Topswara.com -- Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ekosistem mobil listrik nasional (molinas) sedang dibangun di Subang, Jawa Barat. Produksi massal mobil listrik nasional akan dimulai pada 2028 mendatang.
Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran motor listrik nasional dan ekosistem pendukungnya di pabrik Alva, Cikarang, Bekasi, Kamis (13/8/2026). (Jakarta, investortrust.id. Kamis, 13/8/2026).
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberanian berinisiatif dan mengambil risiko para pelaku usaha dalam membangun industri kendaraan listrik nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat meluncurkan motor listrik nasional (molinas) beserta ekosistem pendukungnya di pabrik ALVA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Inilah bukti yang sangat jelas siapa yang akan menikmati proyek molinas.
Sekalipun pemerintah menetapkan syarat perusahaan dengan kriteria pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) oleh Kementerian Perindustrian, tetap saja masih 60% komponen lainnya harus impor.
Upaya pemerintah membantu skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat untuk membeli molinas, sejatinya adalah tipuan kebijakan sekuler untuk mengalihkan perhatian akan ketidakmampuan negara menjamin kebutuhan BBM masyarakat.
Klaim bahwa molinas adalah strategi kedaulatan industri mobil nasional, tetap saja yang banyak diuntungkan adalah oligarki. Dalam laporan WALHI, kendaraan listrik mungkin tidak menghasilkan emisi di jalan, tetapi rantai pasoknya meninggalkan jejak ekologis yang besar di wilayah tambang.
Data Auriga menyebut, demam kendaraan listrik dalam dua dekade terakhir menyebabkan hilangnya 193.830 hektare hutan alam Indonesia.
Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan sarana transportasi dan energi adalah tanggung jawab negara sebagai raa'in. Negara wajib menyediakan, mencukupi, dan memudahkan akses.
Pengadaannya harus berbasis kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan bisnis oligarki. Sumber daya energi yang melimpah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat.
Sistem politik dan ekonomi Islam menjamin kedaulatan finansial negara sehingga tidak bergantung pada oligarki. Pun sistem politik ekonomi Islam hanya bisa ideal diterapkan dalam sistem khilafah, dan bertentangan secara total dengan sistem kapitalisme sekuler.[]
Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis lepas)
0 Komentar