Topswara.com -- Polemik film Pesta Babi belakangan ramai diperbincangkan publik usai sejumlah agenda nobar (nonton bareng) di berbagai daerah dilaporkan mengalami pembatasan bahkan pembatalan.
Film ini mengangkat isu alih fungsi hutan di Papua untuk proyek food estate yang notabene masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam ceritanya, proyek tersebut dinilai lebih menguntungkan pemilik modal, sementara masyarakat Papua justru kehilangan tanah leluhur, ruang hidup dan sumber penghidupan mereka (Kompas.com. 13 Mei 2026)
Terlepas dari pro dan kontra isi filmnya, polemik ini memunculkan pertanyaan yang cukup mengganggu. Mengapa ruang diskusi terhadap kritik semakin terasa sempit? Selama ini demokrasi selalu dibicarakan sebagai sistem yang menjamin kebebasan berpendapat.
Namun ketika muncul karya yang berisi kritik terhadap kebijakan negara, respons yang muncul justru berupa pembatasan dan kekhawatiran berlebihan. Padahal film sendiri sejatinya bukan hanya sekadar sarana hiburan. Ia bisa menjadi cara masyarakat menyampaikan keresahan dan melihat realitas dari sudut yang berbeda.
Karena itu, ketika ruang untuk mendiskusikannya dibatasi, wajar jika publik melihat ada gejala bahwa kritik mulai dianggap ancaman.
Namun sebenarnya persoalan ini tidak berhenti pada soal nobar film semata. Yang lebih penting adalah isu yang diangkat di dalamnya. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai proyek strategis nasional memang kerap menuai kritik.
Atas nama pembangunan dan investasi, lahan dalam jumlah besar diberikan kepada korporasi. Sementara masyarakat kecil sering kali berada di posisi yang paling terdampak.
Akibatnya, ketimpangan kepemilikan lahan makin terasa. Yang kuat modalnya semakin mudah mendapat akses, sedangkan rakyat biasa harus berjuang mempertahankan ruang hidupnya sendiri. Pada titik ini, pembangunan akhirnya terasa jauh dari rakyat. Yang sering terlihat justru proyek besar, tetapi kesejahteraan masyarakat di sekitar belum tentu ikut membaik.
Fenomena seperti ini sebenarnya tidak lepas dari sistem kapitalisme yang dipakai saat ini. Dalam sistem ini, pembangunan lebih sering diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi.
Akibatnya, kepentingan pemilik modal sangat mudah masuk ke dalam kebijakan negara. Tidak heran jika oligarki semakin kuat dan kebijakan publik kerap dianggap lebih dekat dengan kepentingan mereka dibanding kepentingan rakyat.
Di sisi lain, kritik terhadap kebijakan sering dianggap mengganggu stabilitas atau menghambat pembangunan. Demokrasi akhirnya terasa paradoks. Kebebasan berbicara diakui, tetapi pada praktiknya tidak semua kritik mendapatkan ruang yang sama nyaman.
Berbeda dengan itu, Islam memandang bahwa negara seharusnya hadir untuk mengurus rakyat, bukan melayani kepentingan segelintir elite. Pengelolaan lahan dan sumber daya harus benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.
Hak milik rakyat dilindungi dan tidak boleh dirampas secara zalim. Adapun sumber daya yang menjadi milik umum wajib dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi tertentu.
Selain itu, kritik dalam Islam bukan dianggap sebagai ancaman. Kritik justru menjadi bagian dari kontrol masyarakat terhadap penguasa. Penguasa wajib terbuka terhadap masukan dan koreksi jika memang ada kebijakan yang merugikan rakyat. Dengan begitu, kekuasaan tidak berjalan semaunya sendiri.
Polemik film Pesta Babi pada akhirnya memperlihatkan bahwa persoalan kita hari ini bukan sekadar soal film atau nobar. Ada masalah yang lebih besar tentang arah pembangunan dan siapa yang sebenarnya paling diuntungkan.
Jika pembangunan terus berjalan dengan cara yang menjauh dari kepentingan rakyat, maka kritik akan terus muncul, sekeras apa pun upaya membatasinya. Karena rakyat bukan hanya butuh pembangunan, tetapi juga keadilan dan ruang untuk menyuarakan apa yang mereka rasakan.
Wallahualam bishawab.
Oleh: Selly Nur Amelia
Aktivis Muslimah
0 Komentar