Topswara.com -- Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita
menjadi kontroversi setelah sejumlah agenda nonton bareng dibubarkan di beberapa daerah. Film karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale itu mengangkat persoalan konflik lahan, proyek strategis nasional (PSN), serta kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Polemik semakin meluas karena sebagian pihak menilai judul film provokatif, sementara pihak lain melihatnya sebagai kritik sosial yang sah dalam ruang demokrasi (tirto.id, 19 Mei 2026).
Fakta menariknya, kontroversi justru membuat film ini semakin dicari publik. Banyak orang penasaran terhadap isi film setelah muncul kabar pembubaran nobar dan intimidasi terhadap penyelenggara diskusi di beberapa daerah. Pemerintah bahkan menyatakan tidak ada larangan resmi terhadap pemutaran film tersebut.
Polemik ini sejatinya bukan sekadar tentang film. Ia menunjukkan wajah buram sistem kapitalisme yang melahirkan pertarungan kepentingan antara negara, pemodal, masyarakat adat, aktivis, dan publik.
Dalam sistem hari ini, pembangunan diukur dengan angka investasi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, tanah, hutan, bahkan ruang hidup masyarakat adat mudah dikorbankan atas nama proyek nasional.
Paradigma kapitalisme memandang alam sebagai komoditas ekonomi. Siapa yang memiliki modal terbesar, boleh menguasai alam. Alhasil, semakin besarlah modal yang dia miliki dan jadilah dia yang paling kuat dalam menentukan arah pembangunan.
Fungsi negara hanya sebagai regulator kepentingan para kapital baik individu maupun korporasi, dibanding sebagai pelindung rakyat. Ketika konflik muncul, masyarakat akar rumput sering menjadi pihak paling lemah.
Di sisi lain, kebebasan yang diagungkan oleh kapitalisme juga melahirkan berbagai problematika. Kebebasan kepemilikan menjadikan eksploitasi alam tanpa batas dan tidak memandang dampak sosial dan ekologis bagi masyarakat.
Kebebasan berpendapat, atas nama demokrasi, setiap pihak bebas menyuarakan narasi masing-masing. Namun kebebasan itu sering berubah menjadi konflik berkepanjangan karena tidak dibangun di atas standar kebenaran yang jelas.
Ada yang membela film dengan alasan kebebasan berekspresi, ada yang menolak karena dianggap memicu keresahan. Semua berjalan berdasarkan sudut pandang manusia yang relatif.
Inilah akar persoalan sesungguhnya: kehidupan diatur oleh akal manusia yang terbatas, bukan oleh aturan Allah Taala. Kapitalisme menjadikan materi sebagai orientasi utama, sedangkan demokrasi menempatkan manusia sebagai penentu halal-haram.
Akibatnya, pembangunan kehilangan arah kemaslahatan hakiki dan kebebasan sering berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat.
Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Dalam Islam, negara bukan pelayan korporasi, melainkan pengurus urusan rakyat. Rasulullah Saw. bersabda: “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Karena itu, pembangunan dalam Islam tidak boleh merampas hak rakyat atau merusak lingkungan demi keuntungan segelintir pihak. Hutan, air, dan kekayaan alam adalah amanah yang wajib dikelola sesuai syariat untuk kemaslahatan umat, bukan diserahkan kepada oligarki.
Islam juga memiliki aturan jelas terkait tanah dan kepemilikan. Negara wajib menjaga hak masyarakat serta mencegah penguasaan sumber daya oleh pihak yang menzalimi rakyat.
Jika ada proyek pembangunan, maka ukurannya bukan besarnya investasi, tetapi sejauh mana proyek itu membawa maslahat dan tidak menimbulkan kerusakan.
Allah Taala berfirman: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya."
(QS. Al-A’raf: 56).
Dalam sistem Islam kaffah, kritik terhadap penguasa tetap dibolehkan, tetapi disampaikan dalam koridor amar makruf nahi mungkar, bukan menjadi alat propaganda kepentingan tertentu. Negara pun tidak anti kritik, sebab penguasa terikat hukum syarak, bukan kepentingan modal atau citra politik.
Sejarah khilafah menunjukkan bagaimana negara menjaga rakyat dan wilayahnya dengan tanggung jawab besar. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra., penguasa bahkan sangat berhati-hati terhadap hak rakyat dan lingkungan. Kepemimpinan dijalankan dengan rasa takut kepada Allah, bukan demi keuntungan ekonomi atau kepentingan elite.
Karena itu, polemik film Pesta Babi seharusnya menjadi momentum muhasabah bersama. Persoalan Papua, konflik lahan, pembungkaman, hingga benturan kebebasan bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Semua merupakan buah dari sistem kapitalisme sekuler yang menjauhkan aturan Allah dari kehidupan.
Selama manusia tetap menjadikan materi dan kebebasan sebagai standar utama, konflik serupa akan terus berulang dengan bentuk berbeda. Hanya Islam kaffah yang mampu menghadirkan keadilan hakiki karena bersumber dari Zat Yang Maha Mengetahui kebutuhan manusia dan alam semesta. Wallahu a'lam bishawab []
Penulis: Mahrita Julia Hapsari
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar