Topswara.com -- Masih geram dan geregetan emak-emak menghadapi minyak goreng yang langka dan ketika sudah melimpah, harganya melambung tinggi. Tetapi di sisi lain, pemerintah malah menggelontorkan dana untuk Gelaran MotoGP Mandalika 2022. Tentu hal itu tidak lepas dari keseriusan pemerintah Indonesia dengan menggelontorkan dana triliunan demi kesuksesan acara olahraga internasional tersebut.
Terbukti di laman akun Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani, ia mengungkapkan bahwa ajang perlombaan MotoGP Mandalika menggunakan uang rakyat atau APBN. Alokasi dana triliunan Rupiah digelontorkan negara melalui skema penyertaan modal negara (PMN) BUMN, dana yang dialokasikan senilai Rp1,3 triliun.
Nilai tersebut dialokasikan pemerintah kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Tak sampai disitu, dana APBN juga mengalir melalui anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaran MotoGP di Indonesia. Hal ini diungkap Sri Mulyani melalui tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadi pada Sabtu (19/3/2022). (JakBarNews.com 20/3/2022).
Sungguh fantastis anggaran yang dikucurkan dalam proyek tersebut. Di satu sisi masyarakat tengah berjuang mempertahankan hidup di tengah himpitan ekonomi akibat adanya pandemi, namun ditekan dengan berbagai kebijakan yang semakin menyengsarakan. Tetapi, di sisi lain pemerintah menghamburkan uang demi gelaran MotoGP di Mandalika.
Jika ditelisik pembangunan sirkuit Mandalika tidak memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat. Seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk masyarakat baik yang terdampak pandemi maupun tidak. Bukan malah membangun infrastruktur yang tidak semua masyarakat menggunakannya.
Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Bukan membebani APBN dengan gelaran yang sebenarnya tidak dibutuhkan rakyat. Apalagi menelan dana sebanyak itu.
Akibat diterapkan kapitalisme, pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya ditujukan untuk rakyat. Seolah-olah ada kongkalikong dengan pemilik modal untuk membangun infrastruktur yang bisa dikomersilkan.
Coba bayangkan andai uang sebanyak itu untuk memperbaiki infrastruktur umum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tentu akan lebih bermanfaat. Tetapi, ketika digunakan untuk membangun sirkuit Mandalika, justru ini adalah pemborosan.
Padahal, sebagai negara yang memiliki wewenang, sungguh zalim jika pengelolaan dana malah dihamburkan untuk hal yang tidak penting.
Oleh karena itu, adanya gelaran MotoGP di Mandalika sungguh melukai nurani rakyat. Di dalam Islam negara harusnya berfungsi sebagai pelayan dan pengurus umat. Hal itu tidak tejadi dalam sistem kapitalis, karena yang mereka pikirkan adalah materi dan keuntungan dunia.
Sedangkan dalam Islam pambangunan infrastruktur dibangun dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, untuk mempermudah distribusi pangan, sumber daya alam dan kekayaan kepada rakyat. Dengannya rakyat akan mendapat kemudahan dalam pasokan pangan.
Kemiskinan dan kelaparan pun mampu dicegah. Pembangunannya akan merata ke seluruh pelosok negeri. Tidak membiarkan desa-desa tertinggal dengan kemiskinan dan keterbatasan sarana prasarana. Seperti dengan membangun jalan, jembatan, layanan kesehatan, listrik, akses internet, dan lain-lain.
Mereka sama-sama rakyat yang harus dipenuhi kebutuhan dan dijamin kesejahteraannya. Bukan untuk didiskriminasi. Alhasil kemajuan teknologi, ekonomi dan pendidikan akan dirasakan oleh mereka. Masyarakat pedesaan tak perlu jauh-jauh ke kota untuk memperbaiki hidup dengan bekerja.
Dikarenakan meratanya pembangunan infrastruktur akan memperluas pula lapangan pekerjaan. Dengan ini negara benar-benar mendahulukan kepentingan rakyat bukan kepentingan asing atau sekelompok orang.
Adapun seluruh pembiayaannya berasal dari negara. Negara akan memiliki sumber dana yang banyak ketika menerapkan sistem ekonomi Islam. Sistem ini akan menjadikan negara mampu mengelola berbagai sumber daya alam yang melimpah. Negara akan memiliki lembaga keuangan yakni Baitulmal yang mendapatkan sumber pemasukan dari kepemilikan umum dan kepemilikan negara.
Kepemilikan umum berasal dari pengelolaan SDA seperti tambang minyak, gas dan emas. Sementara kepemilikan negara antara lain berupa ghanimah, fa'i dan jizyah. Negara tidak akan memungut pajak dari rakyat sedikit pun dalam pembiayaan ini. Pajak ditarikan ketika dana di Baitulmal habis akibat kondisi darurat seperti bencana. Itu pun hanya berlaku kepada kaum laki-laki yang mampu.[]
0 Komentar