Topswara.com -- Ada apa dengan bangsa ini? Pertanyaan ini mungkin selalu terlintas dalam benak kita, karena hari demi hari, berbagai berita yang memilukan hati terus datang silih berganti.
Belum lama ini, tragedi yang dialami oleh seorang Wanita Bernama Irene Sokoy menghiasi jagat maya dengan duka yang menyayat hati. Irene dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua.
Sang Ibu yang merupakan warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura menutup usia setelah berjuang dalam perjalanan bolak balik menuju RSUD Dok II Jayapura setelah ditolak oleh beberapa rumah sakit. (detik.com, 23/11/2025).
Sungguh, peristiwa memilukan ini menjadi bencana besar bagi dunia kesehatan. Buruknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu menjadi cerminan kuat akses kesehatan menjadi barang mahal bagi mereka yang tidak memiliki uang.
Apa yang terjadi pada Irene dan bayi dalam kandungannya sungguh memprihatinkan dan mestinya menjadi tamparan keras bagi pemerintah dalam mengelola sistem dan mekanisme pelayanan kesehatan.
Bahkan, sering kita jumpai kasus yang serupa dengan berbagai alur dan cerita yang beragam, namun dengan pola yang sama, yakni pelayanan kesehatan yang sulit dijangkau, atau berbelit-belit dalam birokrasinya.
Hingga, tak sedikit yang akhirnya harus meregang nyawa dalam proses menempuh layanan fasilitas kesehatan. Sungguh miris, bagaimana dinginnya dunia kesehatan yang semestinya menjadi garda terdepan dalam melindungi nyawa manusia, justru menjadi gerbang utama yang mengantarkan pada kematian.
Dan sungguh ironis, bagaimana pemerintah melepaskan peran strategisnya sebagai pelindung rakyat dengan mengkapitalisasi dunia kesehatan dengan motif bisnis, bukan kemanusiaan. Meraup keuntungan sebagai tujuan utama, hingga tak ayal membuat masyarakat yang lemah secara ekonomi, kesulitan menjangkau akses pelayanan kesehatan.
Masyarakat menengah pun dibuat kewalahan dengan iuran BPJS yang harus dibayar setiap bulan, namun masih harus disibukkan dengan kerumitan sistem dan penanganan medisnya.
Lucunya, pemerintah selalu berdalih, defisit anggaran, utang BPJS yang bengkak, dan subsidi yang melampaui kapasitas. Lalu entah kemana, iuran BPJS yang selalu dibayarkan oleh rakyat setiap bulannya, terutama mereka yang bekerja di instansi-instansi yang otomatis dipotong begitu saja dari gaji UMR yang tidak seberapa.
Namun, rakyat ternyata harus menerima pelayanan kesehatan yang buruk sekalipun mereka sudah rajin membayar iuran Kesehatan setiap bulannya.
Jika kita kembali pada akal dan nurani yang sehat, kesehatan adalah hal yang paling utama dalam perlindungan nyawa. Bidang ini sungguh tidak layak untuk dikomersialisasikan dengan motif bisnis dan materi.
Islam memandang bahwa pelayanan kesehatan adalah hak setiap manusia dan menjadi tanggung jawab negara, jika mengabaikan dalam pengelolaan dan pelayanannya, maka hal ini merupakan bentuk kezaliman.
Islam menjaga berbagai hak hidup manusia, salah satunya penjagaan nyawa. Dan dunia kesehatan adalah gerbang utama dalam penjagaan nyawa ini. Jadi menyulitkan rakyat dalam mengakses layanan kesehatan adalah bentuk pengabaian secara sengaja dan sistemis.
Begitu tingginya nilai nyawa seorang manusia, begitu pula nilai penjagaannya yang harus menjadi prioritas. Dalam sistem Islam, semua rakyat baik muslim maupun non muslim dibawah naungannya mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara penuh atau gratis.
Hal ini bukan kisah fiktif atau khayalan, tetapi memang Islam mengajarkan demikian. Pelayanan kesehatan yang mudah dan berkualitas ini didapat dari pendapatan negara di Baitul Mal yang merupakan hasil dari kekayaan bumi yang betul-betul dikelola negara untuk kemakmuran rakyat.
Islam tidak akan pernah memperkenankan kekayaan bumi milik rakyat dikelola oleh swasta, bahkan asing, karena mereka bukan pemiliknya. Kekayaan alam itu adalah milik rakyat, yang harus dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir pengusaha atau kelompok.
Dengan berkumpulnya asset-aset pengelolaan kekayaan alam ini, bukan sesuatu yang mustahil untuk negara mengelola akses untu kesehatan, pendidikan, pangan, secara gratis. Hari ini terasa seperti khayalan, karena kekayaan alam itu hanya dikelola oleh segelimtir elit kapitalis dalam bentuk korporasi yang justru menyengsarakan rakyat.
Namun, indahnya pengelolaan sistem Islam ini, hanya bisa dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum Allah secara sempurna dalam seluruh aspek kehidupan yakni khilafah Islamiah.
Yang terbukti secara empiris berabad-abad lamanya berdiri kokoh menjadi pusat peradaban dunia yang gemilang karena ketundukan dalam menjalankan hukum Allah dimuka bumi, dengan menjadikan rakyat sebagai prioritas yang harus dilindungi dan dilayani.
Oleh: Sheila Nurazizah
Aktivis Muslimah
0 Komentar