Topswara.com -- Satu tahun sudah Program Makan Bergizi (MBG) digulirkan oleh pemerintah dengan klaim sebagai solusi strategis menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ancaman stunting belum benar-benar hilang. Bahkan, sepanjang pelaksanaannya, program ini justru diwarnai berbagai persoalan krusial yang memantik kritik publik.
Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode Januari 2025-November 2025 mencapai lebih dari 15.000 kasus, berdasarkan kurasi CELIOS dari data media massa. Jika tak ditangani, CELIOS memproyeksi kenaikan kasus keracunan MBG menjadi lebih dari 22.000 kasus pada Juni 2026. (kompas.com, 16/12/2025).
Kasus keracunan massal makanan MBG di sejumlah daerah menjadi alarm serius. Alih-alih menyehatkan, makanan yang dibagikan justru membahayakan keselamatan anak-anak.
Belum lagi temuan ompreng MBG yang mengandung unsur babi, yang jelas melanggar prinsip kehalalan dan mengusik ketenangan masyarakat Muslim.
Di sisi lain, banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi higienitas, kualitas bahan pangan, maupun pengawasan distribusi.
Sekitar 14.000 lebih SPPG yang sudah beroperasi, baru sekitar 4.000 yang mendaftarkan SLHS ke Dinas Kesehatan setempat. Hal tersebut diketahui dari laporan Kementerian Kesehatan dalam rapat Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Jumat akhir pekan lalu. (kompas.com, 11/11/2025)
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa MBG dijalankan secara tergesa-gesa dan minim kesiapan. Program seolah dipaksakan berjalan demi memenuhi target administratif dan pencitraan politik, meskipun di lapangan sarat masalah.
MBG akhirnya tampil sebagai program populis bernuansa kapitalistik, yang terpenting program terlaksana “di atas kertas”, bukan benar-benar menjawab akar persoalan gizi rakyat.
Dalam paradigma kapitalisme, kebijakan sering kali lahir bukan semata untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan penguasa, elite politik, dan jejaring bisnis di sekitarnya.
Program MBG pun rentan menjadi ladang proyek, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengemasan, hingga distribusi, yang lebih menguntungkan segelintir pihak ketimbang rakyat luas. Akibatnya, kualitas dikorbankan, sementara keselamatan dan kebutuhan riil masyarakat diabaikan.
Padahal, persoalan stunting tidak sesederhana kurangnya satu kali makan siang. Stunting adalah masalah multidimensi yang berkaitan erat dengan kemiskinan, rendahnya daya beli keluarga, buruknya akses pangan bergizi, lemahnya edukasi gizi, hingga ketiadaan lapangan kerja yang layak.
Selama faktor-faktor struktural ini tidak diselesaikan, program makan gratis, sekalipun diklaim bergizi hanya menjadi solusi tambal sulam.
Berbeda dengan itu, dalam sistem Islam, kebijakan publik dibuat semata-mata untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa atau proyek politik.
Negara diposisikan sebagai ra’in (pengurus) yang bertanggung jawab langsung atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya, termasuk pangan dan gizi. Rasulullah Saw., “Imam adalah raa'in (gembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari).
Pemenuhan gizi dalam Islam dilakukan secara integral dan sistemik. Negara memastikan ketersediaan pangan halal, thayyib, dan berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam yang amanah.
Edukasi gizi diberikan kepada masyarakat secara menyeluruh agar keluarga memahami kebutuhan nutrisi sesuai usia dan kondisi anggota keluarganya.
Di saat yang sama, negara menyediakan lapangan kerja yang luas dengan upah layak, sehingga para ayah mampu menafkahi keluarga dan para ibu dapat menjalankan perannya sebagai pendidik generasi tanpa terbebani tekanan ekonomi.
Dengan sistem seperti ini, pemenuhan gizi tidak bergantung pada program populis jangka pendek, melainkan terjamin secara berkelanjutan. Stunting dicegah sejak akarnya, bukan sekadar diredam dengan distribusi makanan yang penuh risiko.
Satu tahun MBG seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jika program ini terus dipaksakan tanpa perbaikan mendasar, maka yang tersisa hanyalah deretan masalah baru, sementara generasi masa depan tetap terancam.
Sudah saatnya bangsa ini berpikir lebih mendalam bukan sekadar menjalankan program, tetapi membangun sistem yang benar-benar menyejahterakan rakyat.
Wallahu'alam.
Oleh: Lia Julianti
Aktivis Dakwah Tamansari Bogor
0 Komentar