Topswara.com -- Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Ngablak, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, mengakibatkan dua ruang kelas SD Negeri 1 Ngablak digusur sehingga siswa harus belajar di musala dan aula sekolah, Rabu 25 Februari 2026.
Patut disayangkan demi membangun KDMP, pemerintah setempat rela menggusur dua kelas. Menyorot hal tersebut, ada beberapa hal yang patut dikritisi. Pertama, penggusuran dua kelas demi membangun KDMP bentuk pemerintah menomorduakan porsi pendidikan hari ini.
Apalagi pemerintah lebih mengutamakan proses pemberian makan bergizi gratis daripada memperbaiki sarana prasarana pendidikan dan kesejahteraan guru.
Kedua, di sisi lain KDMP dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Namun, hal ini tidak konsisten dengan kebijakan yang lain. Pemerintah ingin meningkatkan sektor pertanian rakyat, tapi pupuk mahal dan ketika panen harga hancur karena permainan tengkulak.
Masalah klasik pertanian ini tidak diselesaikan dengan baik. Terlebih jika pemerintah membuka kran impor beras, hal ini mematikan rantai produksi sektor pertanian, karena berpotensi membuat para petani bangkrut.
Ketiga, salah satu misi KDMP adalah pemberdayaan ekonomi desa dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang dimiliki desa. Faktanya, ekonomi lokal tidak mungkin berdaya jika sumber daya alam yang ada di desa diserahkan ke kapitalis asing.
Justru yang terjadi adalah konflik sosial dan yang dimenangkan adalah para kapitalis karena mereka yang memiliki uang. Berbeda dengan masyarakat desa, tanah mereka dirampas, lingkungan mereka dicemari, dan sumber daya alam dikapitalisasi ke asing.
Keempat, tujuan KDMP adalah memberikan akses permodalan dengan mudah dan bunga kecil bahkan 0%. Namun, apakah benar ini bisa terjadi? Kenyataannya, budaya masyarakat yang diatur dengan sistem sekuler adalah hobi utang tapi tidak mau bayar.
Mereka memilih melawan daripada bayar utang, bahkan mereka lebih memilih bunuh diri daripada berjuang keras untuk membayar utang. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah masyarakat banyak yang berutang tapi tidak mau bayar, justru ini membuat KDMP bangkrut. Padahal pembangunan KDMP juga membebani APBN.
Kelima, pertumbuhan ekonomi berbasis gotong royong tidak akan terwujud jika pemerintah masih menerapkan sistem ekonomi kapitalisme sekuler. Sistem ini memberikan porsi besar terhadap para kapitalis untuk mengeksploitasi sumber daya alam ketimbang negara.
Padahal, sumber daya alam yang ada di desa seharusnya dikelola negara dan dikembalikan ke masyarakat agar kesejahteraan dapat diwujudkan.
Sistem ekonomi berbasis gotong royong juga tidak memiliki tolok ukur yang jelas kecuali tetap berada di bawah kendali sistem ekonomi kapitalisme yakni menjadikan riba sebagai aliran darah yang memompa sistem ini dan menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan ekonomi negara.
Penggusuran dua kelas demi KDMP seharusnya tidak dilakukan. Proses pembangunan KDMP lebih terkesan sebagai kebijakan populis yang ingin meraup citra di tengah masyarakat, tapi tidak menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka.
Negara ini tidak mampu mewujudkan kesejahteraannya karena berada dalam hegemoni sistem kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk menyelamatkan ekonomi negeri ini tidak ada solusi lain kecuali hijrah totalitas kepada Islam, karena hanya dengan sistem Islam kaffah dalam naungan institusi Khilafah Islam, umat bisa terlepas dari cengkraman kapitalisme global.[]
Oleh: Ika Mawarningtyas
Direktur Mutiara Umat Institute
0 Komentar