Topswara.com -- Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 08.00 WIB, indeks pencemaran udara di provinsi tersebut melonjak hingga menyentuh angka 1.533.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut tingkat polusi di Kalteng menjadi yang tertinggi dibandingkan tujuh provinsi lainnya yang turut terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
(Metrotv, 24/10/2026).
Dampak karhutla yang terjadi hingga saat ini terhadap kesehatan masyarakat yang terdampak menunjukkan bahwa negara tidak serius untuk menyelesaikan masalah ini. Dampak yang lainnya seperti ekonomi juga dikeluhkan masyarakat, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ini menunjukkan bahwa buruknya tata kelola hutan dan lahan telah merugikan dan menyengsarakan rakyat. Negara telah zalim pada rakyat dengan lambatnya penanganan karhutla hingga terjadi dalam waktu panjang. Minimnya mitigasi menyebabkan karhutla terjadi secara luas.
Jika karhutla usai (seiring dengan turunnya hujan), dampaknya belum selesai karena dampak kesehatan bersifat jangka panjang, begitu juga mandeknya ekonomi.
Sistem kapitalisme menjadi pangkal masalah karhutla karena kapitalisme memosisikan hutan sebagai komoditas yang harus menguntungkan, bukan amanah yang harus dijaga. Demi meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan, pembakaran dilakukan untuk membuka lahan.
Kapitalisme meminimalkan peran negara, terbatas pada pembuatan regulasi. Namun, regulasi yang dibuat justru menguntungkan para pemilik modal. Negara tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada korporasi.
Dalam Islam, negara adalah raa'in dan junnah yang wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena sulit bernafas.
Sedangkan negara dengan sistem kapitalisme hari ini telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat karhutla. Karena negara memandang hutan sebagai harta milik umum yang wajib dikelola dan dijaga untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk keuntungan korporasi.
Pembukaan lahan dilakukan dengan perhitungan dampaknya terhadap lingkungan. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang akan merusak ekologi. Negara menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi sehingga mencegah terjadinya karhutla.
Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan seperti aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dll untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut.
Negara menanggulangi masalah kesehatan sebagai dampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua warga sehingga rakyat mudah untuk mendapatkan pengobatan.
Negara menerapkan sanksi tegas. Siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan akan disanksi tegas hingga jera, termasuk jika ada pejabat yang terlibat. []
Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis Lepas)
0 Komentar