Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Mendakwahi Penguasa Zalim Adalah Kewajiban


Topswara.com -- Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat delapan mahasiswanya ditangkap polisi setelah rangkaian aksi unjuk rasa di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) yang berujung ricuh.

Mereka terdiri atas enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Wening Udasmoro, membenarkan penangkapan tersebut. Pihak universitas bersama sejumlah unsur kampus tengah menelusuri keberadaan dan kondisi para mahasiswa
(Kompas.tv, 11/11/2026).

Sungguh miris melihat fakta bagaimana aparat memperlakukan para mahasiswa dengan begitu keras. Bahkan banyak yang terluka dan sampai dilakukan penangkapan. Dimana yang katanya negeri ini berdemokrasi bebas menyampaikan pendapat dan aspirasi?

Ketika kebebasan yang diagungkan oleh sistem demokrasi justru dilanggar oleh pemerintah sendiri karena dianggap mengganggu kepentingan kekuasaan mereka. 

Harusnya ketika rakyat atau para mahasiswa melakukan demonstrasi, pemerintah mengevaluasi kinerja mereka selama ini. Karena kebijakan demi kebijakan yang mereka buat seringkali justru merugikan rakyat dan lebih menguntungkan oligarki atau kaum kapitalis.

Rakyat sudah mulai sadar dan muak dengan setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Karena selalu rakyat kecil yang menjadi korban. Ketika rakyat melakukan aksi demonstrasi, ini adalah sebagai bentuk protes atas kezaliman dan kesewenangan penguasa.

Inilah yang terjadi ketika negara diatur oleh sistem buatan manusia yang penuh dengan kepentingan dan keserakahan yakni sistem demokrasi kapitalisme. Sistem ini pula yang menjaring dan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bukan ahlinya untuk berkuasa.

Bahkan kepada orang-orang dzalim yang terus diberikan kursi kekuasaan, mereka yang menjabat sebagai wakil-wakil rakyat sejatinya bukanlah wakil rakyat, tapi wakil kepentingan golongan atau kelompok mereka sendiri untuk berkuasa.

Inilah yang terjadi ketika meletakkan kedaulatan membuat hukum berada di tangan manusia, sehingga tak heran kebijakan dibuat sesuka hati tanpa memikirkan nasib rakyat.

Kritik dan aspirasi rakyat yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa dianggap ancaman, bukan kebebasan berpendapat sebagaimana yang dijunjung oleh demokrasi itu sendiri.

Bahkan aparat yang seharusnya mengayomi rakyat dan negara melayani rakyat, justru dijadikan sebagai alat menjaga kekuasaan dan alat pukul penguasa.

Sangat berbeda dengan sistem Islam. Dalam sistem Islam, kedaulatan ada di tangan syara' yakni Allah SWT, sehingga hukum tetap dan tidak bisa dibuat sesuka hati penguasa. Kebijakan terikat syariat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam sistem Islam juga, mengoreksi penguasa adalah kewajiban bahkan jihad yang paling utama dan penguasa wajib mendengarnya, bukan menganggapnya ancaman. 

Dari Abu Said al Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu‘alaihi wa sallam bersabda: "Jihad yang paling utama adalah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang zhalim." (HR. Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad)

Hadis dari Jabir radhiallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan orang yang melawan penguasa kejam, ia melarang dan memerintah, namun akhirnya ia mati terbunuh." (HR. Ath Thabarani dan Al Hakim)

Orang-orang yang menyeru kebaikan kepada penguasa zalim, agar mereka kembali kepada Allah Ta'ala, tidak tunduk kepada musuh, justru penguasa zalim ini takut kekuasaannya terancam, lalu dia membunuh orang-orang yang mengajak itu. 

Menurut hadits ini, orang yang terbunuh itu syahid, bahkan penghulu para syuhada, karena dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa yang zalim.

Dari hadis-hadis diatas sudah jelas bahwa berdakwah kepada penguasa adalah kewajiban, agar mereka tidak keluar dari hukum Allah dan tetap menjadikan hukum Islam sebagai kebijakan yang dibuat untuk kemaslahatan rakyat.

Maka penguasa dalam khilafah adalah raa'in yang bertugas melayani rakyat. Aparat keamanan juga berfungsi mengayomi rakyat. Jika terbukti berbuat zalim, penguasa maupun aparat harus dikenai sanksi, dan rakyat bisa mengadukan kezaliman penguasa kepada Mahkamah Mazhalim. []


Oleh: Nita Nur Elipah
(Penulis Lepas)
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar