Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Karhutla dan Wajah Kepemimpinan Sekuler Kapitalistik


Topswara.com -- Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua menjadi salah satu persoalan lingkungan yang mendapatkan perhatian serius sepanjang tahun 2026. Berdasarkan perkembangan informasi BNPB dan BMKG hingga 14 November 2026, kebakaran masih terpantau di sejumlah wilayah di tanah Papua, meskipun jumlah titik api mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya.

Pada akhir Oktober 2026, Papua Selatan tercatat memiliki 903 titik panas. Angka tersebut mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir, yaitu 865 titik pada 29 Oktober dan 490 titik pada 30 Oktober 2026. (AntaraNews.com 14/11/2026).

Berdasarkan laporan BMKG wilayah V Jayapura yang diberitakan pada 14 November 2026, terdapat 173 titik api yang tersebar di delapan kabupaten pada empat provinsi di Tanah Papua. 

Data ini memperlihatkan bahwa meskipun jumlah titik api telah menurun, Kabupaten Merauke masih menjadi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki konsentrasi titik api paling tinggi di Tanah Papua. (AntaraNews.com 14/11/ 2026)

Persoalan karhutla di Papua perlu dilihat lebih dalam daripada sekadar peristiwa alam. Kebakaran memang dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi geografis, tetapi aktivitas manusia serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam juga perlu menjadi perhatian.

Dalam sistem sekuler kapitalistik, pengelolaan sumber daya alam hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keuntungan. Hutan yang seharusnya dijaga sebagai sumber kehidupan dapat berubah menjadi objek eksploitasi akibat pengelolaannya yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, sekularisme menjadikan pemimpin tidak merasakan beratnya tanggung jawab atas nyawa rakyat. Adapun dalam system Kapitalisme, siapa pun bebas memiliki apa pun, sehingga hutan dan lahan menjadi pintu eksploitasi demi kerakusan segelintir orang.

Di sisi lain, masyarakat sering kali menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Mereka harus menghadapi asap, kerusakan alam, terganggunya aktivitas ekonomi, bahkan ancaman terhadap kesehatan. 

Sementara itu, kemampuan masyarakat untuk menangani kebakaran besar sangat terbatas apabila tidak didukung oleh fasilitas dan bantuan pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan. Negara tidak boleh hanya mengandalkan partisipasi masyarakat dalam memadamkan api, tetapi juga harus menyediakan personel, peralatan, akses penanganan, layanan kesehatan, dan system pencegahan yang memadai.

Dengan demikian, karhutla Papua menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepemimpinan. Pemimpin bukan sekadar pihak yang memiliki kekuasaan, tetapi pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu, berbeda jauh dengan kepemimpinan dalam sistem Islam. Islam memiliki konsep kepemimpinan yang menempatkan penguasa sebagai ra’in dan junnah. Ra’in berarti pengurus atau penanggung jawab urusan rakyat, sedangkan junnah berarti pelindung.

Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan kepemimpinan merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Pemimpin tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan dan keselamatan rakyat mendapatkan perhatian.

Dalam konteks karhutla Papua, konsep ra’in dan junnah menuntut negara untuk hadir secara nyata. Pemerintah harus memiliki sistem pencegahan bencana, menyediakan fasilitas pemadaman, melindungi masyarakat terdampak, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan secara adil dan bertanggung jawab.

Pendidikan Islam berbasis aqidah membentuk kepribadian Islam pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Selain itu Islam juga mengajarkan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk menjaga bumi dan tidak melakukan kerusakan. 

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-A’raf ayat 56: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.”

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa pemanfaatan alam harus dilakukan secara bertanggung jawab. Sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan hingga menimbulkan kerusakan dan penderitaan bagi masyarakat.

Sistem ekonomi Islam menetapkan hutan sebagai milik umum yang haram dikuasai korporasi. Rasulullah SAW. bersabda:
“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadits ini menjadi dasar bahwa sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama tidak boleh dikuasai secara eksklusif sehingga masyarakat kehilangan hak untuk memanfaatkannya.

Kekuasaan tunduk pada syariat, bukan pemodal, sehingga karhutla ditangani hingga ke akar masalahnya. Semua itu hanya akan terwujud dalam Negara Khilafah. Wallahua’lam bishshawwab.


Oleh: Nadya Wulan 
Pegiat Literasi 
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar