Topswara.com -- Bencana kebakaran hutan dan lahan bukanlah lagi hanya persoalan lingkungan yang bisa hilang bersamaan dengan turunnya hujan. Karhutla yang terjadi sepanjang tahun 2026 ini menjadi tragedi kemanusiaan. Banyak korban berjatuhan.
Tak hanya masyarakat di sekitarnya, para relawan pun tak luput menjadi korban. Bahkan asap pun menyambangi negera tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam.
Kematian akibat karhutla di Indonesia diperkirakan melonjak 42 persen menjadi 5.310 jiwa pada September 2026. Hal ini terjadi seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang meningkatkan paparan asap beracun di sejumlah wilayah.
Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla. Jumlah tersebut dua kali lipat daripada estimasi bulan sebelumnya (kompas.id, 29/10/2026).
Korban yang berjatuhan bukanlah hanya sebuah angka statistik untuk laporan. Tapi mereka adalah manusia. Makhluk hidup ciptaan Allah yang harus dijaga keselamatannya.
Dampak karhutla memang tidak hanya berhenti di satu titik yakni di lokasi yang terbakar. Akan tetapi, partikel asap hasil pembakaran sangat halus yang dihasilkan dari kepulan asap karhutla mampu terbawa angin menembus batas wilayah. Sehingga memperluas cakupan paparan beracun bagi puluhan juta warga.
Di wilayah terdampak seperti Kalimantan dan Sumatra, konsentrasi partikel halus PM2.5 melonjak tajam berkisar antara 80 hingga mencapai 267 mikrogram per meter kubik di beberapa titik kritis yang masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan.
Konsentrasi tersebut sudah jauh melampaui ambang batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Ratusan ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) tercatat membanjiri fasilitas kesehatan, dengan anak-anak berusia di bawah lima tahun menanggung beban penderitaan paling berat.
Dalam hal ini, berbeda dengan sistem Islam. Dalam Islam, negara seharusnya ikut berperan dalam menyelesaikan masalah karhutla ini.
Secara hakiki, negara memiliki tanggung jawab besar sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (perisai) yang wajib menjamin keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan rakyatnya.
Negara tidak boleh membiarkan warganya megap-megap mencari udara bersih di negeri sendiri. Negara wajib memandang hutan sebagai kepemilikan umum yang dikelola secara transparan dengan kalkulasi ekologis yang ketat, serta melarang keras deforestasi masif yang merusak keseimbangan alam.
Negara menjamin keamanan dan kesehatan warga dengan melakukan upaya mitigasi sehingga mencegah terjadinya karhutla. Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan (aparat pemadam, infrastruktur, dana, militer, dan lain-lain) untuk segera memadamkan kebakaran agar tidak berlarut-larut.
Menghadapi ancaman karhutla menuntut perubahan paradigma total. Negara harus meninggalkan pendekatan pemadaman yang bersifat reaktif dan beralih ke mitigasi sistemik: mengerahkan seluruh infrastruktur dan aparat secara cepat saat titik api muncul, menggratiskan seluruh layanan medis bagi warga yang terserang dampak asap, serta menerapkan sanksi hukum tanpa kompromi kepada korporasi maupun pejabat yang terlibat dalam pembakaran hutan.
Negara tidak boleh menjual hutan kepada pihak pemodal. Karena hutan adalah termasuk kepemilikan umum. Hutan diolah untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk dikuasai individu atau kelompok.
Tanpa keberpihakan mutlak negara kepada keselamatan jiwa rakyat, tragedi asap ini hanya akan terus berulang, mencekik napas, dan merampas masa depan generasi bangsa. []
Oleh: Alfiana Prima Rahardjo, S.P.
Aktivis Muslimah
0 Komentar