Topswara.com -- Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga LPG non subsidi per-Minggu (27/2). PGS Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina Irto Ginting mengatakan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas. Kontan.co,id, Senin (28/2).
Dengan penyesuaian yang dilakukan, harga LPG non subsidi yang berlaku saat ini adalah sekitar Rp 15.500 per Kilogram (Kg), sementara itu LPG subsidi 3 kg tidak mengalami perubahan harga dan tetap mengikuti kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, kebijakan kenaikan harga LPG non subsidi merupakan langkah yang wajar. “Harga LPG ini di Pasar Internasional sedang meningkat signifikan ,”ujar Komaidi kepada Konten,co.id.(28/2).
Komaidi optimistis kenaikan harga LPG non subsidi tidak serta-merta bakal mendorong pengguna LPG inonsubsidi untuk kembali ke LPG subsidi. Hal ini lantaran keduanya memiliki segmen pengguna yang berbeda.
Sementara itu Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi menilai kenaikan harga LPG non subsidi oleh pemerintah berpotensial mendorong banyak konsumsi konsumen untuk beralih menggunakan LPG subsidi, yakni LPG 3 kg alias LPG gas melon. Kontan.co.id.
Kenaikan harga BBM sebetulnya merupakan kali ketiga yang dilakukan Pertamina pada 2022, 3 Maret 2022 ketiga (Pertamax, pertalite dan LPG) produk ini sudah mengalami kenaikan harga.
Sementara per 1 April 2022 Pertamina pun menaikkan harga Pertamax sekitar 3500 per liter nya, berbagai pertimbangan sehingga mendorong pemerintah melakukan berbagai cara mulai dari pembatasan penggunaan BBM dan gas bersubsidi, hingga kenaikan harga BBM dan Gas nonsubsidi. Bahkan penggunaan aplikasi My Pertamina yang nyatanya menyulitkan rakyat, juga banyak dituding sebagian kalangan sebagai cara licik pemerintah untuk memaksa rakyat beralih ke BBM non subsidi.
Ini akibat pemerintah tidak bisa mengupayakan untuk menstabilkan harga BBM dan LPG, dengan alasan mengurangi beban APBN. Tampak sudah menjadi narasi klise pada penguasa dari masa ke masa untuk mencari jalan keluarnya dari ketergantungan pada impor dan keluar dari opsi menghapus subsidi, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas menaikkan harga BBM dan LPG.
Ini sudah menjadi kebiasaan yang lumrah akar problem mahalnya harga BBM ini yang terkait dengan pengurusan umat dalam sistem kapitalisme, neo liberalisme saat ini, riba dan liberalisasi adalah penopang ekonomi sedangkan hubungan negara dengan rakyat hanya hubungan penjual dan pembeli.
Oleh karena itu, jika negara memperlakukan sumber daya milik umat sebagaimana mestinya, kemudian pilihan diambil fee dari ”asingisasi“ atau margin dari importasi yang dekat dengan sistem moneter ribawi. Kalau rakyat perlu, mereka harus membeli, tentu dengan margin keuntungan yang lebih tinggi.
Solusi Islam dalam kondisi seperti ini sangat berbeda jauh dengan sistem yang diterapkan Islam tegak di atas landasan Iman dan mengajarkan tentang segala kebaikan. Walhasil aturan Islam benar-benar menjamin kemaslahatan bagi seluruh alam, terkait energi, Islam menerapkan sumber energi sebagai milik umat, seperti sumber energi, air dan padang gembala termasuk sumber daya hutan. Adapun pengaturannya dalam Islam memasukannya dalam kerangka kewajiban negara pengurus urusan umat.
Selain itu Islam menerapkan sumber-sumber energi tidak boleh dikuasai oleh swasta, apalagi asing mulai dari hulu sampai hilir, dan negara sebagai wakil umat diwajibkan mengelola dengan baik dan memberikan manfaat kepada rakyat sebagai pemilik yang hakiki secara mudah dan murah bahkan gratis, dan memudahkan akses bagi seluruh rakyat.
Prinsip pengelolaannya juga tidak boleh bertabrakan dengan amanah penciptataan manusia dibuka bumi ini sebagai khalifah, yang wajib melestarikan dan menjaga bumi dari kerusakan dan kebinasaan. Negara dalam Islam pun akan menyediakan semua hal yang dibutuhkan rakyat termasuk ketahanan dan kedaulatan energi.
Dengan demikian negara Islam akan terhindar dari ketergantungan kepada negara-negara asing dan tidak bisa didikte dengan isu energi. Dan menjamin tersedianya tenaga ahli dengan sistem pendidikan yang mempuni. Juga menyediakan infrastruktur dan teknologi canggih beserta lembaga riset dan yang produktif dan inovatif, sehingga sumber-sumber energi yang lebih beragam bisa terus dikembangkan.
Oleh karena itu negara akan memiliki sumber-sumber pemasukan, yang demikian beragam sehingga negara punya banyak modal untuk mensejahterakan rakyatnya, dan melakukan apapun demi dengan realisasikan kedaulatan energi.
Apalagi ditopang dengan sistem moneter berbasis emas dan perak yang anti inflasi dan kuat, termasuk di hadapan mata uang asing. Saatnya kita umat Islam ini beralih ke sistem Islam yang bisa mengatasi solusi problematika seluruh kehidupan, perbaikan kehidupan dan menjadi tolak ukur dari segala perbuatan termasuk bagaimana cara mengelola sumber energi yang ada di muka bumi ini.
Waallahu ‘alam bi ash shawwab
Oleh: Kania Kurniaty
Aktivis Muslimah Ashabul Abrar Kayumanis Bogor
0 Komentar