Topswara.com -- Jogja menangis di Hari Pahlawan. Bukan karena haru, tetapi karena perihnya gas air mata. Ketika rakyat datang membawa tuntutan penuh harapan, aparat justru menjawab dengan todongan senjata dan penangkapan seratus lebih demonstran. Jika aspirasi saja dianggap ancaman, lantas untuk siapa demokrasi ini diterapkan?
Setelah demonstrasi Hari Pahlawan di Yogyakarta berujung ricuh antara demonstran dan aparat pada Selasa (10/11/2026) malam, sebanyak 154 demonstran diamankan polisi. Kericuhan meluas dari kawasan Gedung DPRD DIY, Malioboro, Tugu Golong-gilig, hingga bundaran depan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ada sembilan tuntutan yang dibawa demonstran, di antaranya pengusutan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penolakan gelar Pahlawan Nasional Soeharto, hingga persoalan kesejahteraan pekerja. Demonstran terdiri dari kalangan mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). (Kompas.com, 11-11-2026)
Represi aparat pun memicu kecaman keras dari Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele. Bahkan, Rektor UGM, Prof Ova Emilia dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan, baik dalam penyampaian aspirasi maupun proses pengamanan demonstrasi.
Buntut dari kekerasan tersebut, Propam Polda DIY memeriksa 11 polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik saat pengamanan aksi. (BBC.com, 11-11-2026)
Demokrasi Berwajah Ganda
Inilah potret buram demokrasi-kapitalisme. Rakyat turun ke jalan sebagai bentuk protes atas kezaliman dan kesewenangan penguasa, karena dalam sistem ini kedaulatan ada di tangan manusia. Akibatnya, hukum dan kebijakan bisa dibuat sesuka hati oleh penguasa dan oligarki demi kepentingan mereka.
Maka tak heran, kritik dan aspirasi rakyat yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai hak konstitusional. Kebebasan berpendapat yang katanya menjadi pilar demokrasi, nyatanya hanya berlaku jika suara itu menguntungkan penguasa. Jika tidak menguntungkan, maka aparat akan membungkam dengan represif.
Padahal, seharusnya aparat mengayomi rakyat dan negara melayani rakyat. Namun dalam demokrasi, logikanya terbalik. Aparat dijadikan alat untuk menjaga kekuasaan, bukan penjaga rakyat. Rakyat yang protes soal pajak, upah, dan karhutla justru dihadiahi gas air mata.
Islam Menjamin Aspirasi
Dalam Islam, konstruksinya sangat berbeda. Kedaulatan ada di tangan syarak, bukan di tangan manusia. Hukum Allah bersifat tetap dan tidak bisa diubah sesuka hati penguasa demi kepentingan politik. Kebijakan penguasa terikat syariat, bukan kepentingan.
Oleh karena itu, mengoreksi penguasa yang zalim bukanlah ancaman, melainkan kewajiban dan jihad yang paling utama. Rasulullah saw. bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." (HR. Abu Dawud).
Penguasa dalam Islam wajib mendengarkan nasihat dan aspirasi, bukan membalasnya dengan kekerasan. Lebih dari itu, penguasa dalam khilafah adalah raa'in, pelayan rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Aparat keamanan pun berfungsi sebagai pengayom rakyat. Jika terbukti berbuat zalim, penguasa maupun aparat harus dikenai sanksi, dan rakyat bisa mengadukan kezaliman itu ke Mahkamah Mazhalim.
Contoh teladan ini bisa kita lihat pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang dengan rendah hati, menerima kritik seorang wanita di depan umum soal mahar. Kisah masyhur ini dicatat dalam Kitab Tarikh al-Khulafa karya Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H) dan Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir (jilid 7). Tidak ada gas air mata dan kekerasan, yang ada adalah penguasa yang tunduk pada kebenaran (syarak).
Khatimah
Represi aparat di DIY membuktikan standar ganda demokrasi: manis di teori, represif di lapangan. Selama kedaulatan masih di tangan manusia, aspirasi rakyat akan selalu dibalas dengan kekerasan.
Hanya dengan kembali pada sistem Islam di mana hukum Allah menjadi pengatur, suara rakyat akan benar-benar didengar dan dilindungi. Karena di mana ada syariat, pasti ada maslahat (kebaikan). Allahua'lam Bishawab.
Oleh: Sherly Agustina, M.Ag.
Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik

0 Komentar