Topswara.com -- Sejak banjir bandang dan galodo yang menerjang wilayah Aceh dan Sumatera pada November 2025 lalu, selain pedih dan kehilangan terasa, kini menyisakan lumpur yang tinggi dan tebal serta ribuan kayu-kayu yang menghambat pemulihan.
Pada rapat penanganan bencana yang diadakan di Aceh Tamiang, dipimpin Presiden sekaligus gubernur Aceh dan dihadiri oleh para Menteri, Panglima TNI, tak lupa Menteri Investasi/CEO Danantara, presiden memberikan ruang dengan menanggapi laporan dari Gubernur Aceh bahwa ada pihak swasta yang tertarik untuk memanfaatkan lumpur bekas banjir.
Presiden menyetujui bahkan mendukung agar segera dilakukan secara besar-besaran kepada swasta yang tertarik, upaya pembersihan pasca bencana bisa segera teratasi dengan mudah serta berharap kepada perusahaan besar engineering work untuk juga bisa diajak kerjasama (CNBC Indonesia, 1/1/26).
Pihaknya juga berujar bahwa pemanfaatan lumpur yang diminati swasta ini menjadi keuntungan untuk pemasukan daerah, bahkan satgas untuk penanganan pemanfaatan lumpur sudah dibentuk segera agar terealisasi (tempo.com, 1/1/26).
Penanganan segera atau memang kerjasama yang menguntungkan yang diincar tanpa banyak keluar uang untuk membenahinya?
Kapitalisme Cetak Pemimpin Culas
Penanganan dan pembenahan tempat terdampak banjir yang sudah hampir menginjak dua bulan lamanya, akan berakhir pada pemanfaatan luka saja sepertinya. Mereka masih hidup tidak layak serba kekurangan tapi tidak mendapatkan bantuan sepadan untuk melanjutkan hidupnya.
Justru tertarik pada lumpur bencana yang bisa dijualbelikan kepada swasta, padahal bantuan dari luar ditolak mentah-mentah.
Inilah yang memang menjadi wajah asli para pemimpin yang hidup melalui sistem Kapitalisme dalam pemerintahan demokrasi. Tidak ada yang dicari selain keuntungan, tidak ada sama sekali peran yang besar, selain menyetujui dan menyegerakan apa yang bisa memberikan manfaat. Namun, kerugian untuk mengurus rakyat, diabaikan dan tak diperhitungkan.
Mereka dicetak oleh sistem yang diterapkannya. Sistem yang hanya mengandalkan keuntungan dan manfaat. Padahal ini bencana bukan ajang cari cuan. Pedih sekali hidup dalam sistem durjana ini.
Korban bencana butuh bantuan yang urgen untuk bertahan dan berbenah segera. Mereka masih layak melanjutkan kehidupannya. Masyarakat terdampak masih banyak yang membutuhkan bantuan pokok. Justru pemanfaatan lumpur yang jadi bahasan. Tidak menyentuh solusi sama sekali.
Meski memberikan pemasukan kepada daerah dengan dibelinya lumpur, tetapi solusi pragmatis ini sungguh tidak etis dibahas menjadi urgensi. Rakyat butuh solusi dan regulasi yang tepat sasaran. Bukan pemanfaatan yang dikhawatirkan menjadi pusat eksploitasi.
Kenyataan pahit harus ditelan, sebab menjadi kewajaran dalam sistem Kapitalisme. Mereka tidak akan mengulurkan tangan kecuali untuk mendapatkan keuntungan, begitulah sifat yang dibentuknya, bahkan pada pemimpin dalam sebuah negara.
Pemimpin Amanah dan Kesatria
Bencana harus segera tertangani dengan tepat, berbenah untuk melanjutkan kehidupan yang layak. Itulah yang dibutuhkan para penyintas bencana. Sesederhana itu tapi Kapitalisme tidak bisa, terlalu bertele-tele.
Sistem Islam mampu menandingi Kapitalisme. Islam sesuai dengan fitrah, menjadikan orang-orang yang hidup di dalamnya terjaga fitrah sebagai manusia atau hamba. Merasakan sedih atas musibah apa yang menimpa sesama saudaranya bahkan dalam satu negara yang sama.
Maka begitupun pemimpin di dalam Islam, ia tidak mungkin mengambil manfaat atas duka, empatinya terjaga. Tentu tidak akan memanfaatkan apapun kecuali menyelamatkan nyawa segera dan berbenah atas bencana yang menimpa rakyatnya. Hal itu adalah amanah yang harus dilakukan penuh tanggung jawab karena dorongan iman.
Layak dan akan ditemui pemimpin negara dalam Islam yang menjaga dan mengurus rakyatnya, bertanggung jawab penuh menangani bencana, pos-pos pengeluaran negara akan dialihkan dahulu untuk penanganan pasca bencana.
Sebab tujuan pemimpin mengatur rakyat dalam Islam tidak lain untuk kemaslahatan, maka ini yang akan dilakukan bukan mendahulukan kepentingan materi.
Lumpur pasca bencana meski terkesan menjadi penghambat pembersihan dan seperti tidak layak guna, ini berada pada wilayah yang harusnya menjadi kepemilikan umum.
Maka di dalam Islam, kepemilikan umum tidak boleh diambil alih oleh asing. Justru harusnya negara yang mengolah dan membenahinya untuk dimanfaatkan apapun demi rakyatnya. Bukan memberikan ruang penuh kepada swasta mengeksploitasinya.
Peran pemimpin negara memang menjadi yang paling terdepan untuk rakyat bukan menerima apa yang dilakukan swasta kepada negara meski menguntungkan. Islam selalu mendorong untuk berwibawa tidak terdikte.
Negara dalam Islam menjadi kuat sebab aturan yang dibuat muaranya bukan kepentingan, tetapi kemaslahatan dan keberkahan dengan syariat yang diterapkannya. []
Oleh: Nadia F. Lutfiani
(Aktivis Muslimah Semarang)
0 Komentar