Topswara.com -- Palestina hingga kini masih menghadapi pendudukan dan perluasan kontrol Israel. Di Tepi Barat, ekspansi permukiman dan operasi militer terus berlangsung. ANTARA (31/07/2026) memberitakan bahwa pejabat Palestina menilai Israel memperluas strategi yang digunakan di Gaza ke Tepi Barat, bersamaan dengan kekerasan dan perluasan kontrol wilayah. Di Yerusalem Timur, terdapat rencana pembangunan sekitar 2.300 unit hunian.
Sementara itu, Gaza memasuki fase baru melalui Board of Peace (BoP) yang membawa agenda rekonstruksi, demiliterisasi, keamanan, dan tata kelola. CNBC Indonesia (07/08/2026) melaporkan proyek pertama BoP berupa pembangunan pos militer di Gaza. Amerika Serikat juga disebut mengalokasikan lebih dari US$206 juta untuk mendukung International Stabilization Force di Gaza.
Aneksasi dan Kapitalisme: Dua Wajah Penjajahan
Sejatinya, aneksasi Tepi Barat bukan tindakan sporadis. Ketika permukiman, penguasaan tanah, dan kekerasan terus berlangsung meski mendapat kecaman internasional, terlihat adanya agenda memperluas kendali Israel. Fakta di lapangan terus diubah hingga ruang bagi Palestina sebagai negara berdaulat semakin sempit.
Inilah wajah proyek Israel Raya: dominasi wilayah secara bertahap. Karena itu, menggantungkan kemerdekaan Palestina pada kesediaan Zionis berdamai adalah ilusi politik. Bagaimana negara Palestina berdaulat dapat berdiri jika wilayahnya terus dianeksasi dan permukimannya diperluas?
Negosiasi tanpa perubahan relasi kekuatan hanya berisiko mempertahankan ketimpangan: penjajah tetap menentukan, Palestina terus diminta berkompromi.
Namun penjajahan juga hadir melalui wajah lain. Di Gaza, desain New Gaza dan BoP menempatkan Amerika pada posisi penting dalam rekonstruksi, keamanan, dan tata kelola. Dalam logika kapitalisme, kehancuran pun dapat menjadi ruang proyek dan kepentingan ekonomi.
Karena itu, rekonstruksi bukan sekadar soal membangun kembali gedung yang hancur. Siapa yang menguasai pendanaan, keamanan, tata kelola, dan arah ekonomi akan memiliki pengaruh atas masa depan Gaza.
Inilah dua wajah penjajahan Palestina. Zionisme bekerja melalui ekspansi dan penguasaan wilayah, sementara kapitalisme Amerika melalui pengaruh politik, ekonomi, dan ketergantungan. Bentuknya berbeda, tetapi sama-sama berbahaya jika membuat Palestina kehilangan kendali atas tanah dan masa depannya.
Persatuan Politik Umat
Islam memandang Palestina tidak akan terbebas hanya dengan berharap pada kesediaan Zionis berdamai atau menyerahkan masa depannya kepada desain kekuatan besar. Pembebasan membutuhkan kekuatan politik umat yang mampu menghentikan agresi dan menjaga kedaulatan negeri Muslim.
Allah SWT berfirman:
“Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak...” (QS. An-Nisa: 75)
Pembelaan terhadap kaum tertindas bukan tindakan individual yang serampangan, tetapi harus berada dalam kerangka syariat dan otoritas politik yang sah. Negeri-negeri Muslim yang memiliki sumber daya dan kekuatan besar semestinya tidak berjalan sendiri-sendiri. Persatuan politik umat menjadi kebutuhan strategis menghadapi agresi dan dominasi asing.
Umat perlu kritis terhadap setiap desain politik asing, termasuk BoP. Rekonstruksi Gaza memang dibutuhkan, tetapi jangan sampai pembangunan menjadi pintu masuk kontrol asing atas keamanan, pemerintahan, dan ekonomi Gaza. Keterlibatan negara Muslim pun harus dinilai dari dampaknya: apakah memperkuat kepentingan umat atau justru memperkokoh dominasi asing.
Persoalan lainnya adalah fragmentasi negeri-negeri Muslim. Selama umat terpecah dalam kepentingan nasional masing-masing, kekuatan besar akan lebih mudah menentukan arah politik kawasan. Islam menawarkan persatuan yang melampaui sekat nasionalisme.
Rasulullah ï·º bersabda:
“Sesungguhnya imam itu adalah perisai; orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Karena itu, perjuangan Palestina harus diarahkan pada persatuan politik negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan Islam—Khilafah. Jalannya bukan kekerasan individual, melainkan dakwah politis-ideologis: membangun kesadaran umat, membongkar akar penjajahan, mengkritisi ketergantungan kepada kekuatan asing, dan memperjuangkan persatuan politik berdasarkan syariat.
Allah SWT berfirman:
“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)
Ayat ini menegaskan kewajiban adanya kelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, melakukan amar makruf nahi mungkar. Dakwah tidak berhenti pada kesalehan individual, tetapi juga membangun kesadaran umat terhadap persoalan politik serta mengoreksi penguasa ketika kebijakannya bertentangan dengan Islam dan kemaslahatan umat.
Maka, pembebasan Palestina harus menjadi bagian dari perjuangan politik umat. Bukan sekadar mengutuk penjajahan, tetapi membangun kesadaran, menyatukan kekuatan, membongkar ketergantungan kepada kekuatan asing, dan memperjuangkan kepemimpinan politik Islam berdasarkan syariat.
Wallahualam.
Zahida Ar-Rosyida
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar