Topswara.com -- Menyikapi naiknya harga beras ditengah melimpahnya stok beras nasional dan program penyaluran SPHP,
Aktivis muslimah dan Pemerhati Masyarakat Ustazah Sri Sumarwasih, mengatakan, "harga beras tetap tinggi, meski pemerintah mengklaim stok beras melimpah. Program beras SPHP dengan target penyaluran 1,3 juta ton hingga akhir 2025 oleh Bulog, digadangkan bisa menstabilkan harga, ternyata gagal."
Hal ini disampaikan oleh Ustazah Sri Sumarwasih (Pemerhati Umat) selak pemateri pada acara majelis taklim yang berjudul Cara Islam Menstabilkan Harga Beras, Ahad, 21/09/2025 di musholah Anwaru Mekkah, Probolinggo.
Selanjutnya menurut Ustazah Sri, produksi beras nasional diproyeksikan surplus hingga 4,86 juta ton, mampu menembus angka 4,2 juta ton. Hal ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Tetapi justru harga beras meroket. Beras premium sekitar 16.000/kg, sedangkan medium dikisaran 14.000/kg dan SPHP 12.500/kg.
"Sungguh ironi, harga beras yang melambung disaat stok beras surplus," ujarnya.
Ustazah Sri menjelaskan bahwa penyebabnya karena tata kelola pangan yang semrawut. Beras sebanyak 1,2 juta ton tersimpan selama 6, sedangkan 194ribu ton tersimpan selama setahun di Bulog sehingga beras menumpuk terlalu lama dapat menurunkan kualitas beras.
"Praktik oligopoli kuasai perdagangan beras juga menjadi penyebab tetap tingginya harga beras. Dari sekitar 180.000 unit penggilingan padi , hanya 10 persen dikuasai oleh penggilingan besar. Tapi mereka menguasai lebih dari 50 persen produksi beras nasional," ujarnya.
Sri mengungkapkan penyebab selanjutnya kurangnya pengawasan dan peran pemerintah terhadap ketersediaan dan distribusi negara. Rantai pasok panjang serta dikuasai oleh segelintir pemain juga memperparah tingginya harga beras. Inilah sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
"Cara Islam menstabilkan harga beras sudah dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin an Nabhani dalam kita Nidzamul Iqtishadi. Diantaranya: pemberian bantuan langsung berupa bahan pangan untuk rakyat miskin," jelasnya.
Sri menekankan penguasa dalam Islam adalah penggembala yang bertanggung jawab kepada gembalanya. Sehingga pemimpin wajib menjamin ketersediaan bahan pangan dan terdistribusi kesemua rakyat dengan harga terjangkau.
"Larangan intervensi dan mematok harga oleh negara. Larangan penimbunan agar mekanisme pasar berjalan normal," imbuhnya.
Sri mencontohkan kondisi Madinah pernah selam 10 tahun terjadi bencana kekeringan sehingga banyak yang kelaparan. Umar bin Khattab sebagai khalifah memerintahkan kepada Mesir, Syam, dan Iraq, wilayah subur dan surplus untuk membantu menyediakan makanan.
"Langkah ini menunjukkan negara Islam benar-benar hadir untuk rakyat. Tidak hanya bicara tentang stok beras aman, juga menciptakan mekanisme pasar yang sehat," pungkasnya. [] Irma Hidayati
0 Komentar