Topswara.com -- Belakangan ini istilah desil ramai dibicarakan. Apalagi setelah muncul wacana pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.
Tapi sebenarnya, desil itu apa? Sederhananya begini. Bayangkan ada 100 keluarga yang ingin dilihat kondisi ekonominya. Keluarga-keluarga tersebut diurutkan dari yang kondisi ekonominya relatif paling rendah sampai yang relatif paling tinggi. Kemudian dibagi menjadi 10 kelompok, dan setiap kelompok berisi 10 persen. Itulah yang disebut desil.
Desil 1 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Jadi, jangan langsung berpikir desil 10 berarti orang kaya raya. Belum tentu.
Desil merupakan ukuran relatif, bukan ukuran mutlak kekayaan atau kemiskinan. Penilaiannya juga tidak hanya melihat gaji. Ada berbagai kondisi sosial ekonomi yang ikut diperhitungkan, seperti tempat tinggal, aset, pekerjaan, pendidikan, fasilitas rumah tangga, dan indikator lainnya.
Contohnya, seseorang bisa saja memiliki rumah, kendaraan, pekerjaan tetap, dan beberapa aset sehingga secara data berada di desil 9 atau 10. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, penghasilannya tetap harus dibagi untuk makan, sekolah anak, listrik, cicilan, transportasi, kesehatan, dan kebutuhan lainnya.
Maka ketika orang tersebut berkata,
“Saya kok dianggap sejahtera? Belanja saja masih harus dihitung.”
Ya, kita bisa memahami kebingungannya. Sebab angka dan kehidupan nyata adalah dua hal yang berbeda.
Data diperlukan negara. Tentu.
Pemerintah membutuhkan data untuk menentukan kebijakan dan menyalurkan bantuan agar lebih tepat sasaran. Persoalannya muncul ketika ukuran yang bersifat relatif kemudian digunakan untuk menentukan kebijakan yang dampaknya sangat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Harga beras tidak relatif. Harga telur tidak relatif. Biaya sekolah tidak relatif. Tagihan listrik tidak relatif. Ongkos transportasi juga tidak relatif.
Semuanya harus dibayar dengan uang nyata. Karena itu, ketika seseorang yang merasa hidupnya pas-pasan masuk desil 9 atau 10, lalu status tersebut berpengaruh terhadap akses subsidi, wajar jika masyarakat mempertanyakan,
“Apakah saya benar-benar sejahtera, atau hanya terlihat sejahtera di atas kertas?”
Inilah yang menurut saya perlu diperhatikan. Jangan sampai negara terlalu sibuk mengelompokkan rakyat ke dalam angka, tetapi lupa melihat realitas kehidupan rakyat di balik angka tersebut.
Kemiskinan bukan sekadar persoalan siapa yang masuk desil 1, 2, 3, atau siapa yang berada di desil 9 dan 10. Kemiskinan adalah ketika seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan persoalan kemiskinan di Indonesia jauh lebih besar daripada sekadar persoalan data.
Ada persoalan struktural dalam tata kelola ekonomi, termasuk bagaimana kekayaan alam dikelola dan untuk siapa manfaatnya kembali. Kalau sumber daya alam yang seharusnya memberikan kemaslahatan luas justru lebih banyak dinikmati segelintir pihak, sementara rakyat terus dibebani mahalnya kebutuhan hidup, maka mengganti tabel desil tidak akan menyelesaikan akar masalah.
Data boleh diperbaiki. Sistem pendataan boleh disempurnakan. Tetapi jangan sampai rakyat yang salah membaca data justru harus menanggung akibatnya.
Bagaimana Islam Menjamin Kesejahteraan?
Di sinilah Islam memiliki cara pandang yang berbeda. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, negara bukan sekadar regulator yang mengatur angka kemiskinan atau pembagi bantuan kepada kelompok tertentu. Negara adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan ri'ayah, yaitu mengurus seluruh urusan rakyat.
Kesejahteraan tidak dibangun dengan sekadar memberikan bantuan kepada orang miskin, sementara sumber-sumber kekayaan justru dibiarkan terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Islam menetapkan aturan kepemilikan yang jelas. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.
Sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai individu atau korporasi demi keuntungan pribadi. Negara bertugas mengelolanya untuk kepentingan rakyat. Hasil pengelolaannya dikembalikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan maupun pelayanan publik.
Karena itu, dalam konsep ekonomi Islam, negara tidak menjadikan rakyat sekadar penerima subsidi. Negara menciptakan mekanisme agar kekayaan beredar dan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.
Kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tidak boleh dipandang semata sebagai komoditas yang hanya bisa dinikmati mereka yang mampu membayar. Negara wajib memastikan rakyat memperoleh hak-haknya.
Islam juga tidak menyelesaikan kemiskinan hanya dengan menaikkan atau menurunkan angka bantuan. Islam mengatur dari mana kekayaan diperoleh, siapa yang berhak memilikinya, bagaimana kekayaan dikelola, dan bagaimana distribusinya agar tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya.
Maka persoalannya bukan sekadar, "Siapa yang masuk desil 1 dan siapa yang masuk desil 10?" Pertanyaan yang lebih mendasar adalah "Apakah sistem ekonomi yang diterapkan negara sudah menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak?"
Sebab kesejahteraan sejati bukan ketika angka kemiskinan terlihat turun di laporan. Kesejahteraan adalah ketika rakyat tidak dipaksa memilih antara membeli makanan, membayar sekolah, membayar listrik, atau memenuhi kebutuhan kesehatan.
Perut lapar tidak mengenal desil. Dapur yang harus mengepul tidak mengenal statistik. Anak yang membutuhkan pendidikan tidak mengenal pemeringkatan.
Maka jangan hanya sibuk memperbaiki angka kemiskinan, tetapi perbaiki pula sistem yang melahirkan kemiskinan. Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan data yang tepat.
Rakyat membutuhkan negara yang benar-benar menjalankan fungsi ri'ayah, mengelola kekayaan negeri sesuai syariat, memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi, dan mencegah kekayaan hanya berputar di tangan segelintir orang.
Itulah kesejahteraan yang tidak berhenti di atas kertas. Itulah kesejahteraan yang dirasakan sampai ke meja makan rakyat.[]
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)
0 Komentar