Topswara.com -- Presiden Prabowo Subianto menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).
Dalam pidatonya, ia mengakui bahwa fasilitas pendidikan masih jauh dari kata memadai. Ia pun menyebut bahwa pemerintah pusat telah menetapkan anggaran perbaikan sekolah yang cukup tinggi, yakni mencapai Rp17 triliun.
Namun, anggaran tersebut ternyata hanya mampu merenovasi sekitar 11.000 sekolah dari total lebih dari 300.000 sekolah yang ada di seluruh Indonesia. tirto.id 04 Mei 2025
Pernyataan ini menjadi potret nyata bahwa problem pendidikan di negeri ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan populis dan alokasi anggaran yang sifatnya tambal sulam. Di satu sisi, pemerintah menunjukkan kepedulian dengan menggelontorkan dana besar.
Namun di sisi lain, kebijakan yang diambil tidak menyentuh akar persoalan yang lebih mendasar, yaitu sistem pendidikan itu sendiri yang masih dikelola dalam kerangka sekuler dan kapitalistik.
Selama ini, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan akut. Banyak sekolah berdiri dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ruang kelas rusak, atap bocor, toilet tidak layak, dan kekurangan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya menjadi masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan.
Tidak hanya itu, kesejahteraan guru, terutama guru honorer, masih jauh dari harapan. Gaji rendah, beban kerja tinggi, dan tuntutan administratif yang menumpuk membuat profesi guru menjadi pekerjaan berat yang tidak sebanding dengan penghasilan.
Masalah pendidikan juga diperparah oleh korupsi dan kebocoran anggaran. Walaupun pemerintah mengklaim mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, realitas di lapangan menunjukkan tidak optimalnya pemanfaatan dana tersebut.
Banyaknya birokrasi, proyek yang tidak tepat sasaran, dan lemahnya pengawasan membuat anggaran pendidikan justru menjadi ladang basah bagi segelintir oknum.
Kebijakan renovasi sekolah atau bantuan insidental kepada guru memang terlihat solutif dalam jangka pendek. Namun sejatinya, kebijakan semacam ini hanyalah kosmetik yang tidak menyentuh substansi. Pendidikan bukan sekadar soal infrastruktur atau nominal bantuan, tetapi tentang bagaimana membangun manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
Tujuan inilah yang tidak akan tercapai jika pendidikan terus dikelola dalam kerangka sistem sekuler yang memisahkan nilai-nilai agama dari proses pembelajaran.
Islam memiliki visi pendidikan yang holistik dan integral. Pendidikan dalam Islam bukan hanya untuk mencetak tenaga kerja, tetapi untuk membentuk manusia yang memahami tujuan hidupnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.
Dalam sistem Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menjamin pendidikan berkualitas secara gratis bagi seluruh warganya. Negara wajib membangun sarana pendidikan yang memadai, menggaji guru dengan layak, dan merancang kurikulum yang menanamkan nilai-nilai keimanan, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia secara seimbang.
Allah SWT berfirman:
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka…” (QS. At-Tahrim: 6)
Ayat ini menjadi landasan kuat bahwa pendidikan bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk menyelamatkan generasi dari kebinasaan akhirat. Maka dari itu, negara tidak cukup hanya hadir dalam bentuk proyek pembangunan fisik atau kebijakan anggaran, melainkan harus hadir sebagai pengatur sistem pendidikan secara menyeluruh.
Rasulullah SAW juga menegaskan peran negara dalam sabdanya: “Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim).
Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa perbaikan pendidikan tidak cukup dengan semangat populisme. Diperlukan perubahan sistemik yang mendasar. Sistem pendidikan Islam dalam naungan pemerintahan yang adil dan amanah adalah solusi yang telah terbukti menghasilkan generasi berkualitas dalam peradaban Islam masa lalu.
Oleh karena itu, sudah saatnya kita tidak lagi menaruh harapan pada kebijakan-kebijakan tambal sulam. Umat Islam harus sadar bahwa solusi tuntas hanya akan lahir dari penerapan sistem pendidikan Islam secara kaffah. Sebuah sistem yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga menanamkan nilai iman, takwa, dan tanggung jawab moral.
Wallahu a’lam bishawab.
Oleh: Retno Indrawati, S.Pd
Aktivis Muslimah
0 Komentar