Topswara.com -- Tahun ajaran baru Kembali datang, kenaikan kelas, kelulusan dan daftar ulang Kembali menjadi beban asyarakat. Setiap anak yang lulus bersiap melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, atau anak yang naik kelas bersiap ke kelas baru.
Orang tua yang memiliki anak usia sekolah ataupun lanjutan ke perguruan tinggi sedang memikiran bagaimana kebutuhan pendidikan anak bisa terpenuhi. Namun inilah kenyataan pahit saat ini, bagaimana tidak, seluruh kebutuhan pendidikan di bebankan kepada rakyat.
Seperti yang tejadi di beberapa daerah, mereka kesulitan menyediakan perlengkapan sekolah, di Nusa Tenggara Timur, mereka rela ngutang, ataupun mencari seragam bekas dari murid terdahulu. Kemdian ada juga di Kupang, warga berusaha saling bantu dengan seragam layak pakai.
Di Tengah kondisi ekonomi yang susah sesama warga harus saling bantu. Kondisi ekonomi yang memukul masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah sangat terasa menjelang tahun ajaran baru.
Tidak hanya itu, mereka juga berjibaku mencari sekolah bagi anak-anak di tengah pemberlakuan system zonasi untuk sekolah negeri. Banyak orang tua dan anak menginginkan pendidikan berkualitas yang tidak selalu tersedia di zona tempat tinggal mereka. Akhirnya anak kehilangan harapan untuk sekolah di sekolah yang mereka ingikan. (Kompas.id.com/23 /06/2026)
Dengan kondisi diatas, kita bertanya mengapa setiap tahun ajaran berganti kerumitan demi kerumitan dunia penddikan seakan tidak pernah hilang.
Dalam sistem kapitalisme penddikan dipososikan sebagai komoditas, yang di perjualbelikan. Tidak sedikit sekolah negeri yang memperjual belikan kursi, atau menjamurnya sekolah swasta yang harganya sangat mahal .
Masalah pendidikan berkaitan erat dengan masa depan generasi penerus bangsa. Artinya pendidikan menjadi tanggungjawab negara, namun kenyataannya negara berlepas tangan, padahal pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara.
Negara dalam sistem kapitalisme tidak bertindak sebagai raa’in (pengurus) melainkan regulator yang melepas beban pembiayaan pendidikan kepada rakyat, misalnya masalah seragam, aturan sekolah menjual seragam tidak di tindak tegas.
Selain itu banyaknya keluhan terkait sistem zonasi membuktikan negara tidak mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, bagaimana tidak anak yang dekat dengan sekolah mereka tidak harus belajar serius karena sudah pasti masuk ke sekola negeri favorit, dan bersaing dengan anak-anak yang mereka berjuang keras demi bisa di terima di sekolah tersebut, alhasil kualitas sekolah pun makin rendah.
Negara dalam kapitalisme juga tidak mampu mewujudkan pendidikan gratis, berkualitas dan merata. Karena sumber daya alam yang salah kelola, seharusnya sumberdaya alam dikelola sebaik baiknya dan bisa membiayai pendidikan, namun di serahkan kepada asing dan aseng.
Lain halnya dengan Islam, Islam menetapkan pendidikan sebagai hak bagi setiap rakyat, yang wajib disediakan negara. Islam mengharamkan negara melepas tanggung jawabnya dalam mngurusi rakyat. Negara wajib melayani rakyat sepenuh hati.
Negara dalam Islam juga akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah sehingga setiap rakyat benar mendapatkan haknya. Sehingga tidak ada anak putus sekolah.
Pembiayaan yang besar untuk sektor pendidikan akan diambil dari Baitul mal, pos kepemilikan umum, sehingga pendidikan gratis tanpa pandang bulu. Semua itu hanya akan terwujud jika sistem Islam yaitu khilafah di terapkan di seluruh dunia.
Wallahualam bishawab.
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar