Topswara.com -- Masalah yang mewarnai fenomena mudik selalu membayangi dan terus berulang tiap tahun. Terutama saat mudik di hari raya.
Penanganan Mudik ala Kapitalisme
Salah satu masalah mudik yang kini tengah menjadi sorotan, macet tol Merak yang mencapai 7 jam menjadi pusat perhatian. Dilansir dari pantauan CNBC Indonesia, pada 6 April 2024, waktu tempuh Jakarta Merak naik signifikan dengan durasi naik ke atas kapal tembus tujuh jam. Sebelumnya laporan kemacetan pun terjadi di tol Merak KM 95. Disinyalir kemacetan terjadi karena adanya penumpukan pemudik di antrean gerbang tol merak (cnbcindonesia.com, 6/4/2024).
Berbagai strategi telah dilakukan pihak kepolisian untuk memodifikasi lalu lintas dengan contraflow, oneway, ganjil genap, delay system hingga pembatasan waktu operasional angkutan barang.
Namun sayang, metode tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan. Dan fenomena penumpukan pemudik selalu berulang dari tahun ke tahun tanpa ada solusi yang jelas dan efektif.
Layanan kelancaran transportasi selalu menjadi masalah pelik yang membelit setiap momen penting, termasuk lebaran. Jaminan keamanan pun sama sekali tidak bisa dipastikan oleh negara. Hal itu menunjukkan mitigasi perjalanan tidak mampu berjalan sesuai harapan. Alhasil, masalah kemacetan tidak mampu terselesaikan dengan baik, termasuk langkah antisipasinya.
Inilah salah satu bentuk kelalaian negara dalam mengurusi masalah rakyatnya. Seolah masyarakat telah memaklumi kelalaian negara tersebut. Hingga menciptakan suasana yang mewajarkan kelalaian tersebut, dan membuat negara berlindung dari kesalahannya.
Alhasil, kondisi tersebut menjadikan negara makin abai dan tidak mampu menyusun langkah yang tepat untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pemudik di hari raya.
Sementara di sisi lain, perjalanan mudik yang selalu dibumbui dengan kesulitan, mengorbankan waktu yang dimiliki setiap
individu dalam menjalankan kekhusyukan ibadah di malam-malam terakhir Ramadhan yang semestinya lebih khusyuk dan lebih berkualitas daripada waktu biasanya.
Semua ini sebagai konsekuensi diterapkannya sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada konsep keuntungan materi saja. Tanpa memperhitungkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Salah satu aspek yang bisa dilihat, yakni jumlah alat transportasi yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, bahkan kelayakannya pun masih diragukan.
Tidak hanya itu, masalah urbanisasi masih menjadi masalah yang terus terjadi hingga kini. Tingginya angka urbanisasi, yaitu jumlah penduduk desa yang berpindah ke kota, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Alasan utamanya karena tidak meratanya lapangan pekerjaan yang tersedia di desa.
Wajar saja, saat penduduk desa berbondong-bondong ke kota demi memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya jumlah penduduk di kota membludak dan menjadi masalah serius saat secara bersamaan harus pulang kampung.
Negara tidak memiliki konsep yang jelas dalam menanggulangi dan mengantisipasi masalah mudik dan berbagai seluk beluknya. Solusi yang disajikan hanya solusi-solusi parsial yang sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan.
Lagi-lagi karena konsep kapitalisme sama sekali tidak mampu mengurusi urusan rakyat. Konsep ini hanya mengutamakan kepentingan para pengusaha oligarki yang selalu berusaha memperkaya pundi keuntungan pribadi. Kepentingan rakyat secara otomatis pun terlalaikan oleh negara.
Mudik dan Konsep Cerdas ala Islam
Islam menetapkan bahwa negara berfungsi sebagai pengurus seluruh urusan rakyat. Semua ditetapkan dan diberlakukan sesuai hukum yang Allah SWT. telah tetapkan.
Rasulullah SAW. bersabda,
"Imam adalah ra'in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya" (HR. Al Bukhari).
Dalam Islam, mitigasi suatu masalah merupakan hal urgent yang mesti dilakukan. Tujuannya agar masalah tersebut tidak berulang sehingga masalah yang dialami rakyat mampu terurai sempurna dan mampu disolusikan dengan cerdas dan efektif.
Mitigasi dapat optimal dilakukan jika negara yang amanah memiliki andil dan dominan dalam menetapkan kebijakan demi mengurusi urusan umat dan mengurangi resiko terulangnya kembali masalah yang sama. Dan konsep ini merupakan salah satu bentuk pengurusan negara atas rakyat, khususnya dalam hal transportasi mudik.
Negara amanah tersebut hanya mampu terealisasi dalam institusi khilafah. Satu-satunya wadah yang menerapkan syariat Islam sebagai aturan pengaturan urusan umat secara utuh dan menyeluruh.
Terkait masalah transportasi, khilafah akan menyiapkan armada transportasi yang jumlahnya optimal, kualitas layak dengan jalur transportasi yang mampu menjamin keamanan setiap individu rakyat. Semua kebijakan bersandar pada pendanaan ala khilafah dalam pos-pos Baitul Maal.
Tidak hanya itu, khilafah pun akan menciptakan kebijakan urbanisasi agar penduduk desa tidak melonjak tinggi di perkotaan. Antara lain dengan program pembangunan infrastruktur desa yang merata, dan mampu mendukung aktivitas setiap rakyat di desa.
Lapangan pekerjaan pun akan tercipta merata demi mendukung kehidupan rakyat di desa. Dengan kebijakan yang amanah ala khilafah, penduduk desa tidak perlu repot-repot pindah ke kota demi penghidupan yang lebih baik, karena wilayah desa telah mampu memberikan potensi terbaik untuk setiap penduduknya. Tingkat urbanisasi yang rendah akan mengurangi jumlah pemudik dan populasi masyarakat desa di kota.
Khilafah dalam konsep riayah-nya, akan menjamin agar setiap individu mampu melaksanakan Ramadhan seoptimal mungkin. Penuh kekhusyukan sehingga buah takwa di bulan Ramdhan mampu diraih optimal.
Demikianlah, konsep Islam mengurusi umat. Konsepnya amanah melahirkan berkah. Rahmat Allah SWT. pun tercurah demi kehidupan dunia dan akhirat yang terintegrasi sempurna.
Wallahu a'lam Bisshawab.
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
0 Komentar