Topswara.com -- Kerusakan hutan tidak bisa di lepas dari ulah manusia. Seperti dikutip dari cnbcindonesia.com (06/11/ 2026) - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) memburu serta menertibkan penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Arif Kurniawan (AK).
AK sendiri seorang pengusaha ex Glencore yang dijuluki "Nickel King" atau Raja Nikel karena sempat menguasai sekitar sepertiga perdagangan domestik bijih nikel di Indonesia.
Kasus Arif Kurniawan, menjadi salah satu bukti bahwa negeri ini dikuasai oleh gurita pengusaha yang mencabik-cabik lahan hutan untuk kepentingan pribadinya. Ini masih satu yang tertangkap dan kasusnya masih dalam proses pemeriksaan.
Sebelumnya ia mendirikan perusahaan besar PT Dua Delapan Resources, dimana angka 28 adalah nomor atom nikel. Tersangka Arif sebelumnya sempat menguasai sekitar 71.000 hektar perusahaan tambang nikel yang tersebar di beberapa tempat.
Perusahaannya bisa langgeng dikarenakan ada hubungan kedekatan dengan pemerintah daerah setempat dan pihak mabes polri yaitu Listyo Sigit yang saat ini sedang terkena kasus.
Fenomena kedekatan pengusaha yang ada di negeri kita ini sudah menjadi rahasia umum. Karena tidak mungkin bisa menguasai dan membuka lahan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat dan kerjasama dengan pihak petugas kepolisian. Inilah yang menjadikan sulitnya masyarakat mencari keadilan.
Inilah bukti kebobrokan sistem kapitalisme. Dimana yang berkuasa sebenarnya adalah pemilik modal atau pengusaha. Sedangkan penguasa hanya fasilitator penjaga langgengnya pengusaha.
Dengan maraknya kasus kerusakan hutan yang ada hari ini, sebenarnya tidak jauh berbeda konsep hubungannya. Sehingga perusahaan besar tidak merasa takut membakar hutan karena memiliki pelindung kuat dan sulit tersentuh hukum. Apalagi bersamaan dengan musim kemarau yang berkepanjangan.
Pembukaan hutan hari ini sungguh diluar prediksi kita sebagai masyarakat. Berjuta-juta hektar rusak setiap tahunnya. Tetapi, tingkat kesejahteraan masyarakat tidak ikut meningkat. Apalagi hari ini banyak dibuka hutan mengatasnamakan proyek strategis nasional.
Padahal yang bermain disana adalah para elit penguasa dan pengusaha atau kaum oligarki. Rakyat tidak bisa berbuat apa-apa karena dilindungi atas nama undang-undang.
Berbeda halnya jika sistem yang diberlakukan adalah sistem islam. Dalam islam hutan sebagai penyangga kehidupan manusia tidak boleh semena-mena dibuka dan ditanami. Apalagi dalam jumlah yang sangat luas. Karena kepemilikan atas hutan adalah kepemilikan umum. Bukan milik pribadi atau negara.
Maka pengelolaannya harus ketat. Jikalau dikelola memang itu untuk keperluan masyarakat. Bukan untuk keuntungan pribadi atau pengusaha kaya.
Hutan sebagai paru-paru dunia, tidak dinilai dengan materi yang dihasilkan. Apalagi hutan adalah tempat hewan mencari makan dan tempat tinggal mereka. Maka, sistem kapitalis berpeluang merusak aturan tersebut karena standar aturan bisa berubah karena asasnya manfaat atau materi.
Sedangkan Islam tidak boleh, Allah melarang merusak walaupun banyak menghasilkan manfaat dalam bentuk uang. Sehingga islam akan terus menjaga kelestarian hutan sampai kapanpun.
Penguasa dalam islam tidak diberi hak untuk menandatangani kesepakatan dengan pengusaha. Karena penguasa dalam islam hanya diberi hak untuk melaksanakan hukum syarak. Jika, kebijakannya bertentangan dengan syarak, posisinya bisa dicopot. Inilah bedanya antara sistem kapitalisme dan sistem islam.
Oleh karena itu, hanya islam yang layak untuk diterapkan untuk menjaga kelestarian hutan. Bukan sistem buatan manusia yang seringkali berubah menuruti keinginan manusia.
Wallahu a'lam bishshawwab.
Oleh: Eni Yulika
Aktivis Muslimah
0 Komentar