Topswara.com -- Katanya rakyat tidak perlu panik. Katanya yang naik cuma Pertamax. Katanya yang terdampak hanya kalangan tertentu.
Kalimat-kalimat semacam ini terdengar menenangkan. Mirip suara pramugari saat pesawat masuk turbulensi. "Tenang ya, semuanya terkendali." Padahal penumpang sudah mulai komat-kamit membaca doa safar.
Begitu pula ketika harga Pertamax melonjak hampir Rp.4.000. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) kini menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik menjadi Rp 17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 (kompas.com, 10/7/2026).
Sebagian pihak buru-buru mengatakan rakyat tak perlu khawatir karena Pertalite tidak ikut naik. Sekilas terdengar logis. Namun jika dicermati lebih dalam, benarkah dampaknya hanya dirasakan segelintir orang?
Oke Sobat Nabila, mari kita ngobrol santai. Dalam dunia kebijakan ekonomi kapitalistik, salah satu cara tercepat menambah pemasukan negara adalah menaikkan harga barang yang pasti dibutuhkan rakyat. Dan di antara semua barang itu, BBM adalah juaranya.
Mengapa? Karena rakyat bisa menunda beli baju baru. Rakyat bisa menunda ganti ponsel. Rakyat bisa menunda liburan. Tapi rakyat tidak bisa menunda isi bensin kalau ingin bekerja, mengantar anak sekolah, mengantar orang tua berobat, atau mencari nafkah.
BBM bukan barang mewah. Ia sudah menjadi urat nadi kehidupan modern. Yang menarik, ketika harga cabai mahal, rakyat masih bisa mengurangi konsumsi cabai. Ketika harga daging naik, rakyat bisa beralih ke telur. Tetapi ketika harga BBM naik, mau pindah ke mana? Masa motor diisi air galon? Masa mobil minum es teh? Tidak bisa.
Di sinilah letak persoalannya. BBM merupakan kebutuhan strategis yang nyaris tidak memiliki substitusi praktis bagi mayoritas masyarakat.
Akibatnya, setiap kenaikan harga akan langsung menguras kantong rakyat tanpa permisi. Lebih menarik lagi, ada yang mengatakan, "Yang pakai Pertamax kan orang kaya." Lho, sejak kapan pengguna Pertamax otomatis masuk daftar orang kaya?
Di jalanan, banyak pengemudi ojek online menggunakan Pertamax. Banyak pekerja biasa memilih Pertamax karena ingin menjaga mesin kendaraan tetap awet. Ada pula yang memilih Pertamax karena malas antre panjang di jalur BBM subsidi.
Kalau ukuran kaya hanya karena isi Pertamax, berarti banyak abang ojol mendadak masuk daftar konglomerat nasional. Lucu juga kan?
Belum lagi kendaraan yang tidak bisa begitu saja berpindah ke BBM subsidi. Sebagian telah dibatasi melalui berbagai mekanisme dan regulasi. Akibatnya, ketika Pertamax naik, tidak semua pengguna punya pilihan realistis untuk langsung bermigrasi. Mereka tetap membeli Pertamax. Bukan karena kaya. Tetapi karena terpaksa. Inilah yang sering luput dari pembahasan.
Kenaikan harga Pertamax tidak berhenti di SPBU. Ia merambat ke mana-mana. Biaya transportasi naik. Biaya distribusi naik. Biaya logistik naik. Biaya produksi naik dan ujung-ujungnya harga barang ikut merangkak naik. Jadi meskipun seseorang tidak pernah membeli Pertamax, bukan berarti ia kebal dari dampaknya.
Dalam sistem kapitalisme, fenomena ini bukan hal aneh. Negara diposisikan sebagai regulator dan pemungut pemasukan, sementara sumber daya alam sering diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang harus menghasilkan keuntungan.
Pandangan Islam
Padahal dalam Islam, pandangannya sangat berbeda. Rasulullah SAW bersabda, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud).
Para ulama menjelaskan bahwa "api" dalam hadis tersebut mencakup sumber-sumber energi yang menjadi kebutuhan umum masyarakat. Artinya, energi bukanlah komoditas yang boleh dipermainkan demi keuntungan segelintir pihak. Energi adalah hak rakyat yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan mereka.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa kepemilikan umum adalah harta yang secara syar'i diperuntukkan bagi seluruh rakyat. Negara tidak boleh menyerahkannya kepada individu atau korporasi untuk dieksploitasi demi keuntungan pribadi. Negara hanya bertindak sebagai pengelola yang mengembalikan manfaatnya kepada masyarakat.
Karena itu, dalam sistem Islam, sumber daya energi tidak dijadikan alat memeras rakyat. Negara memperoleh pemasukan dari berbagai pos syariah yang telah ditetapkan, termasuk pengelolaan kekayaan alam milik umum. Hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan sebaliknya.
Inilah perbedaan mendasar antara cara pandang Islam dan kapitalisme. Kapitalisme bertanya, "Bagaimana rakyat bisa menjadi sumber pemasukan?" Islam bertanya, "Bagaimana kebutuhan rakyat bisa dipenuhi?"
Perbedaan pertanyaan akan melahirkan perbedaan kebijakan. Karena itu, ketika harga Pertamax naik, persoalannya bukan sekadar angka Rp16.250 per liter.
Persoalannya adalah paradigma.
Apakah energi dipandang sebagai hak rakyat atau sekadar barang dagangan?
Apakah negara hadir sebagai pengurus rakyat atau sebagai pengelola bisnis yang mencari keuntungan?
Maka jangan heran jika rakyat gelisah. Bukan karena mereka anti kebijakan. Bukan karena mereka alergi terhadap perubahan. Tetapi karena mereka merasakan satu hal yang sama setiap kali harga BBM naik, maka dompet makin tipis, sementara janji kesejahteraan tetap setebal buku pidato.
Dan ketika ada yang berkata, "Tenang saja, yang naik cuma Pertamax," rakyat mungkin hanya bisa tersenyum. Senyum tipis. Sambil melihat jarum bensin turun perlahan dan saldo rekening ikut menghilang diam-diam.[]
Oleh: Nabila Zidane
(Jurnalis)
0 Komentar