Topswara.com -- Dilansir dari Radarbandung.ID (08/01/2026), Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk mewaspadai masalah infrastruktur yang dapat menghambat peluang investasi pada tahun 2026.
Acuviarta mengatakan bahwa pergeseran prioritas anggaran di tingkat nasional dapat berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menarik investasi, terutama jika pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak dioptimalkan.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Acuviarta menekankan pentingnya Kabupaten Bandung meningkatkan pertumbuhan di atas 5,5 persen agar dampaknya dapat dirasakan masyarakat dan menjadi sinyal positif bagi dunia usaha.
Negara yang menerapkan sistem kapitalisme menempatkan bahwa investasi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu setiap daerah berlomba-lomba menarik para investor, baik lokal maupun asing.
Dari investasi diakui terjadi pertumbuhan ekonomi serta tersedia lapangan kerja. Hanya saja bukan berarti tidak ada dampak negatifnya. di antara dampak negatifnya adalah sebagai berikut, menciptakan ketimpangan ekonomi.
Sebagai contoh, total tanah yang diizinkan pemerintah kepada korporasi dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan, berkali lipat lebih luas dibanding dengan yang diberikan kepada rakyat. Peran rakyat tersisih.
Bukan hanya tersisih, investasi yang mengelola berbagai usaha mengakibatkan meningkatnya kerusakan lingkungan: hutan gundul, air tercemar, sehingga masyarakat seringkali mengalami banjir dan kesulitan mendapatkan air bersih.
Keuntungan yang diperoleh para investor jauh lebih banyak dibanding perolehan negara, sehingga pemasukan negara tidak optimal sekalipun memiliki kekayaan melimpah. Pajak dan non pajak akhirnya menjadi andalan pemasukan negara. Apalagi investasi asing, keuntungan akan mengalir ke negara asal investor.
Pengelolaan kebutuhan dasar rakyat yang dikelola oleh dana investasi, seperti air, listrik, dan gas menyebabkan harganya sering naik. Sebab tujuan para investor hanyalah mengejar keuntungan. Sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Membebani bukan hanya rumah tangga juga para pelaku usaha.
Dari paparan di atas nampak bahwa investasi terlebih investasi asing lebih banyak dampak negatifnya dibanding manfaatnya. Investasi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, namun rakyat semakin jauh mencapai kesejahterannya.
Demikianlah ciri khas pengaturan ekonomi berdasarkan kapitalisme sekular. Investasi menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Indikator pembangunan hanya dilihat dari persentase pertumbuhan ekonomi.
Padahal tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kesejahteraan dan terdistribusinya barang dengan baik. Artinya tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya menciptakan kesenjangan ekonomi yang kian lebar.
Penguasa dalam sistem kapitalisme ibarat makelar yang mempertemukan rakyat sebagai konsumen dengan para investor pencari profit. Juga sebagai regulator pembuat regulasi untuk memperkuat legalnya para investor menguasai berbagai kekayaan alam dan perusahaan.
Sistem kapitalisme berbeda jauh dengan sistem Islam. Tersedianya lapangan kerja, dan kondusifnya dunia usaha menjadi tanggung jawab penuh penguasa atau khalifah.
Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk memudahkan mobilitas rakyat yang dibiayai penuh dari baitulmal, tidak mengandalkan dana investasi apalagi yang mengandung ribawi, karena Allah mengharamkannya.
Suksesnya pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu Suksesnya pembangunan tidak diukur dari pertumbuhan ekonomi tetapi dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan individual seperti sandang, pangan, dan papan, maupun kebutuhan kolektif yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan.
Seorang penguasa harus memastikan seluruh rakyat mendapatkannya. Satu orang saja rakyat kelaparan, dipandang sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Satu orang saja tidak punya penghasilan sementara dia sebagai penanggung nafkah, maka harus segera mencarikan solusinya.
Bandingkan dengan kapitalisme. Ada orang yang rumahnya super mewah, kondisi lain ada orang yang hidup di bawah jembatan. Ada orang yang berpenghasilan wah, kondisi lain pengangguran.
Penguasa dalam sistem lslam berkedudukan sebagai pengurus rakyat melalui penerapan syariat Islam dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan. Penguasa akan dimintai pertanggung jawaban bila rakyatnya mengalami kesulitan.
Dengan demikian hanya dalam sistem lslam, rakyat begitu diperhatikan kebutuhan dan kesejahterannya. Nabi saw. bersabda: "Seorang pemimpin adalah pengurus bagi rakyatnya yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya".(HR Bukhari Muslim)
Wallahu a'lam bi ash-shawâb.
Oleh: Samratul Ilmi
Pegiat Dakwah
0 Komentar