Topswara.com -- Karhutla bukan sekadar membakar hutan dan menyisakan asap. Bencana ini mengancam kesehatan sekaligus meruntuhkan ekonomi warga.
Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) memperkirakan kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa pada September 2026. Angka ini meningkat 42% dibandingkan bulan sebelumnya. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan paparan PM2,5 akibat karhutla, lebih dari dua kali lipat estimasi bulan sebelumnya (Kompas, 30/10/2026).
Ancaman asap bisa melampaui wilayah kebakaran. Partikulat halus PM2,5 dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga masyarakat jauh dari titik api pun terancam (detikINET, 1/11/2026).
Kalimantan Tengah tercatat sebagai provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Metro TV (24/10/2026), melaporkan indeks pencemaran udara mencapai 1.533. Sementara itu, BNPB (22/10/2026) mencatat 333.470 kasus ISPA di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak sejak 18 Agustus 2026. Sebanyak 75.172 kasus menimpa anak usia 0–5 tahun.
Dampak karhutla juga menghantam ekonomi warga. Aktivitas terganggu, pemasukan berkurang, sementara biaya kesehatan meningkat. Penderitaan tidak berakhir ketika api padam.
Paparan polutan masih mengancam kesehatan, sedangkan ekonomi keluarga membutuhkan waktu untuk pulih. Rakyat harus menanggung kerugian dari kerusakan yang tidak mereka nikmati keuntungannya.
Negara Abai, Kapitalisme Melanggengkan Kerusakan
Terlalu naif jika karhutla terus dijelaskan sebagai akibat kemarau atau faktor alam. Kerusakan hutan dan lahan, lemahnya pengawasan, serta kepentingan ekonomi dalam penguasaan sumber daya alam merupakan persoalan mendasar.
Kapitalisme dipandang sebagai akar persoalan karena menjadikan sumber daya alam sebagai komoditas pencetak keuntungan. Hutan bukan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, melainkan aset ekonomi yang dapat dieksploitasi.
Demi keuntungan, kelestarian lingkungan dan keselamatan rakyat kerap tersisih. Pembakaran untuk membuka lahan menjadi salah satu praktik yang mencerminkan logika tersebut.
Dalam sistem ini, negara berperan sebagai regulator dan fasilitator kegiatan ekonomi. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam akan mengakomodasi kepentingan pemilik modal daripada keselamatan rakyat. Regulasi tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas hanya membuka ruang bagi kerusakan berulang.
Ironis. Keuntungan dinikmati segelintir pihak, sedangkan kerugian ditanggung masyarakat. Rakyat membayar biaya kesehatan, kehilangan pendapatan, dan menghadapi kerusakan lingkungan. Negara wajib mencegah kerusakan dan memastikan kepentingan ekonomi tidak mengalahkan keselamatan manusia.
Negara Wajib Melindungi Rakyat
Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus rakyat, bukan melayani pemilik modal.
Rasulullah saw. bersabda: “Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan tanggung jawab penguasa atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Membiarkan masyarakat terpapar polusi berbahaya tanpa penanganan memadai merupakan pengabaian amanah.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A'raf ayat 56: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”
Ayat ini melarang segala bentuk kerusakan di bumi. Pengelolaan hutan harus tunduk pada syariat, bukan keserakahan ekonomi.
Rasulullah saw. juga bersabda:
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah dan Ahmad).
Prinsip ini menjadi dasar pencegahan tindakan yang membahayakan masyarakat.
Keselamatan Rakyat Prioritas Negara
Dalam Islam, negara berkedudukan sebagai ra'in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung). Negara wajib menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
Pertama, negara mengelola hutan sesuai ketentuan syariat. Hutan yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai korporasi demi keuntungan segelintir pihak. Negara mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat dengan menjaga kelestarian ekosistem.
Kedua, negara melakukan mitigasi melalui pengawasan kawasan rawan kebakaran, pemeliharaan lahan gambut dan sumber air, serta penyediaan sarana pemadaman. Jika kebakaran terjadi, seluruh kemampuan negara, termasuk personel, teknologi, infrastruktur, dan pembiayaan, dikerahkan untuk segera mengatasinya.
Ketiga, negara menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat. Warga terdampak memperoleh pemeriksaan dan pengobatan tanpa terbebani biaya. Negara juga membantu pemulihan ekonomi warga yang kehilangan sumber penghidupan.
Keempat, negara menerapkan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan kerusakan lingkungan. Tidak boleh ada kekebalan hukum karena jabatan, kekayaan, maupun kedekatan dengan kekuasaan. Pejabat yang lalai menjalankan amanah juga harus dimintai pertanggungjawaban.
Bencana ekologi akan terus berulang selama sistem kapitalisme menjadi pijakan dalam pengelolaan hutan. Kita butuh sistem yang benar-benar mampu melindungi rakyat dari berbagai bencana dan dampaknya. Hanya sistem Islam yang mampu mewujudkannya karena merupakan sistem maha sempurna dari Allah SWT, Al Khalik Al Mudabbir.
Wallahualam.
Oleh: Zahida Ar-Rosyida
(Pegiat Opini Islam Kaffah)
0 Komentar