Topswara.com -- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kompetensi 47 peserta sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API). Program ini bertujuan memperluas edukasi integritas dan memperkuat pencegahan korupsi.
ANTARA Kalsel (26/10/2026), mewartakan bahwa kegiatan tersebut dikoordinasikan Inspektorat Provinsi Kalsel bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 47 peserta mengikuti sertifikasi dan uji kompetensi pada 27–29 Oktober 2026.
Peningkatan kompetensi penyuluh dapat mendukung edukasi antikorupsi. Namun, mampukah penyuluhan memberantas korupsi jika sistem yang menyuburkannya tetap dipertahankan?
Korupsi Berakar pada Sistem
Penyuluhan antikorupsi penting, tetapi tidak cukup. Korupsi bukan semata-mata akibat lemahnya integritas individu, melainkan berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum.
Dalam sistem demokrasi kapitalistik, politik membutuhkan biaya besar. Kontestasi berbiaya mahal membuka ruang transaksi kepentingan, politik balas budi, dan suap. Kekuasaan berpotensi menjadi sarana mengembalikan modal politik melalui penyalahgunaan wewenang.
Akibatnya, jabatan yang seharusnya menjadi amanah pelayanan rakyat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Pendidikan sekuler kapitalistik membentuk orientasi hidup yang bertumpu pada materi dan keuntungan duniawi. Agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan, termasuk politik dan pemerintahan.
Ketika keberhasilan diukur dengan kekayaan dan kedudukan, nilai halal-haram tersisih. Sebagian orang bahkan menghalalkan segala cara demi keuntungan.
Penegakan hukum yang tidak tegas dan konsisten juga gagal memberikan efek jera. Lemahnya pemulihan aset memungkinkan pelaku tetap menikmati hasil kejahatannya.
Inilah lingkaran korupsi sistemis. Individu dibina agar berintegritas, tetapi politik transaksional tetap berjalan.
Masyarakat diajak membenci korupsi, tetapi tata kelola kekuasaan yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang tidak dibenahi. Akibatnya, pemberantasan korupsi hanya menangani gejala, bukan mencabut akar masalah.
Islam Membangun Birokrasi Berlandaskan Takwa
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan alat mencari keuntungan. Pejabat bertanggung jawab kepada rakyat dan terutama kepada Allah Swt. Karena itu, birokrasi harus berlandaskan akidah Islam dan penerapan syariat.
Allah SWT berfirman:
“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188).
Ayat ini menegaskan larangan memperoleh harta secara batil, termasuk melalui suap untuk memengaruhi keputusan hukum.
Rasulullah saw. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa jabatan adalah amanah. Pejabat tidak boleh menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi.
Dalam hadis riwayat Bukhari-Muslim, Rasulullah saw. mengecam petugas zakat yang menerima hadiah karena jabatannya. Beliau mempertanyakan mengapa hadiah itu tidak datang jika ia hanya duduk di rumah orang tuanya. Hadis ini menjadi landasan pencegahan gratifikasi.
Pemberian yang berkaitan dengan jabatan tidak boleh menjadi keuntungan pribadi. Islam tidak berhenti pada pembinaan moral. Negara membangun sistem untuk mencegah sekaligus menindak korupsi.
Pertama, membentuk kepribadian Islam melalui pendidikan berbasis akidah. Pejabat ditanamkan khasyyatullah (rasa takut kepada Allah), sehingga menjauhi korupsi bukan sekadar karena takut tertangkap, tetapi karena sadar akan pertanggungjawaban akhirat.
Kedua, negara memberikan gaji dan tunjangan layak sesuai tanggung jawab pejabat agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Namun, kesejahteraan tidak membenarkan penyalahgunaan jabatan.
Ketiga, negara mengawasi kekayaan pejabat secara ketat. Harta sebelum dan sesudah menjabat diperiksa untuk mendeteksi pertambahan tidak wajar. Setiap indikasi penyalahgunaan wewenang harus ditindaklanjuti.
Keempat, negara menjatuhkan sanksi tegas. Untuk perkara yang tidak ditetapkan sanksi hudud atau kafarat secara khusus, penguasa dapat menerapkan ta'zir sesuai jenis dan tingkat pelanggaran. Harta hasil korupsi dikembalikan atau disita sesuai ketentuan syariat. Hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat tinggi.
Seluruh mekanisme ini ditopang sistem politik dan ekonomi Islam yang tidak menjadikan kekuasaan sebagai komoditas. Negara mengurus kepentingan rakyat berdasarkan syariat, bukan tunduk pada kepentingan pemilik modal.
Korupsi sistemis tidak akan tuntas dengan penyuluhan yang hanya menyentuh permukaan. Selama akarnya dipertahankan, obat penenang hanya membuat penyakit seolah terkendali.
Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar menuju penerapan Islam secara kaffah agar kekuasaan menjadi amanah untuk mengurus rakyat, bukan ladang cuan bagi penguasa. []
Zahida Ar-Rosyida
(Pegiat Opini Islam Kaffah)
0 Komentar