Topswara.com -- Karhutla berpengaruh buruk bagi kesehatan dan ekonomi warga, bukan hanya sakit bahkan kematian. Dikutip dari kompas.com, kematian akibat polusi udara di Indonesia diperkirakan melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026, seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan yang memaparkan asap beracun di sejumlah wilayah. Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla. Faktanya jumlah tersebut dua kali lipat dari estimasi sebelumnya.
Hal ini menunjukkan bahwa kondisi karhutla di Indonesia sangat parah, apalagi dampak bagi kesehatan tidak selalu terlihat langsung. Seperti partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran terbawa angin dan menyebar ke berbagai wilayah.
Kondisi ini membuat warga yang jauh dari titik api ikut terkena imbas karena udara yang tercemar tidak mengenal batas wilayah. Anak kecil, lansia, dan penderita penyakit pernapasan menjadi kelompok yang paling rentan.
Selain dari segi kesehatan, karhutla juga berdampak pada ekonomi warga. Sekolahan terpaksa melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), para pedagang, UMKM, pekerja harian mendapatkan keuntungan yang sedikit akibat dari kualitas udara yang buruk sehingga masyarakat membatasi aktivitas terutama di luar ruangan.
Artinya, karhutla bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga masalah pendidikan dan kehidupan ekonomi rakyat kecil.
Dampak kesehatan dan ekonomi dari karhutla ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan dan lahan oleh negara kian buruk, dan menyengsarakan rakyat. Izin konsesi lahan, hutan yang dikelola oleh para pengusaha, penanganan karhutla yang lambat, dan minimnya mitigasi membuat karhutla makin menyebar.
Ketika pencegahan tidak dilakukan sejak awal, ia berubah menjadi bencana yang besar dan sulit dikendalikan. Warga akhirnya menjadi korban dari kelalaian yang seharusnya bisa dicegah. Oleh karena itu, penyelesaian karhutla tidak cukup hanya pada pemadaman api tanpa menyentuh akar permasalahan.
Inilah akibat dari sistem kapitalisme, hutan dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bukan dijaga sebagaimana mestinya. Demi memaksimalkan keuntungan, pembakaran menjadi solusi praktis untuk membuka lahan baru.
Dalam logika kapitalisme sendiri, hutan dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi, bukan sebagai ekosistem yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Sistem kapitalisme meminimalkan peran negara dalam pengelolaan hutan yakni terbatas pada pembuatan regulasi bahkan regulasi yang dibuat menguntungkan para pemilik modal. Negara tidak berpihak kepada rakyat tetapi justru berpihak kepada para korporasi. Akibatnya, ketika perusahaan melakukan pelanggaran penegakan hukum tidak tegas.
Hal tersebut bertolak belakang dengan sistem Islam. Di dalam Islam, negara sebagai raa’in (pengurus), junnah (pelindung). Negara wajib melindungi keamanan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
Negara tidak boleh membiarkan rakyatnya sengsara karena sulit bernafas dan krisis ekonomi. Jika rakyat sengsara berarti negara telah zalim karena membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar (mengancam nyawa) akibat dari ulah tangan penguasa dan pengusaha.
Jika diperlukan pembukaan lahan harus diperhitungkan terlebih dahulu dampak yang akan ditimbulkan bagi sekitar. Tidak boleh ada deforestasi masif yang akan merusak ekologi. Hutan harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan agar generasi tetap dapat merasakan manfaatnya, bukan mewarisi kerusakan dan penyakit.
Untuk menanggulangi masalah kesehatan dampak dari karhutla, negara menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warganya, sehingga warga akan mudah untuk mendapatkan pengobatan. Pelayanan ini harus mudah dijangkau terutama bagi warga di pelosok yang terdampak asap, agar mereka tidak terbebani biaya pengobatan yang mahal.
Negara akan menetapkan sanksi tegas bagi siapapun tanpa terkecuali yang terlibat dalam permasalahan karhutla, sehingga akan menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak berani mengulanginya.
Tanpa sanksi yang tegas pelaku akan merasa aman untuk mengulangi perbuatannya, karena keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar dibandingkan hukuman yang diterima.
Ini akan terjadi jika bukan sistem kapitalisme yang diterapkan, tetapi sistem yang benar dan bisa menuntaskan segala persoalan yakni sistem Islam. Sistem yang salah tidak bisa kita perbaiki dari dalam, tetapi harus mengganti sistemnya sebagaimana ajaran Rasulullah SAW, yang memperbaiki kehidupan suatu kaum dengan mengubah sistemnya menjadi sistem Islam.
Hanya dengan sistem Islam hutan dapat kembali dijaga sebagai amanah. Negara dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat serta rakyat dapat hidup sehat dan sejahtera tanpa harus menghirup asap karhutla setiap tahunnya.
Wallahua'lam.
Oleh: Nazriah
Aktivis Remaja
0 Komentar