Topswara.com -- Robohnya musala di Ponpes Al Khoziny menimbulkan duka mendalam. Ratusan santri tertimbun reruntuhan bangunan. Sebagian besar dapat diselamatkan, sementara puluhan lainnya meninggal dunia.
Sampai pada Selasa (7-10-2025), jumlah korban meninggal dunia dari robohnya musala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo mencapai 67 orang, termasuk delapan bagian tubuh (body part). Dari total 107 orang yang telah dievakuasi, 104 di antaranya dalam kondisi selamat.
Dari korban meninggal dunia, sebanyak 34 telah dapat diidentifikasi. Pihak ponpes meminta maaf dan menyebut insiden ini sebagai takdir. Ada dugaan robohnya bangunan dikarenakan penopang cor yang tidak kuat.
Ahli juga menyebut adanya kegagalan konstruksi dalam pembangunan. Pihak polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini. (cnnindonesia.com, 8-10-2025)
Musibah dapat terjadi tanpa disangka. Namun, manusia memiliki ranah untuk melakukan upaya yang menjauhkannya dari masalah atau sesuatu yang tidak diinginkan.
Robohnya musala Al Khoziny memang sebuah takdir, tetapi tak lantas manusia dapat mengelak begitu saja dalam pertanggungjawabannya.
Sebelum bangunan tersebut runtuh, apakah sudah dilakukan kehati-hatian dalam pembangunannya? Apakah sudah dipenuhi standar kelayakan dan keselamatannya?
Lain halnya bila sudah berhati-hati dan musibah tetap menghampiri, maka itu di luar kuasa manusia. Namun bila dalam pembangunannya ada kelalaian seperti kurang memperhatikan konstruksinya, pengerjaannya, atau bahannya yang tidak sesuai standar, maka ini harus dipertanggungjawabkan.
Terlebih lagi dalam peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga sampai ada korban luka dan meninggal dunia.
Pihak ponpes bertanggung jawab atas derita yang menimpa para santri korban ambruknya musala. Pasalnya, para santri ini sedang menuntut ilmu di pondok sehingga menjadi tanggung jawab ponpes.
Namun demikian, tanggung jawab terbesar dalam tragedi di Al Khoziny ada pada negara. Kesalahan negaralah sehingga terjadi pembangunan pesantren yang tidak memenuhi standar fasilitas pendidikan yang layak.
Lebih mendasar lagi, negara telah abai dalam tugasnya untuk menyediakan lembaga pendidikan yang baik bagi rakyat. Negara malah menyerahkan tugas ini kepada individu atau kelompok yang kapasitasnya terbatas.
Lalainya negara dalam menyediakan fasilitas pendidikan mengakar dari prinsip kapitalisme yang menafikan peran negara sebagai penyelenggara urusan rakyat. Negara tidak mengurusi rakyatnya.
Negara tidak mau repot atau mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rakyatnya. Jadilah, urusan ini diserahkan kepada swasta atau individu yang masing-masing punya kepentingannya sendiri.
Hal berbeda terjadi dalam negara yang menerapkan aturan Islam atau Khilafah. Negara ini akan menjalankan perannya sebagai penanggung jawab urusan rakyat secara maksimal.
Negara memastikan setiap individu terpenuhi urusannya dengan baik. Negara juga mengerahkan segenap daya upayanya untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan setiap jiwa tanpa terkecuali.
Pendidikan sebagai salah satu kebutuhan mendasar rakyat akan diselenggarakan negara menurut ketentuan syariat Islam. Negara menjamin kebutuhan pendidikan secara penuh sehingga rakyat mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik dan gratis.
Rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun. Semua kebutuhan akan pendidikan ditanggung negara.
Meskipun gratis, pendidikan dalam Islam kualitasnya bagus. Segala macam fasilitas dan sarana pendukung disediakan oleh negara dengan kualitas yang terbaik. Mulai dari gedung sekolah, tenaga pengajar hingga petugas yang berkaitan dengan pendidikan dijamin oleh negara dengan baik.
Sejarah memperlihatkan betapa majunya pendidikan di masa kekhilafahan Islam. Bangunan sekolah yang tak hanya megah dan lengkap fasilitasnya, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siswa yang belajar di dalamnya.
Bahkan, para siswa mendapatkan uang saku selama ia menempuh pendidikannya. Tempat tinggalnya pun terjamin dengan baik sehingga siswa benar-benar dapat fokus dalam belajar.
Tak mengherankan bila di masa kekhilafahan dahulu, lahirlah ilmuwan ataupun cendekiawan dengan segudang karya dan prestasi yang gemilang seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Mereka memberi kontribusi besar untuk kemajuan peradaban manusia dari masa ke masa.
Hal ini mungkin karena negara memiliki sumber pendanaan yang besar berasal dari Baitulmal untuk pendidikan. Sumber tersebut berasal dari pos fai dan kharaj serta harta kepemilikan umum seperti SDA yang jumlahnya melimpah.
Bila sumber ini tidak mencukupi, maka negara dapat meminjam dari kalangan kaya di antara rakyat ataupun menarik pajak dari kaum muslim yang mampu hingga kebutuhan pendidikan tercukupi.
Demikianlah pendidikan dalam Daulah Khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah. Bukan hanya memberikan pendidikan terbaik, tetapi juga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja untuk menuntut ilmu.
Oleh: Nurcahyani
Aktivis Muslimah
0 Komentar