Topswara.com -- Tidak dipungkiri harga semua bahan pokok melonjak tinggi. Beras misalnya, salah satu bahan pokok masyarakat ini terus mengalami peningkatan harga dibandingkan dengan negara-negara lain.
Padahal, Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar perekonomiannya ditopang hasil pertanian dan mampu menghasilkan semua jenis pertanian termasuk padi. Namun, faktanya justru terjadi kenaikan harga beras secara nasional.
Dikutip dari ekonomi.bisnis.com pada Selasa 17 Juni 2025, pengamat meminta kepada pemerintah melalui Perum Bulog untuk segera menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) periode Juni-Juli 2025.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan pertama dibulan Juni 2025, terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harga beras.
Artinya, ada tambahan sebanyak 14 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dalam waktu sepekan. Seiring melebarnya wilayah yang mencatatkan harga beras menjadi 133 kabupaten/kota pada pekan kedua Juni 2025.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan sudah berbulan-bulan harga beras medium dan premium mengalami kenaikan harga ecer tertinggi (HET) secara nasional. “Beras ditumpuk terus digudang hingga bisa diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah. Apa gunanya untuk rakyat dan publik stok besar tapi harga melampaui HET?”, ujarnya.
Meskipun stok beras diklaim melimpah, nyatanya lebih dari 130 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras yang melampaui HET. Sebuah keanehan dan sungguh hal itu sangat memberatkan rakyat.
Alhasil, rakyat kecil menjadi korban fluktuasi harga. Dan rakyat terpaksa mengikuti harga tersebut atas dasar kebutuhan, dan inilah yang dijadikan alasan mereka para cukong pemilik modal berbuat semena-mena terhadap harga, karena masyarakat saat ini cenderung menerima begitu saja meskipun itu sulit dan memberatkan.
Rakyat dipaksa ikut kebijakan negara dan juga pemilik modal karena memang wataknya dari aturan / sistem saat ini yang tidak pro terhadap rakyat.
Inilah pengelolaan pangan dalam sistem kapitalisme. Dalam sistem ini pangan bukan hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara, melainkan komoditas yang bisa diperdagangkan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dan negara pun hanya menjadi regulator saja bagi para pengusaha yang ingin memperkaya diri walaupun rakyat yang harus menjadi korban.
Permasalahan kenaikan ini akan terus terulang dan tidak akan ada solusi yang serius jika pemerintah tetap berpegang teguh dengan sistem rusak ini. Rakyat akan terus menghadapi berbagai kesulitan bukan hanya masalah beras saja tetapi juga berkaitan dengan seluruh kebutuhan dasar hidup yang lainnya seperti kebutuhan akan sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Sistem kapitalisme ini sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam negara melalui para penguasanya bertindak sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Mereka bertugas untuk mencukupi semua kebutuhan dasar seluruh rakyatnya per individu.
Oleh karena itu, tentu Islam mempunyai solusi tentang pengelolaan penyediaan pangan bahan pokok rakyat dan pendistribusian berbagai bahan pangan dengan baik dan benar tanpa harus mengorbankan dan menguntungkan pihak tertentu.
Dengan sistem ekonomi Islamnya, akan terjaga kestabilan dan ketahanan ekonomi karena bertumpu pada ekonomi ril dan tidak bergantung atau berada dibawah pengaruh dan tekanan perekonomian negara lain. Islam juga mengatur dimana harta semestinya tidak beredar diantara orang kaya saja.
Selain itu, pengelolaan sumber daya alam disetiap wilayah negara akan dioptimalkan pengelolaannya oleh negara dan didistribusikan kepada wilayah lainnya yang kekurangan.
Sehingga tidak akan terjadi kelangkaan disatu wilayah sementara di wilayah lainnya melimpah dan berlebih sampai menumpuk kelebihan stok. Yang kondisi ini bisa menjadi salah satu penyebab kenaikan harga barang pokok tersebut naik.
Dan sayangnya, kesempurnaan pengurusan semua kebutuhan dasar rakyat ini hanya ada dalam sistem Islam yang sistem dan aturannya tidak mau diterapkan oleh sebagian besar umat manusia akibat dari lamanya manusia khususnya umat Islam hidup diatur dan dicekoki sekularisme dan liberalisme.
Maka, jika kita sebagai umat Islam ingin hidup lebih baik dan sejahtera dibawah keridhaan Allah SWT maka saatnya sekarang untuk meninggalkan sistem kapitalisme yang menyengsarakan dan merusak.
Serta berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan kembali institusi negara Islam yang disebut Khilafah dengan menerapkan seluruh syariat Islam secara kaffah disemua lini kehidupan.
Wallahu a'lam bish shawwab.
Oleh: Nuraeni
Aktivis Muslimah
0 Komentar