Terbaru

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Demokrasi Katanya Bebas, kok Kritik Malah Ditindas?


Topswara.com -- Peringatan Hari Pahlawan diwarnai demonstrasi di depan DPRD DIY. Massa membawa sembilan tuntutan terkait persoalan nasional dan kebijakan Yogyakarta. Aksi berujung ricuh dan meluas hingga Bundaran UGM. Lebih dari 100 orang dilaporkan ditangkap polisi (BBC News Indonesia, 11/11/2026).

Dekan Fisipol UGM mengecam tindakan represif aparat yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa luka fisik. Pihak kampus juga mendesak pembebasan mahasiswa yang ditangkap (JawaPos.com, 11/11/2026).
Sementara itu, Propam Polda DIY memeriksa 11 polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik saat pengamanan aksi (Harian Jogja, 13/11/2026).

Kebebasan yang Kontradiktif

Demonstrasi merupakan bentuk protes rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan. Ketika saluran aspirasi tidak menghasilkan perubahan, turun ke jalan menjadi cara masyarakat menyuarakan keberatan. Namun, suara rakyat justru berhadapan dengan kekerasan.

Hal ini berkaitan dengan paradigma kekuasaan dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Manusia diberi kewenangan membuat hukum berdasarkan kesepakatan dan kepentingan politik. Akibatnya, kebijakan rentan mengikuti kepentingan penguasa dan kelompok pemilik modal.

Dalam sistem ini, kekuasaan berpotensi menjadi alat mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi. Ketika kritik mengusik kepentingan tersebut, aspirasi rakyat dianggap sebagai ancaman stabilitas. Kebebasan berpendapat menjadi slogan, tetapi tidak selalu dijamin ketika berhadapan dengan kepentingan penguasa.

Di sinilah kontradiksi demokrasi terlihat. Rakyat boleh berbicara, tetapi ketika kritik tidak sejalan dengan kehendak penguasa, represi bisa terjadi. Kebebasan hanya slogan, sementara kekuasaan menentukan batas suara rakyat.

Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat pun berisiko dijadikan instrumen pengamanan kekuasaan. Negara lebih sibuk menjaga stabilitas politik daripada memastikan keadilan bagi rakyat. 

Pemeriksaan terhadap 11 polisi perlu diapresiasi, tetapi tidak cukup jika hanya berhenti pada penindakan individu.
Akar persoalannya adalah sistem yang menempatkan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan rakyat.

Perspektif Islam

Islam memiliki sistem politik yang menjadikan syariat sebagai landasan kekuasaan. Kedaulatan berada di tangan syarak, bukan rakyat, parlemen, ataupun penguasa. Artinya, hukum yang mengatur kehidupan harus bersumber dari wahyu Allah, bukan kompromi kepentingan politik.

Allah Swt. berfirman:
"Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah." (TQS. Al-An'am: 57).

Ayat ini menegaskan bahwa penguasa tidak berhak membuat hukum sesuka hati. Khalifah wajib menerapkan hukum Allah dalam mengurus rakyat. Kekuasaan bukan alat melanggengkan kepentingan kelompok, melainkan amanah untuk menerapkan syariat.

Islam juga menempatkan kontrol terhadap penguasa sebagai kewajiban. Mengoreksi kemungkaran penguasa bukan tindakan makar. Justru, Islam memuliakan orang yang berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim.

Rasulullah saw. bersabda, "Penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa zalim, lalu memerintahkannya berbuat baik dan melarangnya berbuat mungkar, kemudian ia dibunuh." (HR. Al-Hakim).

Hadis ini menunjukkan pentingnya muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa). Kritik terhadap kezaliman merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar. Penguasa wajib menerima nasihat dan koreksi, bukan membungkamnya dengan ancaman atau represi.

Dalam Islam, khalifah berkedudukan sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab menjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Rasulullah saw. bersabda:
"Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Karena itu, penguasa dan aparat keamanan harus menjadi pelindung, bukan alat penindasan. Mereka terikat hukum syariat dan tidak memiliki kekebalan hukum. Jika melakukan kezaliman, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban. 

Rakyat pun memiliki saluran hukum untuk mengadukan penyimpangan penguasa melalui Mahkamah Mazhalim, termasuk menggugat tindakan pejabat negara yang melanggar hukum.

Islam tidak membangun kekuasaan yang kebal kritik dan antikoreksi. Kekuasaan dibatasi syariat, dikontrol melalui amar makruf nahi mungkar, serta diawasi lembaga peradilan. Negara, masyarakat, dan individu bertanggung jawab menjaga agar kekuasaan berjalan sesuai ketentuan Allah.

Demokrasi menjanjikan kebebasan berpendapat, tetapi ketika kritik mengusik kekuasaan, represi justru terjadi. Kontradiksi ini menunjukkan cacat mendasar sistem demokrasi-kapitalisme yang menempatkan kedaulatan manusia dan kepentingan politik sebagai landasan kekuasaan.

Karena itu, perubahan tidak cukup dengan mengganti pejabat atau menindak oknum aparat. Dibutuhkan perubahan sistemik menuju penerapan Islam kaffah dalam institusi khilafah. Dengan syariat sebagai landasan kekuasaan, kritik tidak dipandang sebagai ancaman, penguasa tidak antikoreksi, dan keadilan tidak sekadar menjadi slogan. []


Zahida Ar-Rosyida
(Pegiat Opini Islam Kaffah)
Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar