Topswara.com -- Membaca Ulang Makna Kedaulatan Rakyat
Kita sering mendengar bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, prinsip tersebut menjadi dasar legitimasi kekuasaan. Pemerintah memperoleh mandat melalui mekanisme politik dan, secara normatif, berkewajiban menjalankan kekuasaan untuk kepentingan masyarakat.
Namun, persoalan menjadi menarik ketika kebijakan negara justru tampak lebih responsif terhadap kepentingan kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses politik. Di sinilah muncul pertanyaan sederhana tetapi mendasar: jika rakyat benar-benar berdaulat, mengapa suara rakyat terkadang dapat kalah oleh kepentingan mereka yang memiliki modal besar?
Pertanyaan tersebut tidak berarti bahwa setiap hubungan antara negara dan kelompok ekonomi selalu bermasalah. Negara membutuhkan aktivitas ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menggerakkan pembangunan.
Persoalan muncul ketika hubungan tersebut berubah menjadi ketergantungan atau ketika kepentingan ekonomi tertentu memperoleh ruang yang jauh lebih besar dibandingkan kepentingan masyarakat luas.
Kedaulatan rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya pemilu. Pemilu memang memberikan mandat politik, tetapi kedaulatan seharusnya juga terlihat dalam proses setelah kekuasaan diperoleh: bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang didengar, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang menanggung dampaknya.
Di sinilah demokrasi menghadapi tantangan substantif. Secara formal, setiap warga negara memiliki hak politik. Namun, dalam praktiknya, kemampuan memengaruhi kebijakan tidak selalu terbagi secara merata. Modal ekonomi, jaringan kekuasaan, akses informasi, dan kedekatan dengan pengambil keputusan dapat menciptakan ketimpangan pengaruh.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, demokrasi berisiko berhenti sebagai prosedur. Rakyat memang memilih, tetapi kepentingannya belum tentu menjadi pusat kebijakan.
Karena itu, pembicaraan mengenai kedaulatan rakyat perlu bergeser dari sekadar pertanyaan “siapa yang memilih?” menuju pertanyaan yang lebih penting: “siapa yang benar-benar didengar setelah kekuasaan terbentuk?”
Demokrasi yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar pemilu. Ia membutuhkan transparansi, akuntabilitas, kebebasan menyampaikan kritik, pengawasan masyarakat, dan mekanisme hukum yang mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Sebab, kekuasaan yang memperoleh mandat dari rakyat tetap harus diawasi oleh rakyat.
Dan ketika kepentingan modal mulai memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap kebijakan publik, kita perlu kembali bertanya: apakah kedaulatan rakyat benar-benar bekerja, atau hanya berhenti sebagai slogan politik?
Bersambung...
Hengki Suryo Atmoko
(Aktivis Muslim)
0 Komentar