Topswara.com -- Kualitas udara yang sehat bagi manusia pada umumnya menurut air quality index adalah 0-50 dan 51-100 untuk kategori sedang. Tetapi pada saat karhutla menyebabkan kabut asap di beberapa daerah di indonesia, kualitas udara tersebut menurun hingga melampaui tingkat Sangat Tidak Sehat (AQI 201-300) hingga berbahaya (AQI > 300).
Selama beberapa bulan belakangan, kasus kebakaran hutan dan lahan yang melonjak tinggi terutama di beberapa daerah menyebabkan dampak yang begitu luas terutama di bidang Kesehatan. Kabut asap yang utamanya disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan mengandung gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus kecil seperti PM 2.5.
Zat-zat tersebut tidak hanya dapat menyebabkan iritasi pada mata dan tenggorokan, tetapi juga dapat berdampak pada gangguan saluran pernafasan seperti ISPA, dan paparan akumulatif dalam waktu yang lama dapat memicu kondisi yang jauh lebih buruk.
Di Sumatera Selatan, contohnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut sepanjang Januari hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 438.120 kasus dan tercatat adanya lonjakan signifikan yang terjadi pada periode agustus hingga oktober di tengah memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (tirto.id, 23/10/2026).
Mirisnya, angka-angka ini adalah kasus yang tercatat, bisa kita bayangkan seberapa banyak kasus di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh akses-akses kesehatan yang memadai.
Dan yang jauh lebih memprihatinkan, meskipun kondisi ini telah memberikan dampak yang membahayakan bagi masyarakat, belum ada tindakan khusus dari pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti kondisi ini baik karhutla maupun dampaknya yang masih terus dirasakan oleh masyarakat meskipun kondisi kabut asap berangsur pulih.
Bila kita tilik Kembali akar dari permasalahan mengenai karhutla ini, Allah SWT telah berfirman dalam QS. Ar-rum ayat 41 yang artinya, “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan Sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.”
Allah SWT telah mengingatkan bahwa pangkal semua bencana tersebut, terlepas dari kehendak-Nya, disebabkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Kita bisa saksikan dalam realitas kehidupan bangsa ini di mana semua sistem yang berjalan berdasarkan asas kepentingan dan nalar manusia.
Bila kita telaah lebih dalam, kebakaran hutan dan lahan muncul akibat buruknya tata kelola sumber daya alam. Lahan-lahan hutan yang seharusnya dilindungi oleh negara banyak terkonversi menjadi lahan perkebunan yang dominan dikuasai oleh para oligarki kapitalis.
Hutan tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya selain hanya untuk dijadikan pundi-pundi yang memperkaya Sebagian pihak sedangkan masyarakatlah yang merasakan dampaknya.
Sementara itu, solusi yang ditawarkan selalu hanya berupa solusi praktis untuk meredam kebakaran. Bukan solusi untuk memutus mata rantai permasalahan.
Jika kapitalisme merupakan induk dari segala kerusakan yang terjadi, maka solusi yang dapat ditempuh oleh umat untuk memutus seluruh rantai permasalahan ini adalah dengan mencampakkannya. Lalu kembali ke jalan yang bisa ditempuh agar selamat dari malapetaka yaitu mengembalikan semua aturan kehidupan berdasarkan syariat-Nya.
Tanpa syariat Islam, baik negeri ini maupun seluruh dunia takkan bisa lepas dari seluruh belenggu masalah. Karena itu, perlu mekanisme sistem islam dalam menyelesaikan semua problema.
Berkaitan dengan karhutla, pijakan dasar yang harus dilakukan oleh negara adalah dengan mengembalikan seluruh kekayaan sumber daya alam ke tangan umat. Negara wajib untuk mengambil kembali seluruh aset tersebut dari tangan individu kapitalis.
Negaralah yang berkewajiban untuk menjaga dan mengelolanya. Dalam pengelolaan ini, negara wajib mengoptimalkan seluruh potensi untuk memaksimalkan fungsi dan manfaat hutan dan juga hasil dari pengelolaannya bagi masyarakat salah satunya dalam bidang kesehatan.
Negara memiliki kewajiban untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi kesehatan masyarakat. Kewajiban ini meliputi pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu.
Dengan demikian negara dapat memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan optimal seperti kebutuhan akan pelayanan kesehatan.
Maka sudah selayaknya negeri ini berbenah dengan kembali berpegang pada jalan yang benar yaitu syariat islam yang akan menjadikan negeri ini baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur. []
Oleh: Yasmin
(Aktivis Muslimah)
0 Komentar