Topswara.com -- Bareskrim Polri telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus dugaan penyadapan illegal. Setidaknya ada 43 nama yang disadap mulai dari Presiden, mantan Presiden, pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, tokoh Ormas, LSM, aktivis, hingga jurnalis (Langit7, 05/11/2026).
Bareskrim Polri juga telah menahan tiga orang perwira tinggi kepolisian di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Saat ada kasus penyadapan ini tampak seluruh instrumen kekuasaan tiba-tiba bekerja sangat efektif dalam hitungan jam. Semuanya langsung bisa ditahan dan ditangkap. Namun, mari kita bandingkan tragedi tahunan karhutla.
Ketika jutaan rakyat di Sumatra dan Kalimantan tercekik asap beracun berminggu-minggu, respons negara lambat dan kerap berujung pada imbauan: jangan keluar rumah, pakai masker atau menunggu belas kasihan hujan turun.
Ini adalah cermin buram yang menelanjangi wajah asli negara hari ini di bawah paradigma kapitalis-sekuler. Keamanan, tahta dan ego elite politik adalah keadaan darurat level tertinggi. Sementara nyawa dan kesehatan rakyat hanyalah persoalan nomor sekian.
Padahal kementerian kesehatan (Kemenkes) RI mencatat akumulasi kasus ISPA telah menembus angka 401.586 kasus (haibunda.com, 05-11-2026). Akan tetapi pemerintah belum melakukan reaksi cepat yang setara dengan penangangan kasus penyadapan.
Ini membuktikan bahwa negara sejatinya memiliki teknologi canggih, sumber daya tanpa batas, dan kecepatan luar biasa jika mereka mau. Artinya, berbagai kejahatan struktural yang menghancurkan negara seperti korupsi yang menggurita atau aksi korporasi raksasa yang membakar ratusan ribu hektare hutan—sebenarnya bisa diusut dan diselesaikan dengan cepat. Termasuk juga kasus under-invoicing, transfer pricing serta ekspor minyak kelapa sawit (CPO) ke Israel.
Secara logika jika seorang presiden yang memiliki sistem pengamanan intelijen berlapis super ketat saja privasinya masih bisa ditembus dan disadap, lantas bagaimana dengan nasib rakyat biasa? Tentu privasi, data, dan rasa aman rakyat kecil jauh lebih rapuh, mudah diretas, dan bebas diperjualbelikan karena tidak ada penjagaan yang berarti.
Kita melihat elite ibu kota sibuk mengamankan privasi dan kekuasaan mereka, di pelosok daerah, para ibu menangis memeluk bayinya yang terkena infeksi saluran pernapasan akibat Karhutla. Anak-anak kehilangan hak untuk menghirup udara bersih.
Padahal, dalam pandangan Islam, nyawa dan keselamatan manusia adalah hal yang sangat agung. Rasulullah SAW bersabda dengan tegas: "Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin" (HR. Tirmidzi).
Bagaimana mungkin negara lebih panik mengurusi bocornya komunikasi politik daripada terancamnya nyawa dan masa depan generasi akibat udara beracun?
Penguasa sering berdalih bahwa karhutla adalah bencana alam yang kompleks atau kasus korupsi butuh waktu panjang untuk diurai. Alasan-alasan klise ini gugur seketika saat kita melihat betapa hebatnya mereka menangani kasus penyadapan elit.
Sistem demokrasi sekuler lambat dan lalai mengurusi rakyat, dan sigap melindungi kepentingan elite. Inilah realitas pahit dari sistem hukum buatan manusia yang secara tajam disinggung dalam Al-Qur'an.
"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agama-Nya)?" (QS. Al-Ma'idah: 50).
Rakyat dibutuhkan saat pemilu. Para pejabat tidak pernah lupa membawa nama rakyat dalam setiap programnya meski kenyataannya program tersebut justru menyengsarakan rakyat.
Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah ajang perebutan kekuasaan, melainkan amanah berat. Rasulullah SAW bersabda: "Imam (khalifah) adalah raa'in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya" (HR. Bukhari).
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara akan memfungsikan dirinya sebagai perisai (junnah) yang sungguh-sungguh menjamin rasa aman, privasi, dan kesehatan rakyatnya. Karena ini bagian dari ketaatan pada syariat.
Selama kita masih bersandar pada sistem sekuler yang menghalalkan segala cara ini, selama itu pula keselamatan rakyat hanya akan menjadi komoditas murahan di mata penguasa.
Penguasa hari ini begitu takut saat komunikasinya disadap tapi tidak takut saat rakyatnya kelaparan dan menderita. Ini sangat berbeda dengan sikap para khalifah Islam. Umar bin Khattab begitu takut kalau sampai ada binatang yang terperosok di jalan.
Ini gambaran khalifah kaum muslimin sibuk memikirkan rakyatnya dan takut hisabnya Allah. Lahirnya pemimpin amanah seperti ini hanya melalui rahim negara yang menerapkan Islam secara kaffah bukan negara sekuler. []
Oleh: Nurjannah S.
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar