Topswara.com -- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan serius di negeri ini. Kali ini, Papua Selatan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi ancaman kebakaran cukup besar. Titik panas terus terpantau, sementara upaya pemadaman dan pencegahan membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: sudahkah negara menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dan menjaga kelestarian alam?
Titik panas di Papua Selatan mengalami peningkatan sebesar 66 persen. Data pemantauan BNPB dan satelit NASA FIRMS hingga 8 November 2026 pukul 18.00 WIB mencatat 427 titik panas di Papua Selatan dengan estimasi luas area terbakar mencapai 830 hektare. Dari jumlah tersebut, sebagian wilayah masih membutuhkan penanganan intensif. 10/11/2026. kompas.com
Sebelumnya, BNPB juga menyoroti Kabupaten Merauke sebagai wilayah dengan konsentrasi karhutla tertinggi di Papua Selatan. Berdasarkan analisis geospasial, Merauke menyumbang 90 persen titik panas dan 96 persen luas kebakaran di provinsi tersebut. Kawasan Jago Merah Tanah Miring menjadi salah satu lokasi yang membutuhkan perhatian serius.
Ketika pengelolaan alam lebih banyak diarahkan pada kepentingan investasi, terdapat risiko bahwa kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat menjadi kurang diperhatikan. Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan dapat berubah menjadi objek eksploitasi ekonomi.
Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan, aktivitas pendidikan, pekerjaan, dan perekonomian warga.
Masyarakat tidak memiliki kendali atas kebijakan pengelolaan lahan justru berpotensi menjadi pihak yang paling merasakan kerugiannya.
Negara semestinya tidak hanya hadir ketika api sudah membesar. Pengawasan kawasan hutan, evaluasi perizinan, kesiapan sarana pemadaman, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran harus menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan.
Dengan demikian, karhutla Papua menjadi momentum untuk mengevaluasi paradigma pengelolaan sumber daya alam dan memastikan bahwa kepentingan rakyat serta kelestarian lingkungan benar-benar menjadi prioritas.
Islam memiliki konsep kepemimpinan yang menempatkan penguasa sebagai pengurus sekaligus pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam Islam, pemimpin menjalankan fungsi ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Artinya, negara wajib mengurus kebutuhan masyarakat, menjaga keselamatan mereka, serta melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan penyalahgunaan.
Dalam pengelolaan hutan, Islam menetapkan aturan kepemilikan yang jelas. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai dan dimanfaatkan secara sewenang-wenang demi kepentingan segelintir pihak. Negara bertanggung jawab mengelolanya sesuai syariat dan mengembalikan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat.
Dalam sistem pemerintahan Islam, penanganan bencana juga menjadi tanggung jawab negara. Negara harus melakukan pencegahan, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, mengerahkan tenaga ahli, memberikan pelayanan kesehatan, serta memulihkan wilayah terdampak.
Jika terdapat pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara melanggar hukum, negara wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi secara adil sesuai ketentuan syariat.
Persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman api dan bantuan sementara. Diperlukan perubahan mendasar dalam paradigma pengelolaan kehidupan, termasuk hubungan negara dengan rakyat dan pengelolaan sumber daya alam.
Umat perlu memahami bahwa persoalan lingkungan berkaitan dengan kebijakan ekonomi, pengelolaan kepemilikan, tanggung jawab penguasa, dan sistem kehidupan yang diterapkan. Kesadaran ini perlu dibangun melalui pendidikan, pembinaan umat, amar makruf nahi mungkar, serta kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.
Diperlukan pula sinergi berbagai komponen umat, termasuk ulama, intelektual, pendidik, aktivis lingkungan, dan partai politik ideologis, untuk menyampaikan pemikiran Islam secara terarah dan membangun kesadaran masyarakat.
Pada akhirnya, hutan Papua bukan sekadar hamparan lahan yang memiliki nilai ekonomi. Hutan merupakan bagian dari ekosistem kehidupan yang harus dijaga. Rakyat berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan negara berkewajiban menjalankan amanah perlindungan tersebut.
Karhutla Papua seharusnya menjadi peringatan bahwa pengelolaan alam tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselamatan manusia.
Dalam perspektif Islam kaffah, tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui kepemimpinan yang menjalankan fungsi ra'in dan junnah, serta menerapkan aturan Allah Swt. dalam seluruh aspek kehidupan.
Wallahualam bishawab.
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar