Topswara.com -- Sepanjang 2025, Indonesia tak lepas dari bencana alam mulai dari banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, gelombang pasang dan abrasi, erupsi gunung api hingga tsunami.
Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 4 Desember 2025 Indonesia mengalami 2.997 kejadian bencana alam dalam waktu setahun ini.
Hal ini menunjukkan bahwa negeri ini masih berada dalam zona resiko tinggi terhadap bencana, terutama hidrometerologi. Banjir menempati urutan tertinggi yakni 1.503 kejadian (indonesibaik.id, 8/12/2025).
Hampir seluruh wilayah terdampak mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku. Dan mayoritas bencana adalah banjirBahkan di penghujung tahun, banjir besar menerjang wilayah Sumatra.
Banjir bandang yang terjadi di tiga provinsi dan menelan ribuan korban jiwa. Binatang-binatang pun terkena dampaknya. Banjir besar yang membawa gelondongan- gelondongan kayu akibat pembalakan hutan.
Hutan rusak, hutan tak bisa lagi menjalankan perannya untuk melindungi bumi dari bencana. Dan berdasarkan laporan terbaru dari BNPB, korban jiwa meningkat menjadi 1.138 jiwa.
Banjir datang bukan tanpa alasan. Bukan pula karena alam. Karena sejatinya air yang turun ke bumi debitnya tidak akan berlebihan. Maka dari itu, Allah menciptakan hutan dan seisinya. Agar bisa menahan debit air hujan yang turun sekalipun tingkat intensitas hujan termasuk lebat.
Indonesia yang notabene memilik hutan yang sangat luas, kini rusak. Pohon-pohon ditebangi. Diganti dengan kelapa sawit yang tidak bisa menahan air hujan.
Tak heran, hujan deras datang, tanah sekitar hutan longsor. Gelondongan-gelondongan kayu bekas pohon yang ditebang ikut terseret dan menghantam rumah-rumah penduduk.
Sebulan banjir besar Sumatera berlalu, namun masih saja meninggalkan persoalan yang belum tuntas. Penanganan pascabencana dinilai lamban hingga memicu protes warga. Mereka mendesak pemerintah segera menetapkan bencana dan tanah longsor menjadi bencana nasional.
Namun pemerintah bersikeras tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Apa yang disampaikan warga tak didengar sehingga mereka kecewa.
Selain itu, warga masih menggunakan jembatan darurat yang selama sebulan ini belum ada penanganan. Warga yang melintasi harus membayar 30.000 sekali menyeberang. Bahkan keselamatannya pun tidak terjamin.
Jembatan darurat ini merupakan satu-satunya akses untuk keluar masuk yang dipakai warga untuk mencari makan dan berobat ke Kota Takengon atau Kabupaten Bener Meriah.
Pemerintah memang sudah menyediakan alokasi dana sebesar 60 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (metapos.com, 26/12/2025). Negara juga sudah memiliki regulasi UU No 24 Tahun 2007. Namun, sebulan pasca bencana kondisi Sumatera dan Aceh masih parah.
Ini menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam melindungi rakyat. Negara gagal dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pengurus dan pelindung umat.
Seharusnya, bencana harus ditangani dengan cepat, tanggap, dan menyeluruh karena menyangkut nyawa. Namun, hingga kini, pemerintah tidak melakukannya. Bukan karena pemerintah tidak mampu. Tetapi karena tidak ada paradigma sebagai periayah dalam diri mereka.
Tentunya hal tersebut bisa terjadi dalam sistem kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan untung rugi yakni sistem kapitalisme. Adanya sistem ini pemerintah setengah hati dalam mengurusi rakyat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang tepat dalam mengurusi rakyat, yakni sistem Islam.
Hanya sistem Islam yang memiliki serangkaian aturan yang bisa menyelesaikan persoalan banjir ini. Sistem ini juga menjadikan penguasa memiliki tanggung jawab melindungi dan meriayah rakyat.
Rasulullah bersabda, "Imam (pemimpin) adalah ra'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam sistem Islam, ketika bencana datang, penguasa langsung bertindak cepat dan tepat. Negara memahami keterlambatan penanganan bisa menyebabkan korban jiwa. Nyawa sangatlah penting sehingga diprioritaskan keselamatannya.
Melalui biro Ath Thawari, negara akan mengevakuasi, mencari, dan menyelamatkan korban. Memastikan keselamatan mereka. Negara juga akan memastikan korban telah mendapatkan pengobatan, makanan, minuman, air bersih dengan layak. Mencarikan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Serta, memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti wanita, lansia,dan anak-anak.
Penanganan dilakukan dengan arahan yang jelas dan satu komando antara pemerintah pusat, daerah, aparat, tenaga medis, relawan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang akan memperlambat bantuan.
Seperti pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Saat itu terjadi paceklik, Umar bin Khattab berusaha mengarahkan semua logistik untuk dikirim ke daerah paceklik yaitu bumi Syam dan Mesir.
Sehingga paceklik berakhir dengan cepat. Maka dari itu, bila bencana Sumatera segera diselesaikan dengan sistem Islam, bencana pasti sudah terselesaikan dengan cepat dan tepat.[]
Oleh: Alfiana Prima Rahardjo, S.P.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar