Topswara.com -- Rupiah Terpuruk, Rakyat Makin Terhimpit
Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika kembali menjadi alarm serius bagi kondisi ekonomi negeri ini. Rupiah bahkan sempat menyentuh level Rp17.600 per dolar AS dan memunculkan kekhawatiran besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Pelemahan ini berdampak langsung pada naiknya harga bahan baku impor, biaya produksi, hingga harga energi yang pada akhirnya menyeret kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Kelompok masyarakat menengah-bawah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Para nelayan di Pantura misalnya, mengeluhkan kelangkaan solar subsidi dan melonjaknya harga BBM yang mencapai beberapa kali lipat sehingga mereka terancam tidak bisa melaut. Sementara itu, daya beli masyarakat terus menurun di tengah biaya hidup yang semakin tinggi.
Ironisnya, di saat rakyat menjerit, pemerintah justru memandang kondisi ini masih aman dan terkendali. Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak memakai dolar seolah menunjukkan adanya jarak antara penguasa dan realitas penderitaan rakyat.
Kapitalisme Membuat Rakyat Selalu Menjadi Korban
Pelemahan rupiah sejatinya tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik dan ekonomi global. Ketegangan geopolitik seperti perang antara AS dan Iran memicu gejolak pasar internasional dan mendorong investor menarik modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, rupiah semakin tertekan oleh dominasi dolar dalam sistem ekonomi dunia.
Namun persoalannya tidak berhenti di sana. Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini membuat Indonesia sangat bergantung pada pasar global, utang luar negeri, dan mata uang asing. Ketika dolar menguat, ekonomi domestik otomatis ikut terguncang.
Inilah konsekuensi dari sistem ekonomi ribawi yang menjadikan dolar sebagai pusat transaksi dan alat kontrol ekonomi dunia.
Lebih parah lagi, pemerintah tampak tidak memiliki keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil. Alih-alih menyelesaikan akar persoalan, solusi yang diambil justru sering memperbesar beban masyarakat, mulai dari penambahan utang negara, kebijakan yang memicu kenaikan harga energi, hingga pembiaran praktik ribawi seperti pinjaman online tumbuh subur.
Dalam sistem kapitalisme, negara lebih sering berperan sebagai regulator pasar dibanding pelindung rakyat. Negara menyerahkan mekanisme harga kepada pasar bebas, sementara rakyat dipaksa bertahan sendiri menghadapi tekanan hidup. Akibatnya, yang kaya makin kuat, sedangkan rakyat kecil makin tenggelam dalam utang dan kemiskinan struktural.
Kondisi ini menunjukkan bahwa problem ekonomi bukan sekadar persoalan teknis moneter, melainkan problem ideologis. Selama sistem kapitalisme tetap dipertahankan, rakyat akan terus menjadi korban dari krisis demi krisis yang berulang.
Islam Menawarkan Sistem Ekonomi yang Stabil dan Menyejahterakan
Islam memiliki konsep ekonomi yang berbeda secara mendasar dengan kapitalisme. Dalam kitab Nidzamul Iqtishadi fil Islam, Nidzamul Iqtishadi fil Islam dijelaskan bahwa sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan, stabilitas, dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Pertama, Islam menerapkan sistem mata uang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham) yang memiliki nilai intrinsik dan jauh lebih stabil dibanding uang kertas fiat saat ini. Sistem ini mampu meminimalkan manipulasi nilai mata uang serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Dengan demikian, gejolak ekonomi global tidak mudah mengguncang perekonomian dalam negeri.
Kedua, Islam melarang praktik riba yang menjadi sumber ketimpangan dan jeratan utang masyarakat. Larangan riba akan memutus rantai eksploitasi ekonomi seperti pinjaman online berbunga tinggi yang hari ini menghancurkan kehidupan rakyat kecil.
Ketiga, negara dalam Islam memiliki kewajiban penuh menjamin kebutuhan pokok rakyat. Negara tidak boleh menyerahkan nasib masyarakat kepada mekanisme pasar. Syariat menetapkan berbagai mekanisme untuk menjaga stabilitas harga, menjamin distribusi barang, mengatur kepemilikan umum, serta memastikan sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan korporasi.
Islam juga memandang pemimpin sebagai ra’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah SAW bersabda, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
Karena itu, negara wajib hadir melindungi masyarakat dari kesengsaraan hidup, bukan justru membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi.
Sudah saatnya umat menyadari bahwa krisis demi krisis yang terjadi bukan sekadar akibat lemahnya kebijakan teknis, tetapi buah dari sistem rusak yang diterapkan hari ini.
Selama kapitalisme menjadi fondasi ekonomi negeri, rakyat akan terus dihantui inflasi, utang, dan ketidakstabilan hidup. Islam menawarkan jalan keluar yang menyentuh akar persoalan: sistem ekonomi yang berpijak pada wahyu, bukan kepentingan pasar dan oligarki.
Oleh: Wulandari, SP., S.Pd.
Pendidik
0 Komentar