Topswara.com -- Indonesia dan bencana alam seolah menjadi dua sejoli yang tak terpisahkan. Dari sabang sampai merauke, banjir tahunan, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) datang silih berganti mengisi koran pagi dan linimasa media sosial kita.
Namun, di tengah kepungan musibah dan jerit histeris para korban, selalu saja ada fenomena menarik atau lebih tepatnya ironi kelam tentang betapa "kreatifnya" sebagian oknum di negeri ini dalam melihat peluang.
Ketika masyarakat sibuk bertaruh nyawa dan bertahan hidup, ada pihak-pihak berjas rapi yang justru sibuk menghitung margin keuntungan di balik anggaran darurat. Lelucon getir ini kembali mewarnai realita kita saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026.
Kasus ini membongkar dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pos anggaran yang sejatinya dicairkan khusus untuk menyambung napas korban bencana.
Tak tanggung-tanggung, lima orang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Yang membuat dahi makin berkerut dan urat malu makin dipertanyakan, salah satu tersangka merupakan tenaga ahli Kepala BNPB yang tidak lain adalah adik kandung dari Kepala BNPB sendiri (metrotvnews, 16-10-2026).
Fenomena ini makin mempertegas satu hal yakni korupsi dana bencana bukan sekadar urusan malfungsi administrasi atau kekhilafan prosedur angka-angka di atas kertas. Ini adalah bentuk pengkhianatan kemanusiaan paling telanjang terhadap rakyat yang sedang tertimpa musibah.
Bisnis keluarga di tengah musibah ketika nepotisme menggerogoti amanah dalam situasi darurat bencana, setiap detik amatlah berharga. Logistik yang terlambat sejam saja bisa berarti perut lapar anak-anak di pengungsian atau nyawa yang tak tertolong. Bantuan seharusnya mengalir secepat kilat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan.
Namun, ketika anggaran penanggulangan bencana disulap menjadi ladang perburuan rente, rantai pasokan bantuan otomatis tersendat demi menuruti selera komisi pribadi dan kelompok.
Masuknya relasi kekeluargaan seperti manuver sang adik pejabat yang menjabat tenaga ahli dalam pusaran proyek darurat ini memperlihatkan betapa kentalnya praktik konflik kepentingan dan politik balas budi dalam birokrasi kita. Jabatan publik tak lagi dipandang sebagai beban amanah yang menakutkan, melainkan semacam inkubator bisnis keluarga.
Integritas dengan mudahnya digusur begitu kekuasaan bertemu dengan syahwat memperkaya lingkaran terdekat. Ketegasan atas realita pahit ini tercermin dari sebuah muatan pesan moral yang menohok: "Korupsi dana bencana bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap rakyat yang sedang membutuhkan pertolongan."
Ketika hak dasar para pengungsi ditumbalkan demi memuluskan "proyek keluarga" oknum tertentu, jelas sudah bahwa menaruh harapan pada sekadar perbaikan aturan administratif adalah langkah yang naif.
Ketika sekularisme dan kapitalisme merajai sistem, Mari kita jujur dan bertanya tanpa basa-basi, mengapa skandal serupa terus berulang seperti kaset rusak, meski regulasi sudah ditata dan lembaga pengawas sudah dibentuk?
Jika kita mau membedah akar masalahnya secara mendalam, maraknya pencurian uang rakyat ini merupakan buah logis dari sistemik yang ditopang oleh dua pilar utama: Pertama, sekularisme (memutus agama dari urusan publik). Lucunya, dalam sistem yang sekuler, nilai keagamaan dan rasa takut akan dosa seolah punya "jam kerja".
Agama ditaruh di dalam kotak tempat ibadah, sementara di ruang rapat kantor pemerintahan, prinsip moralitas di-pause. Saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan diabaikan, jabatan publik otomatis berubah fungsi menjadi instrumen pemuas ambisi duniawi.
Kedua, kapitalisme (menjadikan keuntungan materi sebagai panglima). Dalam balutan sistem kapitalistik, segalanya diukur dengan nilai materi. Ketika manajemen krisis diperlakukan layaknya lini bisnis dan kekuasaan dipandang sebagai alat akumulasi modal, relasi politik pun berkelindan rapat dengan kepentingan ekonomi.
Ditambah dengan tipisnya ketakwaan individu, pejabat tidak lagi melihat bencana sebagai tragedi kemanusiaan, melainkan sebagai revenue stream baru yang sangat menggiurkan.
Maka tak heran, pengawasan sekadarnya dan hukuman yang tak membuat jera membuat celah penyimpangan makin menganga. Memandang korupsi sekadar sebagai kasus "oknum jahat" adalah penyederhanaan masalah yang meleset. Korupsi adalah produk sampingan dari mesin sistemik yang memang memberi panggung bagi rusaknya moralitas.
Menjaga Amanah Kekuasaan Perspektif dan Solusi Islam
Sebagai pembanding atas keputusasaan kita terhadap kebocoran anggaran yang tak kunjung usai, Islam membawa perspektif mendasar yang amat kontras mengenai hakikat kekuasaan.
Dalam sudut pandang Islam, seorang pemimpin bukanlah juragan yang bebas berbisnis dengan rakyatnya, melainkan seorang pengurus (raa'in) yang berkewajiban menjamin keselamatan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan rakyat secara mutlak dan adil.
Rasulullah saw. memberikan peringatan tajam yang seharusnya membuat setiap pemegang jabatan bergetar: "Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya" (HR Bukhari dan Muslim).
Untuk memagari kekuasaan agar tidak berubah menjadi ajang pengerukan harta, mekanisme pencegahan dan penindakan dalam sistem Islam dijalankan secara terpadu melalui tiga pilar strategis: Pertama, pembinaan individu berbasis akidah.
Pendidikan ditujukan untuk membentuk pribadi yang meletakkan standar halal-haram sebagai kompas utama bertindak. Pejabat dibina agar memiliki kesadaran bawaan bahwa meski ia bisa mengelabui CCTV audit KPK, tak ada satu sen pun uang rakyat yang lolos dari pengawasan Allah SWT.
Kedua, pengawasan ketat harta pejabat. Sebagaimana terekam dalam rekam jejak sejarah pemerintahan Islam, audit harta kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat dilakukan secara berkala dan transparan. Jika ditemukan lonjakan harta yang tidak wajar dan tak tereksplisitkan sumbernya, negara akan bertindak tegas untuk menyitanya.
Ketiga, sanksi tegas dan efek jera ( ta’zir). Dalam tata kelola pemerintahan Islam (Khilafah), hukuman bagi perampok uang rakyat tidak menggunakan diskon sanksi yang jenaka.
Pelaku korupsi dijatuhi sanksi ta’zir (hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh hakim/qadhi atau pimpinan negara (Khalifah) berdasarkan prinsip pembuktian yang adil. Sanksi ini dirancang bukan cuma untuk menghukum pelaku, tetapi menjadi cermin mengerikan yang mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa.
Akankah bencana terus jadi komoditas? Korupsi dana penanggulangan bencana pada akhirnya adalah cermin retak dari sebuah tata kelola sosial-politik yang menempatkan angka-angka rupiah di atas nyawa manusia.
Menangkap satu-dua oknum pejabat lewat operasi tangkap tangan memang memberi sedikit kepuasan instan, tetapi itu tak ubahnya memotong ranting benalu tanpa pernah mencabut akarnya.
Selama sekularisme dan kapitalisme terus dijadikan fondasi dalam menggerakkan roda kekuasaan, penderitaan rakyat akibat bencana akan selalu rentan ditawar sebagai komoditas bisnis.
Pemberantasan korupsi yang hakiki menuntut keberanian untuk melangkah lebih jauh yakni menyatukan kembali ketakwaan individu dengan pengelolaan kekuasaan yang benar-benar amanah.
Sekarang pilihan ada di tangan kita bersama, apakah akan terus memaklumi penggarongan dana bencana ini sebagai hal yang "biasa dan lumrah", atau kita sudah cukup cerdas untuk menuntut perombakan sistemik dari akar-akarnya?[]
Oleh: Ihsaniah Fauzi Mardhatillah
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

0 Komentar