Topswara.com -- Setiap tahun ajaran baru bagi kebanyakan orang tua justru menghadirkan kegelisahan, bukan cuma anak yang mau masuk sekolah. Orang tuanya juga. Bedanya, kalau anak sibuk menyiapkan semangat baru dengan buku-buku baru, tetapi orang tua sibuk memikirkan biaya.
Di Kabupaten Semarang, sejumlah orang tua mengeluhkan harga paket seragam sekolah yang mencapai sekitar Rp1,4 juta. Nominal itu jelas bukan angka yang ringan bagi banyak keluarga. Kompas.com, 25 Juni 2026.
Kalau dipikir, memang aneh. Yang diwajibkan belajar itu anak, tetapi yang dibuat pusing duluan justru orang tuanya.
Seragam mahal memang sedang ramai dibicarakan. Besok mungkin bukan seragam lagi. Bisa jadi soal pungutan lain, atau soal sulitnya mencari sekolah yang dianggap bagus. Tetapi polanya selalu sama. Tahun berganti, keluhannya tidak banyak berubah. Ini yang sering luput dibahas.
Kita sibuk memperdebatkan harga seragam, tetapi jarang bertanya kenapa pendidikan selalu terasa mahal. Bukankah pendidikan adalah kebutuhan dasar? Kalau memang itu hak rakyat, mengapa setiap tahun masyarakat harus bersiap mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya agar anaknya bisa sekolah?
Di sinilah terlihat cara pandang sistem kapitalisme. Pendidikan akhirnya diperlakukan seperti layanan yang biayanya wajar dibebankan kepada masyarakat. Negara memang tetap hadir, tetapi lebih banyak mengatur daripada mengurus.
Akibatnya, ketika muncul persoalan seperti ini, solusi yang diberikan biasanya hanya meredakan keadaan, bukan menyelesaikan akar masalahnya.
Belum lagi soal kualitas sekolah yang belum merata. Masih banyak orang tua yang berusaha keras memasukkan anaknya ke sekolah tertentu karena merasa sekolah lain kualitasnya jauh berbeda. Bukankah ini menunjukkan bahwa negara belum mampu memberikan pelayanan pendidikan yang setara?
Padahal negeri ini tidak kekurangan kekayaan alam. Yang kurang adalah cara mengelolanya. Ketika sumber daya alam lebih banyak mengikuti kepentingan bisnis, hasilnya tentu tidak sepenuhnya kembali untuk memenuhi kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan.
Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Pendidikan bukan barang yang diperjualbelikan, melainkan hak yang wajib dijamin negara. Penguasa adalah raa'in, pengurus rakyat, sehingga tidak boleh melempar beban pendidikan kepada masyarakat.
Biayanya diambil dari Baitul Mal, dari harta kepemilikan umum yang memang diperuntukkan bagi kemaslahatan rakyat. Karena itu, pendidikan yang gratis, berkualitas, dan merata bukan sesuatu yang mustahil dalam Islam.
Jadi, persoalannya bukan sekadar seragam Rp1,4 juta. Hari ini seragam, besok mungkin biaya lain. Selama sistemnya tidak berubah, masyarakat akan terus dipertemukan dengan cerita yang sama setiap tahun ajaran baru.
Wallahualam bishawab
Oleh: Nilam Astriati
Aktivis Muslimah
0 Komentar