Topswara.com -- Lebih mengedepankan fungsi daripada gengsi. Maraknya fenomena downgrade, memaksakan hidup layak dibandingkan memaksakan kehendak.
Dosen Universitas Gadjah Mada sekaligus Pakar Ekonomi dan Bisnis, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa downgrading sebagai respons rasional terhadap ketidakpastian ekonomi hari ini, terlebih untuk memenuhi kebutuhan dengan mengurangi pengeluaran yang tersier, mementingkan konsumsi inti daripada gaya hidup yang dipilih oleh ekonomi kelas menengah. Ini harusnya menjadi alarm bahaya bagi pemerintah (republika.co.id, 8/10/26).
Menurut Yusuf Wibisono sebagai Direktur Next Policy, menerangkan bahwa fenomena ini terjadi, saat ekonomi kelas menengah yang besar dan kuat harusnya bisa berpotensi menuju status negara berpendapatan tinggi, namun data tujuh tahun terakhir justru kian rapuh atau rentan jatuh miskin.
Tercatat 60,8 juta orang kelas menengah di tahun 2018 dan tahun 2025 hanya di angka 46,7 juta orang atau penurunan sekitar tujuh persen. Ditambah kondisi riil masyarakat terdampak dengan maraknya PHK, minimnya lapangan kerja serta upah yang rendah menjadi pemicunya (republika.co.id, 10/10/26).
Sistem Kapitalisme: Pemicu Kesenjangan dan Kemiskinan
Fenomena ini lahir pada bagaimana aturan kehidupan berlangsung, yang semakin diterapkan menjadi jebakan. Gaya hidup dijadikan standar kebahagiaan. Termasuk downgrade, dari mobil beralih berkendara dengan sepeda motor setelah menjual mobilnya, dari barang yang mewah berkualitas ke harga yang lebih murah.
Kebutuhan kian melambung harganya. Pengeluaran tidak bisa dihentikan dan pemasukan juga sulit bertambah. Demikianlah yang terjadi, hingga tidak terasa terjebak keadaan. Fenomena downgrade menjadi salah satu dampak kefatalan sistem kehidupan yang diterapkan oleh negara.
Kebijakan efisiensi pemerintah yang digemborkan tidak sebanding dengan kenyataan. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik, namun pajak juga tidak kalah dikejar hingga panik.
Rakyat menghidupi dirinya sudah kesusahan, ternyata ada negara yang butuh dibiayai juga. Mereka dituntut tetap hidup layak di tengah ketidakadilan sistem yang menaunginya.
Efisiensi anggaran segala fasilitas rakyat, namun royal kepada kanaikan gaji para pejabat. Bukankah ketidakadilan dan kesenjangan ini sangat kentara terlihat.Wajah pelik kapitalisme ini seharusnya sudah cukup membuktikan bagaimana pedihnya menjadi rakyat dalam kepemimpinan demokrasi sekularisme.
Sejak awal kemunculannya, kapitalisme hanya mengandalkan angka-angka keuntungan para pemilik modal, bukan kesejahteraan rakyat. Hingga yang terlihat adalah bagaimana negara bisa dengan mudah berlepas tangan dalam menjamin rakyatnya. Paradigma aturan kehidupan dalam kapitalisme memang sangat picik sekali sebab sengaja menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan.
Sistem Islam Mengentaskan dengan Penjaminan
Rakyat sudah tidak layak hidup dalam sistem yang penuh ketidakpastian, rakyat butuh jaminan. Untuk itu kebutuhan dalam pandangan Islam adalah prioritas yang harus terpenuhi oleh setiap individu. Setiap orang harus hidup layak, termasuk kebutuhan primer atau pokok yang mudah didapatkan serta terpenuhi tanpa pembeda.
Untuknya, Islam membutuhkan adanya negara yang akan menerapkan syariat di dalamnya. Negara wajib menjamin rakyatnya, menyediakan lapangan pekerja serta tidak membebani rakyat dengan apapun.
Dalam kitab awal yang membahas peraturan hidup dalam Islam, kitab Nizhamul Islam membahas dasar-dasar dari segala aturan yang akan diterapkan oleh negara, dalam bentuk rancangan undang-undang dasar. Memuat juga bagaimana sistem ekonomi di dalamnya.
Kitab karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini menjelaskan bahwa persoalan kebutuhan rakyat adalah ekonomi. Pengaturan ekonomi ala Islam harus terfokus bagaimana pengaturan pendistribusian.
Semua individu layak memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah serta terjamin penuh oleh negara. Sehingga tidak ada kesenjangan kelas. Rakyat yang hidup di dalam negara Islam harus mendapatkan hak yang sama.
Untuk kebutuhan sekunder juga diperbolehkan untuk dipenuhinya, namun bukan untuk gaya hidup semata, lebih kepada kemudahan untuk mendorong terpenuhinya kebutuhan sehingga rakyat tidak terbebani dengan tuntutan kehidupan atau gaya hidup yang dapat memicu tekanan finansial.
Maka keberadaan negara sekaligus pemimpin dalam sistem Islam bukan ornamen bernegara. Mereka memiliki power untuk menyejahterakan rakyat. Kendali yang kuat untuk menciptakan keadilan dan penjaminan. Negara adalah raa'in (pengurus) urusan rakyat, tidak menyusahkan rakyat.
Dorongan penjaminan pemimpin kepada rakyatnya karena tanggung jawab keimanan, bukan kekuasaan semata. Dan keselarasan ini dibutuhkan demi menjamin kebutuhan rakyat di tengah ketidakpastian. Negara hadir untuk rakyat seutuhnya. Menjamin, menjaga, melindungi, memastikan rakyat hidup layak. []
Oleh: Nadia Ummu Ubay
(Aktivis Muslimah Semarang)
0 Komentar