkah perlindungan bumi akan menjadi pemberat timbangan kebaikan.
Karena itu, solusinya bukan sekadar memadamkan api dan membagi masker. Selama hutan dipandang sebagai komoditas yang bebas dimiliki segelintir individu dan dieksploitasi, karhutla akan terus berulang setiap tahun.
Dalam Islam, negara sebagai ra'in wajib menghentikan paradigma itu dengan tiga langkah nyata: pertama, mencabut izin konsesi yang terbukti membakar; kedua, mengelola hutan sebagai milik umum yang tidak boleh diperjualbelikan untuk keuntungan korporasi; ketiga, menindak tegas pelaku pembakaran tanpa tebang pilih.
Hanya dengan cara inilah amanah sebagai khalifah benar-benar ditunaikan, bukan sekadar diucapkan.
Oleh: Siti Munawarotil Milah, S.Pd.
Aktivis Muslimah
0 Komentar