Topswara.com -- Sejak kenaikan harga BBM di awal bulan, kini rakyat makin menjerit akibat dari naiknya berbagai kebutuhan pokok. Tak ayal, rakyat makin sengsara dan berada pada posisi terhimpit dari segala sisi. Belum kebutuhan pokok harus dipenuhi, ditambah lagi harga BBM tak terkendali. Kini rakyat harus berbuat apa. Mereka kelimpungan mencari solusi.
Solusi pun datang menghampiri yakni subsidi BBM dialihkan ke bantuan langsung tunai BBM. Solusi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Karena pemerintah beranggapan bahwa subsidi yang diberikan selama ini lebih banyak dinikmati oleh kalangan atas.
Olehnya itu, pemerintah meyakini dengan adanya bantuan langsung tunai BBM mampu memberikan solusi terbaik dan tepat sasaran. Namun faktanya, jumlah dana yang diperoleh dari keanikan harga BBM jauh lebih besar dari bansos yang direncanakan akan dibagi. Karena kenaikan harga BBM akan menghasilkan tambahan dana yang seandainya dibagi ke rakyat miskin akan mendapatkan 1.5 juta rupiah/bulan/orang.
Seperti yang dilansir oleh Merdeka.com (3/9/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami bila pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat, jumlah BLT yang disebar sangat banyak, untuk 20,65 juta warga Indonesia. Kepala negara meyakini bila ada beberapa BLT yang tak sampai target. Sebab jumlah BLT yang dibagikan sangat banyak. "Pasti ada yang 1,2,3 yang tidak tepat, iya karena yang dibagi itu jumlahnya sangat banyak sekali," ujarnya. Namun, sejauh ini BLT yang disebar pemerintah berjalan lancar. Jokowi juga berupaya mengecek agar BLT tepat sasaran.
Mestinya, banyak dan sedikitnya jumlah orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai BBM bukanlah menjadi alasan untuk tidak tepat sasaran. Karena sudah kewajiban pemerintah melayani rakyat. Rakyat berhak mendapatkan semua itu. Sebenarnya bukanlah masalah banyak jumlah orangnya, namun jumlah nominal yang didapatkan dari bantuan langsung tunai BBM tersebut.
Maka, solusi pengalihan subsidi atau lebih tepatnya penghapusan subsidi ke bantuan langsung tunai BBM, tidak memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat. Dalih pengalihan subsidi hanya tipu daya rezim kapitalis. Seakan-akan pemerintah perduli dengan kondisi rakyat.
Namun fakta yang terjadi adalah pemerintah mengalihkan tanggung jawabnya atau berlepas tangan dari mensejahterakan rakyat. Di sisi lain terus melakukan liberalisasi sempurna terhadap sektor migas. Artinya, yang terjadi adalah pemerintah lebih berpihak pada kepentingan para oligarki dibandingkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Sebenarnya jika pemerintah bersungguh-sungguh mau mensejahterakan masyarakat, maka tidak perlu memberikan bantuan langsung tunai BBM. Cukup menstabilkan seluruh harga, baik BBM, sembako, dan lainnya. Agar daya beli masyarakat tidak menurun. Karena dengan menurunnya daya beli masyarakat, maka bisa jadi negeri ini akan terancam inflasi.
Dengan demikian, harus ada regulasi yang benar dan tepat untuk menstabilkan harga. Regulasi tersebut adalah dengan cara mengelola kekayaan alam negeri ini secara baik dan benar. Agar kekayaan alam negeri ini bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini kekayaan alam negeri kita dikuasai oleh swasta atau asing. Misalnya saja, tambang emas di Papua, tambang batu bara di Kalimantan, tambang nikel di Sulawesi, tambang aspal di Buton, dan tambang-tambang lainnya. Jika negara mampu mengelolanya secara mandiri, maka tidak akan mengalami keterpurukan ekonomi seperti saat ini.
Hanya saja, berharap pada sistem hari ini yakni sistem kapitalisme sekular untuk mengelola kekayaan alam secara mandiri, maka hal itu seperti mengharapkan matahari terbit dari barat. Karena sistem ini bersandar pada aturan manusia dan berpijak pada kapital, siapa saja yang memiliki modal besar, maka bisa menguasai sumber daya alam suatu negeri. Seandainya sebuah negara bisa dijual, pasti akan dibeli oleh mereka. Inilah bukti ketika masih bersandar pada sistem kapitalisme sekular.
Sedangkan sistem Islam berbanding terbalik dengan sistem kapitalisme sekular. Sistem Islam bersandar pada aturan syariat yakni atura Allah dan Sunnah Rasulullah. Maka syariat memerintahkan kepada penguasa untuk melayani kebutuhan hidup rakyat. Jika kebutuhan pokok rakyat tidak dipenuhi atau ada rakyat yang kelaparan akibat dari kezaliman penguasa, menyia-nyiakan mereka, dan lari dari tanggung jawabnya, maka bisa diberhentikan dari jabatannya.
Sehingga penguasa di sistem Islam, tidak ada yang semena-mena menaikan harga kebutuhan pokok rakyat. Bahkan kekayaan alam akan dikelola dengan baik untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar yakni sesuai syariat, maka bisa dipastikan negara tidak akan mengalami kebangkrutan seperti sekarang ini dan perekonomian negara akan tetap stabil.
Hal ini sudah terbukti ketika sistem Islam diterapkan dalam kehidupan selama 14 abad lamanya. Namun perlu dicatat bahwa bukan hanya dari segi ekonomi yang berbasis Islam, namun seluruh aspek kehidupan harus bersandar pada Islam. Baik ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, keuangan, serta sosial budaya, harus berpijak pada sistem Islam.
Olehnya itu, hanya dengan sistem Islam rakyat sejahtera. Namun kesejahteraan itu akan terlihat kembali mana kala Islam diterapkan dalam kehidupan yakni kembalinya kekhilafahan Islam dipangkuan kaum muslimin. Wallahu’alam bishawab
Oleh: Siti Aminah, S. Pd.
(Pemerhati Kebijakan Publik)
0 Komentar