Topswara.com -- Ketika Hutan Menjadi Rebutan Kepentingan
Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan yang menghiasi bumi. Hutan merupakan penyangga kehidupan, penjaga keseimbangan ekosistem, sumber air, sekaligus ruang hidup bagi berbagai makhluk. Namun, keberadaannya kini menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi yang mengabaikan kelestarian lingkungan.
Gelombang keresahan terhadap persoalan tersebut terlihat dalam aksi demonstrasi mahasiswa pada Rabu (28/10/2026). Di tengah pengamanan aparat di kawasan Jakarta, mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan, "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili." Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terhadap tata kelola hutan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah tuntutan turut disuarakan, di antaranya penetapan status bencana nasional, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, serta penuntasan integrasi tata kelola lahan.
Kapitalisme Sekuler Membuka Jalan bagi Penguasaan Hutan
Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari paradigma pengelolaan sumber daya alam yang diterapkan. Dalam sistem kapitalisme sekuler, sumber daya alam cenderung dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan. Negara memang memiliki kewenangan mengatur pemanfaatannya, tetapi mekanisme perizinan dan investasi dapat membuka ruang penguasaan sumber daya alam oleh korporasi bermodal besar.
Data Forest Watch Indonesia (FWI) dalam Factsheet KHI 2024 mencatat sekitar 55,3 juta hektare daratan Indonesia berada dalam konsesi ekstraktif. Luasan tersebut mencakup konsesi kehutanan, perkebunan sawit, dan pertambangan. Data ini memperlihatkan besarnya keterlibatan aktivitas ekonomi berbasis konsesi dalam penguasaan ruang daratan Indonesia.
Di sinilah persoalan struktural perlu dikritisi. Ketika kebijakan pengelolaan hutan lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, kepentingan ekologis serta keselamatan masyarakat berisiko ditempatkan di belakang kepentingan bisnis. Hutan dinilai berdasarkan nilai ekonominya, bukan semata-mata berdasarkan fungsi ekologis dan kemaslahatan yang dihasilkannya.
Akibatnya, keuntungan ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam berpotensi terkonsentrasi pada pemegang modal, sedangkan biaya sosial dan ekologisnya ditanggung masyarakat luas. Banjir, kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan, dan kabut asap akibat karhutla menjadi beban yang harus dihadapi rakyat.
Hutan untuk Kemaslahatan Rakyat
Islam memiliki pandangan mendasar yang berbeda dalam mengatur kepemilikan sumber daya alam. Dalam perspektif politik ekonomi Islam, hutan yang memiliki fungsi dan manfaat umum termasuk kategori kepemilikan umum (milkiyah ammah). Artinya, sumber daya tersebut tidak boleh dimonopoli individu, korporasi, ataupun kelompok oligarki demi keuntungan pribadi.
Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).
Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan kepemilikan umum dalam fikih Islam. Sumber daya yang menyangkut kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh segelintir orang.
Negara bertindak sebagai pengelola dan pelindung hak masyarakat atas sumber daya tersebut, bukan sebagai pihak yang bebas mengalihkan kepemilikan umum menjadi milik privat.
Dengan demikian, pengelolaan hutan harus diarahkan untuk memenuhi kemaslahatan rakyat. Pemanfaatannya dapat dilakukan dengan memperhatikan kelestarian, kebutuhan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Negara juga wajib mencegah monopoli, mengawasi aktivitas pemanfaatan hutan, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan perusakan.
Islam juga menempatkan negara sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Konsekuensinya, negara tidak boleh sekadar menjadi regulator yang memfasilitasi kepentingan investasi. Negara harus memastikan pengelolaan hutan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Negara wajib melakukan pengawasan, mencegah kerusakan, memulihkan lingkungan, serta mengadili pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu.
Pada akhirnya, persoalan hutan bukan semata-mata persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan paradigma kepemilikan, kebijakan ekonomi, dan tanggung jawab kepemimpinan.
Islam menawarkan seperangkat prinsip untuk mengatur kepemilikan, pemanfaatan, serta perlindungan sumber daya alam agar tidak menjadi alat memperkaya segelintir pihak
Oleh: Wulandari, SP., S.Pd.
Pendidik
0 Komentar