Topswara.com -- Fenomena downgrade atau penurunan gaya hidup kini ramai diperbincangkan. Banyak orang mulai mengubah kebiasaan belanjanya. Barang bermerek diganti dengan yang lebih murah.
Makan di luar dikurangi. Keinginan membeli sesuatu pun ditunda. Bagi sebagian orang, ini mungkin pilihan. Namun, bagi yang lain keadaanlah yang memaksa mereka berbuat demikian.
Kondisi ekonomi masyarakat memang patut menjadi perhatian. Data menunjukkan umlah penduduk kelas menengah Indonesia turun dari 60,8 juta orang pada 2018 menjadi 46,7 juta orang pada 2025.
Persentasenya menyusut dari 23 persen menjadi 16,6 persen. Sebaliknya, kelompok rentan miskin meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen. Data ini memperlihatkan banyak penduduk yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.
Sehingga, fenomena downgrade pun muncul di tengah situasi tersebut. Tidak berhenti di situ, sebagian orang bahkan mulai mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan. (ekonomi.republika.co.id/10 Oktober 2026)
Lantas, mengapa keadaan ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah pengeluaran yang terus menekan keuangan keluarga. Harga kebutuhan sudah dapat dipastikan terus merangkak naik, namun pendapatan belum tentu demikian.
Kehilangan pekerjaan juga bisa membuat kondisi makin sulit. Akhirnya, masyarakat harus mengurangi pengeluaran agar bisa bertahan. Tabungan yang dikumpulkan selama bertahun-tahun pun bisa habis terpakai kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, kapitalisme turut menyuburkan budaya konsumtif. Masyarakat terbiasa mengejar tren dan menjadikan barang yang dimiliki sebagai ukuran keberhasilan. Gengsi akhirnya ikut menentukan pilihan belanja. Padahal, kemampuan ekonomi setiap orang berbeda. Ketika keinginan lebih besar daripada kemampuan, tekanan keuangan pun semakin berat.
Namun, masalahnya bukan hanya soal gaya hidup. Masyarakat tidak bisa terus-menerus diminta berhemat jika sumber persoalannya tidak dibenahi. Sulitnya mencari pekerjaan, kenaikan biaya hidup, dan ketimpangan ekonomi juga perlu mendapat perhatian.
Dalam sistem sekuler kapitalistik, pemenuhan kebutuhan sangat bergantung pada kemampuan individu. Saat penghasilan berkurang, keluarga harus mencari jalan keluar sendiri. Jika terjadi pada banyak orang, kondisi ini bisa memperluas ancaman kemiskinan.
Memang Islam mengajarkan umatnya hidup sederhana. Seorang muslim harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tidak semua hal yang diinginkan harus dipenuhi. Gengsi pun tidak dijadikan pijakan berbelanja di luar kemampuan.
Namun walaupun demikian, persoalan ekonomi tidak cukup diselesaikan dengan mengubah perilaku individu. Negara pun memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal ini.
Dalam Islam, negara adalah raa'in, yakni pengurus urusan rakyat. Negara tidak boleh lepas tangan ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Lapangan kerja harus tersedia agar rakyat bisa memperoleh penghasilan. Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan dikuasai demi keuntungan segelintir pihak.
Begitu pula dengan kebutuhan dasar. Pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan harus menjadi perhatian negara. Pemenuhannya tidak boleh hanya bergantung pada daya beli masyarakat.
Islam juga mengatur sumber pemasukan negara melalui Baitulmal. Pengelolaannya harus mengikuti ketentuan syariat, bukan menjadikan pajak sebagai beban rutin bagi rakyat secara luas.
Dengan pengaturan tersebut, negara bertanggung jawab menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat tidak dibiarkan menghadapi kesulitan sendirian.
Fenomena downgrade memang bisa mengajarkan kita untuk hidup lebih bijak. Namun, ketika orang harus terus mengurangi kebutuhan demi bertahan, ada persoalan yang lebih besar daripada sekadar gaya hidup. Rakyat tidak cukup hanya diajari berhemat. Mereka juga membutuhkan sistem yang menjamin kelangsungan hidup mereka.
Wallahu'alam bishawab.
Oleh: Selly Nur Amelia
Aktivis Muslimah
0 Komentar