Topswara.com -- Program makan bergizi gratis (MBG) masih berlanjut, setahun sudah program tersebut berjalan dan hampir semua sekolah di negeri ini mendapatkan program tersebut.
Sejak awal berjalan program MBG ini sudah menuai berbagai macam polemik, dari mulai makanan tidak layak konsumsi, anak-anak sekolah keracunan, ompreng mengandung babi, SPPG tidak sesuai standar dan lain-lain.
Program tersebut bertujuan baik yaitu untuk mencegah stunting, namun apakah berjalannya MBG hingga hari ini menyelesaikan permasalahan stunting? Lalu untuk siapa program MBG ini?
Program MBG adalah program presiden RI satu terpilih, namun program ini menuai kritik dari berbagai kalangan. Diantaranya Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengkritik program MBG yang tetap disalurkan padahal sekolah sedang libur.
Masyarakat dibuat bingung karena sedang libur sedangkan MBG masih berjalan dan orang tua harus kesekolah dan guru pun harus kesekolah, ujarnya dalam program Sapa Indonesia Pagi kompastv.com (26/12/2025)
Program MBG adalah program populis kapitalistik, dimana kepentingan pengusaha menjadi prioritas, sehingga yang di pentingkan adalah terlaksananya program tersebut dan melibatkan banyak pengusaha yang menjadi mitra, bukan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat dan tidak menyelesaikan masalah stunting sebagai tujuan awal program MBG ini.
Pemerintah dalam hal ini terlalu memaksakan program MBG ini terus berjalan meskipun banyak permasalahan krusial di lapangan. Seperti, distribusi yang tidak sesuai anggaran, karena banyak SPPG yang curang dengan takaran makanan yang tidak sesuai budget. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi kepentingan penguasa dan pengusaha yang kebanyakan adalah kroni penguasa.
Selain itu program MBG ini menunjukkan bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran yang strategis yang di peruntukan untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan pribadi, penguasa dan pengusaha.
Berbeda halnya dengan Islam, dalam Islam kepentingan rakyat adalah paling utama, setiap kebijakan adalah untuk kemaslahatan rakyat juga harus sesuai syariat, dalam hal ini negara adalah raa'in atau pengurus, sehingga kebijakan harus dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa, pengusaha ataupun popularitas.
Islam juga sangat memperhat masalah gizi rakyat, kebutuhan gizi rakyat dipenuhi secara integral, melibatkan semua sistem yang ada, dari mulai sistem pendidikan yang mengedukasi tentang gizi, sehingga rakyat memahami kebutuhan gizi harian dan asupan makanan yang sehat dan seimbang.
Sistem ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat, dari mulai makanan dengan harga terjangkau namun tetap sehat, hingga bahan pokok yang wajib di penuhi setiap hari.
Negara dalam Islam juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi para suami yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga kebutuhan gizi keluarga bisa di penuhi oleh kepala keluarga.
Serta, negara menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga murah da terjangkau sehingga makanan bergizi mudah di akses oleh rakyat. Dan permasalahan stunting bisa dicegah. Itulah negara dalam Islam atau khilafah yang di pimpin oleh seorang khalifah yang akan memberikan jaminan hidup layak kepada rakyat.
Wallahu'lam bishawab.
Oleh: Ade Siti Rohmah
Aktivis Muslimah
0 Komentar