Topswara.com -- Persoalan kemiskinan di dunia makin mengkhawatirkan. Berbagai jurus yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan masalah ekonomi agar makin membaik, namun realitasnya masalah ekonomi justru makin tercekik.
Program yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuka ratusan perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang. Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1300 posisi yang diajukan dan 6000an calon pemagang (kemnaker.go.id, 5/10/2025)
Selain itu pemerintah juga mengumumkan tentang BLT sebagai paket stimulus ekonomi. Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengumumkan pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi dengan menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT), hingga peserta program magang nasional yang mulai bekerja bulan ini.
Menko Airlangga yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut merinci Presiden Prabowo menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November dan Desember 2025.
BLT dan Magang Solusi Absurd
Stimulus ekonomi berupa BLT dan magang nasional, bagian dari program percepatan (quick wins) dengan asas manfaat tetapi tidak menyentuh akar masalah. Ditengah kondisi gelombang ekonomi masyarakat yang makin terhimpit.
Alih-alih meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat, pemerintah justru masih sibuk dengan berbagai program kebijakan populis yang nihil efektivitasnya.
Sejatinya program stimulus ekonomi hanya sekedar program usang yang pada dasarnya pemerintah tidak benar-benar serius menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran.
Problem masalah ekonomi yang tak sehat didasari dari kemiskinan dan pengangguran yang makin merebak, jelas tidak akan selesai dengan BLT dan magang nasional. Kemiskinan sejatinya lahir sebagai akibat buruknya pengurusan masyarakat secara menyeluruh.
Sistem kapitalisme adalah biang masalah kemiskinan dan pengangguran seharusnya segera ditindak dan dikendalikan, agar kemiskinan tidak makin menjalar.
Solusi yang ditawarkan pemerintah hanya bersifat praktis-pragmatis ala kapitalisme sekuler.
Bagaimana tidak, sistem hari ini mencetak para penguasanya bengis, kursi jabatan yang mahal, persaingan rakyat dengan negaranya sendiri, pajak melambung tinggi, harga-harga semakin tak terbeli untuk kebutuhan, kemiskinan dibicarakan hanya berupa data saja, kekayaan berputar pada segelintir elite. Hal ini disebabkan pemerintah hanya berperan sebagai regulator fasilitator bukan pelayan bagi rakyatnya.
Islam Solusi Tuntas Kemiskinan
Sangat jelas, apabila sistem kapitalime sekuler tetap di jalankan saat ini, maka jelas masalah akan terus berlanjut, bukan usai malah meningkat. Maka hanya dengan merindukan hidup dalam naungan sistem islam lah akan dapat merasakan keadilan dan kesejahtreaan.
Islam tidak hanya memandang persoalan ibadah mahdoh, namun segala lini kehidupan islam punya mekanisme yang absolut untuk menguraikan setiap masalah yang akan di alami, baik individu, masyarakat bahkan negara.
Islam dengan aturannya yang sempurna dan paripurna memiliki pandangan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu adalah tanggung jawab negara. Dalam Islam memandang bahwa solusi kemiskinan dan pengangguran membutuhkan paradigma politik dan ekonomi berasas syariat Islam.
Aspek politik, negara adalah pelayan masyarakat wajib menjamin kebutuhan dasar per individu. islam memiliki pandangan mengenai standar miskin, yakni tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan) secara menyeluruh. Oleh karena itu Islam memandang upaya pemenuhan kebutuhan primer masyarakat adalah wajib.
Aspek ekonomi, negara menerapkan sistem ekonomi Islam dalam mengelola harta milik umum untuk kesejahteraan masyarakat. Islam memiliki berbagai sumber harta di baitulmal itu yakni dari fai, kharaj, jizyah, dan pengelolaan harta kekayaan milik umum berupa SDA yang diatur sesuai syariat Islam.
Untuk itu negara yang menerapkan Islam secara sempurna tidak akan menggadaikan SDA untuk segelintir orang. Melainkan akan dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat.
Selain itu negara Islam melarang dengan tegas kapitalisasi sektor-sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi. Sebaliknya, negara Islam justru mengelola semua sektor publik itu agar bisa berwujud pelayanan secara mudah, murah bahkan gratis.
Maka, janganlah berdiam diri. Sadari bahwa hanya dalam naungan sistem islam seluruh masyarakat akan merasakan kebaikan karena pada hakikatnya para penguasa dan pemerintah senantiasa sadar akan tanggung jawabnya menjalani amanahnya dengan penuh keikhlasan.
Wallahu a’lam bissawab.
Oleh: Radyidah
Pegiat Literasi
0 Komentar