Topswara.com -- Seruan mahasiswa yang membentangkan spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki" di depan gedung UOB Jakarta menjadi gambaran keresahan terhadap tata kelola sumber daya alam di Indonesia. (Antaranews, 28-10-2026)
Ada tiga poin utama yang perlu disoroti:
Pertama, penetapan status bencana nasional, agar penanganan bencana mendapat koordinasi dan dukungan pemerintah pusat secara menyeluruh.
Kedua, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, khususnya apabila terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan bencana.
Ketiga, menuntaskan integrasi tata kelola lahan, agar pengelolaan hutan dan lahan tidak berjalan secara sektoral, tumpang tindih, serta memiliki pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas. (CNN Indonesia, 28-10-2026)
Seruan tersebut bukan tanpa alasan. Ada persoalan besar di balik penguasaan jutaan hektare lahan dan kawasan hutan melalui berbagai izin konsesi.
Fakta penguasaan hutan dan lahan di Indonesia. Pertama, penguasaan hutan oleh oligarki. Penguasaan jutaan hektare kawasan hutan melalui berbagai konsesi usaha oleh perusahaan besar menjadi persoalan serius dalam tata kelola sumber daya alam.
Kedua, keuntungan korporasi, dampak ditanggung rakyat. Di tengah keuntungan ekonomi dari pemanfaatan konsesi lahan, masyarakat justru menghadapi dampak kerusakan lingkungan, mulai dari banjir bandang, longsor, hingga kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem kapitalisme sekuler memberikan ruang besar bagi mekanisme pasar, investasi, dan akumulasi modal. Ketika pengelolaan sumber daya alam lebih berorientasi pada keuntungan, kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan berisiko tersisihkan.
Kebijakan pemberian konsesi lahan yang tidak disertai pengawasan ketat dapat membuka peluang konsentrasi penguasaan sumber daya alam oleh kelompok pemilik modal.
Akibatnya, kekayaan alam yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat justru berpotensi menjadi sumber keuntungan segelintir pihak. Rakyat harus menanggung dampak sosial dan ekologis dari eksploitasi tersebut.
Dalam perspektif Islam, hutan yang termasuk sumber daya alam milik umum (milkiyah ammah) tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada individu, swasta, maupun oligarki untuk dimonopoli.
Bahkan, negara tidak boleh mengubah hak kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi ataupun menjadikannya milik negara secara eksklusif. Negara bertindak sebagai pengelola untuk kepentingan rakyat.
Politik ekonomi Islam menjamin kemaslahatan rakyat. Islam mengatur pengelolaan kepemilikan umum agar hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. Kekayaan alam tidak boleh hanya menjadi sumber keuntungan segelintir orang, tetapi harus memberikan manfaat bagi seluruh rakyat.
Islam juga mewajibkan menjaga kelestarian alam. Islam melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi, termasuk eksploitasi alam yang merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia.
Allah SWT berfirman dalam QS Al-A'raf ayat 56: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik."
Negara dalam Islam memiliki tanggung jawab sebagai ra'in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Rasulullah SAW bersabda:
ÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ رَاعٍ ÙˆَÙƒُÙ„ُّÙƒُÙ…ْ Ù…َسْئُولٌ عَÙ†ْ رَعِÙŠَّتِÙ‡ِ
Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim)
Dengan demikian, negara wajib melindungi rakyat dari ancaman bencana, memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai syariat, serta menindak pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.
Penegasan
Islam tidak menjadikan hutan sebagai komoditas yang bebas diperdagangkan demi keuntungan segelintir pemilik modal. Hutan adalah amanah dan sumber kehidupan yang pengelolaannya harus berpihak pada kemaslahatan umat.
Negara bukan sekadar regulator, tetapi pengurus dan pelindung rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Waallahu a'lam bishawaab.
Oleh: Nita Komarawati
Aktivis Muslimah
0 Komentar