Topswara.com -- Bencana banjir di Sumatera mungkin telah berlalu. Berbagai kebijakan dan bantuan telah dijalankan untuk memulihkan kondisi yang terjadi. Namun, ada salah satu hal yang tersisa dan luput dalam penangan, yakni bagaimana nasib para anak yatim piatu yang orang tuanya menjadi korban bencana? Menjadi tanggung jawab siapakah mereka nantinya?
Negara Abai
Konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. Anak yatim korban banjir mencakup keduanya, terlantar secara sosial dan rentan secara ekonomi. Negara wajib hadir bukan hanya saat bencana, tetapi juga setelahnya yaitu melalui jaminan pendidikan, perlindungan psikososial, dan keberlanjutan pengasuhan.
Namun sangat disayangkan bila kita melihat fakta yang terjadi saat ini. Keberadaan anak yatim masih menjadi hal yang terpinggirkan dalam penanganan bantuan pasca banjir besar Sumatra.
Juru bicara posko penanggulangan bencana Aceh, Murthalamuddin, mengatakan sampai saat ini belum ada data khusus menyangkut anak yatim-piatu korban bencana banjir dan longsor. Hal ini karena pihaknya masih fokus pada penanganan darurat sehingga pendataan terhadap anak-anak itu menjadi lambat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan perlindungan dan jaminan sosial, seperti kebutuhan dasar, makanan yang bergizi, pendidikan sampai tuntas, dan pelayanan kesehatan. Namun, semua itu memang diawali dengan pendataan secara benar dan valid. (bbc.com, 7-1-2026)
Negara tidak cepat tanggap sehingga anak-anak terus mengalami penderitaan berkepanjangan. Penanganan bencana yang tidak terarah dan komprehensif membuat mereka makin menderita.
Mereka tidak hanya kehilangan orang tua dan keluarga, tetapi juga terampas hak-haknya seperti hak mendapat kehidupan yang layak dan bersekolah. Belum lagi trauma yang membayangi. Tak berlebihan bila dikatakan negara tidak total dan serius dalam menangani bencana dan dampaknya.
Lambannya pemerintah dalam menangani masalah bencana negeri ini, termasuk di dalamnya anak-anak, sesungguhnya telah mencerminkan karakter penguasa dalam sistem kapitalisme saat ini. Sistem ini membuat negara tidak memiliki visi riayah atau kepengurusan terhadap urusan umat.
Pelayanan negara kepada rakyatnya sangatlah minim walaupun rakyatnya teramat membutuhkan. Ini dikarenakan negara hanya memandang untung rugi terhadap rakyatnya sebagaimana seorang pengusaha yang sedang berbisnis dengan konsumen.
Segala kebijakan yang hadir akan secepat mungkin dilakukan ketika dinilai menguntungkan. Sebaliknya, pelayanan yang sifatnya tidak mendatangkan manfaat materi sebisa mungkin dilimpahkan kepada pihak lain.
Visi Riayah dalam Islam
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang pemimpin adalah penggembala bagi rakyatnya. Mereka bertanggung jawab kepada gembalaannya dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
Negara memiliki visi riayah sehingga urusan rakyat menjadi prioritas. Terlebih lagi di saat bencana melanda, visi riayah ini makin menguat. Negara akan bekerja keras lagi untuk mengatasi dampak bencana agar korban tidak makin kesusahan.
Sebagaimana dalam penanganan korban bencana, negara akan memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, termasuk dalam pengurusan masalah anak-anak yatim piatu. Negara akan melakukan upaya tanggap darurat secara optimal dan komprehensif. Seluruh sumber daya akan dikerahkan untuk mengatasi masalah.
Negara juga akan mengerahkan para profesional di berbagai bidang untuk mencegah berbagai masalah pascabencana. Negara juga mendorong rakyat lainnya untuk memberikan bantuan sesuai kemampuannya sebagai bentuk ukhuah Islam dengan negara tetap sebagai penanggung jawab utamanya.
Semua pembiayaan untuk memulihkan keadaan pasca bencana dikeluarkan dari Baitul Mal melalui pos-pos pengeluaran yang sudah ditetapkan syariat. Jika dana di Baitul mal kosong, maka negara akan memenuhinya sesuai ketentuan syariat.
Hal ini hanya mampu dilakukan oleh negara yang menerapkan Islam secara kaffah. Dengan Islam, seluruh urusan rakyat akan tertangani dengan baik. Hanya dengan Islam, kehidupan akan diliputi kebaikan di segala sisinya.
Karena itu, sudah selayaknya kita tinggalkan sistem kapitalisme saat ini yang terbukti menyengsarakan dan berjuang bersama demi tegaknya sistem Islam sempurna yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat.
Oleh: Esti Dwi
Aktivis Muslimah
0 Komentar