Topswara.com -- Ledakan Kasus Kekerasan Anak, Alarm Kegagalan Perlindungan
Indonesia sedang menghadapi kondisi darurat perlindungan anak. Kekerasan terhadap anak terus terjadi dalam berbagai bentuk, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun ruang digital. Ironisnya, tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak justru menjadi lokasi terbanyak terjadinya kekerasan.
KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis laporan pengawasan periode Januari-April 2026 yang menunjukkan tingginya kerentanan anak terhadap berbagai pelanggaran hak dan tindak kekerasan.
Dalam empat bulan pertama tahun 2026, KPAI menerima 426 kasus pengaduan anak dari 301 laporan masyarakat. Kasus-kasus tersebut meliputi kekerasan fisik dan psikis, kejahatan seksual, pengasuhan bermasalah, hingga ancaman konten digital berbahaya. KPAI bahkan menyebut kondisi ini sebagai “Darurat Perlindungan Anak” (kpai.go.id, 8-4-2028).
Data KPAI juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan selama periode tersebut. Rumah tangga menempati posisi tertinggi sebagai lokasi terjadinya kekerasan terhadap anak, menunjukkan bahwa institusi keluarga yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru banyak mengalami krisis fungsi pengasuhan.
Sekularisme dan Kapitalisme: Akar Sistemik Rusaknya Perlindungan Anak
Meningkatnya kekerasan terhadap anak tidak dapat dipandang sekadar sebagai kesalahan individu. Persoalan ini berakar pada sistem kehidupan yang diterapkan saat ini.
Pertama, sekularisme telah memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, keimanan tidak lagi menjadi fondasi dalam membangun keluarga maupun masyarakat. Ukuran kebahagiaan bergeser pada materi dan kepentingan duniawi.
Anak tidak lagi dipandang sebagai amanah dari Allah yang wajib dijaga dan dididik, tetapi sering kali dianggap sebagai beban ketika menghadapi tekanan hidup.
Kedua, sistem ekonomi kapitalisme menciptakan tekanan ekonomi yang berat bagi keluarga. Tingginya biaya hidup, ketimpangan ekonomi, serta sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar menyebabkan banyak keluarga hidup dalam tekanan psikologis.
Tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga berawal dari himpitan ekonomi yang berkepanjangan. Dalam sistem kapitalisme, kesejahteraan sering kali bergantung pada kemampuan ekonomi individu sehingga kesenjangan sosial terus melebar.
Ketiga, negara gagal menjalankan perannya sebagai pelindung rakyat. Berbagai kebijakan yang lahir cenderung bersifat reaktif dan parsial. Ketika muncul masalah di ruang digital, solusi yang ditawarkan hanya sebatas pembatasan akses atau pengawasan teknis.
Padahal akar persoalannya adalah rusaknya lingkungan sosial, lemahnya pendidikan berbasis akidah, serta bebasnya peredaran konten yang merusak moral generasi.
Keempat, lemahnya efek jera terhadap pelaku menyebabkan kejahatan terus berulang. Banyaknya kasus yang terus muncul setiap tahun menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada belum mampu memberikan perlindungan maksimal maupun pencegahan yang efektif.
Islam Menawarkan Perlindungan Hakiki bagi Anak
Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dijaga, dididik, dan dilindungi. Karena itu, Islam membangun perlindungan anak dari akar yang paling mendasar, yaitu akidah.
Dalam sistem Islam, keimanan menjadi fondasi keluarga. Orang tua memahami bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan dan penjagaan anak-anaknya di hadapan Allah. Dengan landasan ini, keluarga menjadi benteng pertama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan penyimpangan.
Dari sisi ekonomi, Islam mewajibkan negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sehingga tekanan ekonomi yang sering menjadi pemicu konflik keluarga dapat diminimalkan.
Negara dalam sistem Islam juga berfungsi sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Negara tidak hanya bertindak setelah kejahatan terjadi, tetapi mencegah kerusakan sejak awal melalui sistem pendidikan berbasis akidah Islam, pengawasan media, serta penutupan seluruh sarana yang merusak moral generasi.
Selain itu, Islam menerapkan sistem sanksi (uqubat) yang bersifat zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Sanksi yang tegas dan adil akan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari berulangnya kejahatan yang sama.
Darurat perlindungan anak yang terjadi saat ini membuktikan bahwa solusi tambal sulam tidak cukup menyelesaikan persoalan. Diperlukan perubahan mendasar yang menyentuh akar masalah, yakni dengan menghadirkan sistem kehidupan yang menjadikan akidah sebagai landasan, negara sebagai pelindung, dan hukum sebagai penjaga keamanan masyarakat.
Dengan penerapan Islam secara menyeluruh, perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan.
Oleh: Wulandari, S.P., S.Pd.
Pendidik
0 Komentar