Topswara.com -- Suara penolakan terhadap penguasaan hutan oleh kelompok bermodal kembali terdengar dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10/2026). Mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” di kawasan Jalan UOB, dekat Bundaran HI.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa melalui gerakan #IndonesiaSadar menyampaikan lima tuntutan, di antaranya penetapan status bencana nasional atas karhutla, pengadilan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola lahan.
Aspirasi ini memperlihatkan bahwa persoalan hutan bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga menyangkut keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam dan perlindungan masyarakat (IDN Times, 28 Oktober 2026).
Ketika Hutan Menjadi Komoditas
Spanduk yang dibentangkan mahasiswa itu bukan sekadar ungkapan kekecewaan. Ada persoalan besar di baliknya: siapa yang sesungguhnya menikmati kekayaan hutan dan siapa yang harus menanggung akibat kerusakannya?
Pertanyaan ini penting karena hutan bukan hanya hamparan pepohonan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Di dalamnya terdapat sumber air, keanekaragaman hayati, keseimbangan iklim, dan sumber penghidupan masyarakat.
Selama ini, pemanfaatan hutan kerap dikaitkan dengan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pemasukan negara. Namun, ketika pemberian izin pengelolaan lahan terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal, muncul persoalan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam.
Pihak yang memiliki modal dan akses politik berpeluang memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat sekitar hutan justru berhadapan dengan perubahan lingkungan yang dapat mengancam kehidupan mereka.
Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Daya serap tanah terhadap air berkurang, risiko banjir dan longsor meningkat, habitat satwa terganggu, serta kualitas udara dapat memburuk akibat kebakaran.
Dengan demikian, keuntungan ekonomi dari eksploitasi hutan tidak selalu sebanding dengan beban sosial dan ekologis yang harus ditanggung masyarakat.
Akar Persoalan: Paradigma Kapitalisme
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan mengganti perusahaan pemegang izin atau memperketat pengawasan semata. Perlu ditelusuri paradigma yang melandasi pengelolaan sumber daya alam.
Dalam sistem kapitalisme sekuler, aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi orientasi keuntungan. Kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam dapat melibatkan swasta melalui berbagai mekanisme perizinan dan konsesi.
Negara memang memiliki kewenangan mengatur, tetapi hubungan antara kepentingan investasi, kebijakan, dan pengawasan menjadi persoalan penting yang harus terus diuji secara transparan.
Di sinilah potensi ketimpangan muncul. Ketika keuntungan menjadi ukuran utama keberhasilan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat berisiko ditempatkan sebagai pertimbangan berikutnya.
Hutan akhirnya lebih mudah dipandang sebagai aset ekonomi daripada ekosistem yang keberadaannya menopang kehidupan banyak orang.
Persoalan semakin rumit ketika kebijakan publik dipengaruhi hubungan erat antara kekuasaan dan kepentingan bisnis. Jika pengawasan lemah, pelanggaran lingkungan tidak ditindak secara konsisten, atau pemulihan kerusakan dibebankan kepada masyarakat, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung kepentingan publik.
Karena itu, tuntutan agar korporasi yang terbukti bertanggung jawab diproses secara hukum merupakan bagian penting dari penyelesaian masalah. Namun, penindakan saja belum menyentuh persoalan mendasar apabila paradigma pengelolaan kekayaan alam tetap membuka ruang bagi pemusatan keuntungan dan pengalihan risiko kepada masyarakat.
Islam Mengatur Kepemilikan Hutan
Dalam perspektif sistem ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan Taqiyuddin an-Nabhani, persoalan sumber daya alam berkaitan erat dengan konsep kepemilikan. Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yakni kepemilikan individu, umum, dan negara.
Hutan yang memiliki karakter sumber daya alam dengan kemanfaatan luas bagi masyarakat dapat ditempatkan dalam kategori kepemilikan umum. Artinya, pemanfaatannya tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi sehingga masyarakat kehilangan hak atas kekayaan tersebut.
Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menjelaskan bahwa kepemilikan umum merupakan izin Asy-Syari' kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda atau barang.
Prinsip ini memberikan batas yang jelas terhadap penguasaan kekayaan alam. Negara bukan pemilik yang bebas memperjualbelikan seluruh sumber daya milik umum, melainkan pihak yang bertanggung jawab mengelolanya untuk kepentingan masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan hutan tidak diarahkan untuk memperkaya segelintir pemilik modal. Hasil pemanfaatannya harus dikembalikan kepada masyarakat melalui kemanfaatan yang dapat dirasakan bersama.
Menjaga Alam adalah Kewajiban
Islam tidak hanya mengatur siapa yang berhak mengelola kekayaan alam, tetapi juga menetapkan kewajiban menjaga kelestariannya. Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56).
Ayat ini menjadi landasan akidah bahwa alam bukan objek eksploitasi tanpa batas. Manusia adalah hamba Allah yang diberi amanah untuk memanfaatkan bumi sesuai ketentuan-Nya. Pembakaran hutan, perusakan ekosistem, dan eksploitasi yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat bertentangan dengan prinsip tersebut.
Sejarah pemerintahan Islam juga mengenal konsep hima, yakni kawasan yang ditetapkan untuk perlindungan padang rumput, pepohonan, dan sumber daya alam tertentu. Pada masa Rasulullah saw., kawasan al-Naqi' dikenal sebagai wilayah perlindungan bagi kepentingan kaum Muslim.
Praktik perlindungan kawasan semacam ini kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Konsep hima menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan bukan gagasan baru dalam peradaban Islam, melainkan bagian dari tata kelola kemaslahatan masyarakat.
Negara sebagai Ra'in dan Junnah
Dalam konstruksi pemerintahan Islam, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh aturan tersebut berjalan. Ada beberapa bentuk tanggung jawab yang saling berkaitan.
Pertama, negara menetapkan status kepemilikan hutan berdasarkan ketentuan syariat sehingga sumber daya alam yang termasuk milik umum tidak diserahkan menjadi kepemilikan eksklusif korporasi.
Kedua, negara mengelola kekayaan alam secara profesional dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Pengelolaan ini tidak ditujukan untuk mengejar keuntungan segelintir pihak.
Ketiga, negara menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan, termasuk pencegahan pembakaran, rehabilitasi kawasan rusak, pengawasan aktivitas pemanfaatan hutan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Siapa pun yang terbukti melakukan kerusakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Keempat, negara menjalankan fungsi ra'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengurusannya (HR. Bukhari dan Muslim).
Prinsip ini menempatkan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab kepemimpinan, bukan sekadar dampak sampingan pembangunan ekonomi.
Pada akhirnya, persoalan hutan mengajak kita melihat lebih jauh daripada sekadar siapa pemegang izin dan perusahaan mana yang melanggar. Persoalan utamanya juga menyangkut paradigma kepemilikan, pengelolaan kekayaan alam, dan tanggung jawab penguasa.
Dalam kerangka Islam kaffah, ketiganya diatur melalui syariat agar kekayaan alam memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Sebab, hutan adalah amanah Allah yang harus dijaga, bukan sekadar komoditas yang dapat diperebutkan demi keuntungan segelintir orang.
Wallahu a'lam bishshawab []
Oleh: Mahrita Julia Hapsari
(Aktivis Muslimah Banua)
0 Komentar